Media pemerintah Iran melaporkan ledakan telah terdengar sejumlah kota di Teheran menyusul serangan mendadak ke Iran ini dengan apa yang disebut Israel sebagai serangan pencegah terrhadap peluncuran rudal Teheran.
TEHERAN – Eskalasi konflik di Timur Tengah mencapai titik didih tertinggi setelah militer Israel secara resmi meluncurkan serangan udara besar-besaran ke wilayah kedaulatan Iran pada Sabtu (28/2/2026). Jet-jet tempur Israel dilaporkan menembus ruang udara Teheran, memicu rentetan ledakan hebat yang mengguncang ibu kota dan sejumlah kota strategis lainnya.
Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara ledakan terdengar jelas di Teheran, disusul laporan serupa dari kota-kota besar lainnya seperti Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan, dan Karaj. Laporan dari Associated Press menyebutkan bahwa serangan tersebut tampak menyasar titik-titik vital, termasuk lokasi yang berada di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Juru bicara militer Israel menyatakan bahwa operasi ini merupakan "serangan pendahuluan" yang bersifat defensif. "Gempuran ini bertujuan untuk menghilangkan ancaman langsung yang nyata terhadap eksistensi negara kami," tegasnya.
Donald Trump Konfirmasi Keterlibatan Militer Amerika Serikat
Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militer AS turut terlibat aktif dalam operasi tempur tersebut. Trump menegaskan bahwa serangan gabungan ini adalah langkah tegas untuk melumpuhkan kapasitas militer rezim Iran.
“Belum lama ini, militer AS memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Tujuan kami adalah untuk membela rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman dari rezim Iran,” ujar Presiden Trump sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (28/2/2026).
Menanggapi serangan ini, Teheran mengeluarkan peringatan keras. Meski belum melakukan serangan balik secara langsung, pemerintah Iran menegaskan bahwa seluruh personel dan pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di kawasan Timur Tengah akan menjadi target sah jika eskalasi terus berlanjut.
Analisis IARSI: Selat Hormuz di Ambang Penutupan, Indonesia Terancam Stagflasi
Menanggapi pecahnya perang terbuka ini, Ketua Umum Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, ST, MM, Ph.D., memberikan analisis mendalam mengenai dampak katastropik bagi rantai pasok global dan ekonomi nasional.
Menurut Prof. Beniadi, fokus utama dunia kini tertuju pada Selat Hormuz. Jalur perairan sempit ini bukan sekadar rute pelayaran biasa, melainkan "urat nadi" energi global yang memegang kendali atas stabilitas ekonomi dunia.
"Secara geografis, Selat Hormuz adalah satu-satunya pintu keluar masuk bagi negara-negara produsen minyak raksasa di Teluk Persia seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Iran memiliki kendali taktis dan militer yang sangat besar di sisi utara selat ini. Setiap harinya, sekitar 21 juta barel minyak mentah atau 21% dari konsumsi dunia melintas di sana. Belum lagi 20% perdagangan LNG dunia yang bergantung pada keamanan jalur ini," ungkap Prof. Beniadi dalam keterangan resminya kepada IARSI News.
Beliau menekankan bahwa kepadatan trafik di selat yang jalur amannya hanya selebar 4 km tersebut menjadikannya titik paling rawan dalam logistik maritim internasional. Bagi Indonesia, gangguan di Selat Hormuz akan menghantam lima komoditas utama secara sistemik:
1. Minyak Mentah & BBM: Indonesia sebagai net importer sangat bergantung pada pasokan Timur Tengah. Gangguan jalur ini akan memicu lonjakan harga minyak dunia hingga $120 - $150 per barel, yang dipastikan akan membengkakkan subsidi energi dan menekan APBN.
2. Bahan Kimia Organik & Petrokimia: Bahan baku industri plastik dan tekstil nasional akan langka dan mahal karena mayoritas berasal dari kawasan Teluk.
3. Minyak Sawit (CPO): Pasar ekspor unggulan Indonesia ke Timur Tengah akan terputus, menyebabkan penumpukan stok di dalam negeri dan jatuhnya harga di tingkat petani.
4. Besi dan Baja: Rantai pasok konstruksi akan stagnan akibat keterlambatan pengiriman material.
5. Mesin & Peralatan Listrik: Logistik komponen manufaktur yang biasa transit di hub seperti Dubai akan terhenti total.
"Jika perang ini berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi ancaman stagflasi. Harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi akibat biaya logistik dan energi yang mahal, sementara aktivitas industri melambat karena kesulitan bahan baku. Ini adalah tekanan ekonomi yang sangat berat bagi masyarakat luas," pungkas Prof. Beniadi.
Red
