Bekasi - Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut APBN masih kuat membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel. IARSI menilai kemampuan fiskal negara tetap memiliki keterbatasan yang perlu diwaspadai.

Dalam keterangannya, Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D.,  menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada besaran subsidi, tetapi juga berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah untuk belanja sektor lain yang produktif.

Pada APBN 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp210 triliun untuk subsidi energi (BBM, LPG, listrik). Jika ditambah kompensasi (ke Pertamina & PLN), totalnya bisa mencapai sekitar Rp381,3 triliun

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa APBN masih berada dalam koridor aman untuk menanggung subsidi energi, bahkan ketika harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel. Ia menyebut kondisi tersebut masih dapat “dieksekusi” oleh pemerintah dalam perencanaan anggaran.

Namun Beniadi Setiawan memandang bahwa pernyataan tersebut perlu dilihat secara hati-hati. Ketahanan APBN bukan hanya soal kemampuan saat ini, tetapi juga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tekanan harga energi berlangsung lama.

Jika harga minyak dunia naik hingga US$100 per barel, kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM memang benar masih ada, tetapi berada dalam tekanan berat dan sangat terbatas.

Realitas fiskal di lapangan secara teknis jika harga minyak naik, biaya impor dan subsidi ikut naik. Selisih harga jual BBM dengan harga pasar makin besar. Pemerintah harus menambah subsidi langsung atau kompensasi ke Pertamina

Beniadi Setiawan menjelaskan lebih lanjut, dalam skenario minyak di US$100 per barel tambahan beban bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupia, total subsidi energi berpotensi membengkak mendekati Rp400–450 triliun, Defisit APBN bisa melebar jika tidak dikompensasi dengan, kenaikan penerimaan negara, atau pengurangan belanja lain

Pada harga minyak US$100 per barel APBN Indonesia masih bisa membiayai subsidi BBM, tetapi dalam kondisi tertekan dan tidak fleksibel. Artinya, semakin lama harga tinggi bertahan, semakin besar risiko terjadinya pembengkakan subsidi.

Lebih lanjut, Beniadi Setiawan memaparkan subsidi BBM yang besar berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap rantai pasok nasional. Beban fiskal yang meningkat dapat mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur logistik dan efisiensi distribusi barang, yang justru penting untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri.

IARSI pun mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta mempercepat transformasi energi. Langkah ini dinilai penting agar ketergantungan terhadap subsidi BBM dapat dikurangi, sekaligus menjaga kesehatan APBN di tengah dinamika harga minyak dunia yang tidak menentu.


Post: iarsi.org