Bekasi — Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons situasi geopolitik global setelah Iran belum membuka akses Selat Hormuz bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan arahan langsung untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi nasional.
Melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo memerintahkan agar Indonesia segera mencari sumber minyak mentah dari berbagai negara sebagai alternatif pasokan.
“Presiden memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara, kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Arahan tersebut diberikan sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu distribusi energi global, terutama karena Selat Hormuz merupakan jalur vital pengiriman minyak dunia. Hingga kini, Iran diketahui belum memberikan akses bagi Indonesia untuk melintasi jalur tersebut.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan energi nasional dengan tidak bergantung pada satu wilayah pasokan. Diversifikasi sumber impor menjadi strategi utama agar Indonesia tetap aman di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi energi domestik masih terkendali. Bahlil menegaskan bahwa ketersediaan BBM, baik bensin, solar, maupun LPG, dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini dilakukan dengan mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan fiskal.
Menkeu Purbaya memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak global.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah menggunakan APBN sebagai “shock absorber” atau peredam gejolak agar lonjakan harga energi global tidak langsung dibebankan kepada masyarakat. Dengan skema tersebut, negara menyerap tekanan ekonomi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan fiskal. Di antaranya melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi penerimaan negara, serta penyesuaian kebijakan fiskal lainnya agar defisit tetap terkendali.
Purbaya menjelaskan bahwa berbagai skenario telah dihitung, termasuk kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga jauh di atas asumsi APBN. Meski demikian, pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik yang mendorong fluktuasi harga energi dunia.
Dengan mengandalkan APBN sebagai penyangga utama, pemerintah berharap masyarakat tetap terlindungi dari tekanan kenaikan harga energi, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan stabil.
Sejalan dengan Pemerintah, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, di tengah tekanan harga energi global.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, ST,MM,Ph.D., menilai kebijakan tersebut sangat strategis dalam menjaga stabilitas rantai pasok nasional. Harga BBM yang terkendali dinilai mampu menekan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu komponen utama dalam distribusi barang dan jasa di Indonesia.
“Beniadi Setiawan melihat keputusan pemerintah menahan harga BBM sebagai langkah tepat untuk menjaga daya saing industri dan kelancaran distribusi. Jika harga BBM naik, dampaknya akan langsung terasa pada biaya transportasi dan logistik,”
Sektor logistik sangat sensitif terhadap perubahan harga energi. Kenaikan BBM berpotensi memicu efek berantai berupa kenaikan harga barang kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Beniadi Setiawan juga menilai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan untuk menjaga harga BBM merupakan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan operasional dan distribusi.
IARSI juga mendorong pemerintah untuk terus memperkuat efisiensi sistem logistik nasional, termasuk optimalisasi infrastruktur dan digitalisasi rantai pasok, agar ketergantungan terhadap biaya energi dapat dikurangi dalam jangka panjang.
Dengan kombinasi antara kebijakan energi yang stabil dan perbaikan sistem logistik, IARSI optimistis perekonomian nasional dapat tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan dari dinamika global.
Post: iarsi.org
