Bekasi – Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) meminta pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur logistik sebagai salah satu prioritas utama. Menurut IARSI, keberhasilan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok nasional yang didukung oleh infrastruktur logistik yang terintegrasi.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan bahwa APBN 2027 harus mampu melanjutkan sekaligus memperkuat arah kebijakan APBN 2026 yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurutnya, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan sistem logistik nasional sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

"Tanpa jaringan logistik yang efisien, investasi yang besar pada sektor industri maupun pertanian tidak akan memberikan hasil yang optimal. APBN 2027 perlu memberi porsi lebih besar bagi pembangunan infrastruktur logistik yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan pasar domestik maupun internasional," ujar Beniadi.

Belajar dari APBN 2026

IARSI menilai APBN 2026 telah memberikan fondasi yang cukup baik melalui alokasi belanja negara yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi industri, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Namun, sebagian besar anggaran infrastruktur masih terkonsentrasi pada pembangunan konektivitas dasar seperti jalan nasional, bendungan, irigasi, serta proyek strategis lainnya.

Menurut IARSI, pembangunan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan investasi yang memadai pada ekosistem logistik, seperti:

  • pembangunan pusat logistik nasional (logistics hub);

  • modernisasi pelabuhan barang;

  • pengembangan terminal peti kemas;

  • jalur kereta api logistik;

  • gudang modern dan cold chain;

  • digitalisasi sistem distribusi barang.

Akibatnya, masih terdapat sejumlah hambatan yang dirasakan pelaku usaha, antara lain tingginya biaya distribusi antarpulau, waktu tunggu (dwelling time) di sejumlah pelabuhan, keterbatasan konektivitas kawasan industri dengan pelabuhan dan rel barang, serta belum meratanya fasilitas pergudangan modern di berbagai daerah.

APBN 2027 Harus Lebih Berorientasi pada Efisiensi

IARSI menilai APBN 2027 tidak cukup hanya menambah panjang jalan tol atau membangun pelabuhan baru, tetapi harus mengintegrasikan seluruh mata rantai logistik nasional.

Beniadi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur logistik memiliki multiplier effect yang sangat besar karena mampu menekan biaya distribusi, mempercepat arus barang, mengurangi inflasi, meningkatkan daya saing ekspor, serta menarik investasi baru.

"Banyak negara maju tidak hanya membangun jalan atau pelabuhan, tetapi membangun keseluruhan sistem logistik yang saling terhubung. Indonesia perlu bergerak ke arah itu agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih besar," katanya.

Lima Prioritas APBN 2027

IARSI mengusulkan sedikitnya lima prioritas pembangunan logistik dalam APBN 2027, yaitu:

  1. Modernisasi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

  2. Percepatan pembangunan jalur kereta api logistik menuju kawasan industri dan pelabuhan.

  3. Pembangunan pusat distribusi nasional, gudang modern, serta cold chain untuk pangan dan perikanan.

  4. Pengembangan National Logistics Digital Platform yang mengintegrasikan data distribusi barang secara nasional.

  5. Perbaikan akses jalan menuju kawasan industri, pelabuhan, bandara kargo, dan sentra produksi.

Infrastruktur Logistik Menjadi Investasi Jangka Panjang

Selain pembangunan fisik, IARSI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar bagi transformasi digital sektor logistik melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan sistem pelacakan barang secara real-time.

Menurut IARSI, digitalisasi akan meningkatkan transparansi rantai pasok, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses distribusi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem logistik Indonesia.

"APBN 2027 merupakan momentum untuk menggeser paradigma pembangunan infrastruktur dari sekadar membangun aset menjadi membangun efisiensi ekonomi nasional. Infrastruktur logistik harus dipandang sebagai investasi strategis yang akan meningkatkan produktivitas industri, memperkuat ketahanan pangan, menekan disparitas harga antarwilayah, dan memperbesar daya saing Indonesia di pasar global," tegas Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT.

IARSI berharap pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur logistik sebagai agenda lintas kementerian dan lembaga dalam APBN 2027. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, Indonesia dinilai memiliki peluang besar membangun sistem rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan berdaya saing untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

Catatan analisis: Agar berita ini lebih kuat, Anda dapat menambahkan angka-angka resmi dari Nota Keuangan APBN 2026, seperti total belanja negara, besaran belanja infrastruktur, alokasi konektivitas, serta target pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan data tersebut, perbandingan antara APBN 2026 dan usulan prioritas APBN 2027 akan menjadi lebih tajam dan berbasis bukti.


post: iarsi.org