Jakarta – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai bahwa penerapan Good Supply Chain Governance (GSCG) di pemerintah daerah di Indonesia masih belum memenuhi standar secara merata. Meski kerangka regulasi dan sistem pengadaan pemerintah telah berkembang cukup baik, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D, menyatakan bahwa tata kelola rantai pasok pemerintah memegang peranan penting dalam memastikan efisiensi belanja negara, transparansi pengadaan, serta efektivitas distribusi barang dan jasa publik.
Menurut IARSI, rantai pasok dalam sektor publik mencakup proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, distribusi logistik, hingga pengelolaan persediaan dan aset. Jika tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, maka berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan bahkan praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
IARSI mengakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai reformasi dalam sistem pengadaan melalui digitalisasi dan peningkatan transparansi, termasuk penguatan sistem pengadaan elektronik yang lebih modern dan terintegrasi. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pengadaan yang menggunakan keuangan negara.
Namun demikian, penerapan standar tata kelola rantai pasok yang baik di daerah masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem logistik yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi antarunit dalam proses pengadaan dan distribusi barang.
IARSI juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan, transparansi informasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Dalam kajian yang diterbitkan organisasi tersebut, pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah harus didukung oleh empat pilar utama, yaitu transparansi prosedur, akuntabilitas kelembagaan, partisipasi publik, serta pengawasan berbasis teknologi digital.
Selain itu, IARSI mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola rantai pasok nasional. Integrasi kebijakan pengadaan serta peningkatan koordinasi antarinstansi dinilai penting guna meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi nasional.
Dengan penerapan Good Supply Chain Governance yang lebih konsisten di seluruh daerah, IARSI optimistis sistem pengadaan pemerintah dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan berintegritas, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Post: Iarsi.org
