BEKASI – Ikatan Ahli Rantai Suplai (IARSI) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran serta rantai pasok industri nasional dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional. Fokus utama dukungan ini diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

IARSI menekankan pentingnya keterlibatan menyeluruh ekosistem usaha dan industri dalam negeri. Hal ini mencakup seluruh lini rantai pasok, mulai dari inbound supply melalui penggunaan bahan baku asli Indonesia, pelibatan UMKM sebagai pemasok komoditas, hingga pemberdayaan jasa logistik dan pergudangan milik perusahaan domestik.

Tidak hanya itu, distribusi hasil produksi juga diharapkan dikelola oleh jaringan distribusi putra-putri bangsa, termasuk pemanfaatan fasilitas pengolahan sisa produk atau limbah melalui kegiatan reverse supply.

Potensi Industri Dalam Negeri yang Mumpuni

Sejalan dengan visi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan gambaran mengenai kesiapan industri manufaktur nasional. Sebagai contoh, industri otomotif Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi mobil pickup yang mencapai 1 juta unit per tahun.

Produsen besar seperti PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile telah membuktikan kemampuan mereka.

“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pickup nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya.

Penguatan produksi ini memiliki dampak ekonomi (backward linkage) yang luar biasa. Jika pengadaan 70.000 unit kendaraan pickup (4x2) dipenuhi oleh produk dalam negeri, estimasi dampak positif bagi ekonomi nasional mencapai kurang lebih Rp 27 triliun.

Utamakan Kedaulatan Ekonomi, Bukan Sekadar Harga Murah

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, ST, MM, Ph.D., menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki keberanian untuk memprioritaskan sumber daya lokal dalam proyek-proyek dengan anggaran besar.

Menurut Beniadi, pendekatan pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada pencarian harga termurah melalui skema impor. Sebaliknya, aspek manfaat ekonomi bagi seluruh ekosistem industri dan tenaga kerja dalam negeri harus menjadi indikator utama.

"Untuk mengerjakan proyek strategis nasional dengan anggaran jumbo, pemerintah tidak hanya perlu sekadar mendapatkan harga produk termurah dengan cara impor. Namun, aspek manfaat bagi ekonomi seluruh ekosistem industri dan usaha dalam negeri harus diutamakan," tegas Beniadi.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan kapasitas domestik di seluruh lini—mulai dari inbound, outbound, hingga reverse dan disposal supply—adalah kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara memberikan dampak maksimal bagi rakyat.

"Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat dirasakan sebanyak-banyaknya oleh seluruh pelaku usaha, industri, dan tenaga kerja Indonesia," pungkasnya.

Post: Iarsi.org