Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mengidentifikasi lima sektor paling kritis dalam rantai pasok nasional yang memiliki tingkat risiko tertinggi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Kelima sektor tersebut adalah pangan, farmasi, energi dan logistik, konstruksi pemerintah, serta manufaktur strategis seperti plastik, tekstil, dan otomotif.
Menurut IARSI, sektor pangan menempati posisi paling rentan karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Gangguan distribusi atau ketersediaan bahan pokok dapat memicu inflasi, gejolak harga, hingga potensi instabilitas sosial. Oleh sebab itu, sistem distribusi pangan dinilai harus menjadi prioritas utama dalam penguatan rantai pasok nasional.
Di posisi kedua, sektor farmasi dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan publik. IARSI menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor. Kondisi ini berisiko besar ketika terjadi gangguan global, seperti pembatasan ekspor atau krisis produksi di negara pemasok.
Selanjutnya, sektor energi dan logistik disebut memiliki efek domino paling luas. Gangguan pada distribusi BBM, listrik, maupun sistem transportasi akan berdampak langsung terhadap seluruh aktivitas ekonomi. IARSI menilai bahwa ketahanan energi dan efisiensi logistik harus dibangun secara terintegrasi untuk mencegah efek berantai yang dapat melumpuhkan sektor lain.
Sementara itu, sektor konstruksi pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD juga masuk kategori berisiko tinggi. Keterlambatan pasokan material atau gangguan proyek strategis dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional serta berdampak pada penyerapan anggaran dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada urutan berikutnya, sektor manufaktur seperti plastik, tekstil, dan otomotif menjadi perhatian karena berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap ekspor. IARSI mencatat bahwa gangguan bahan baku impor serta fluktuasi permintaan global dapat memperlemah daya saing industri dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menegaskan bahwa pemerintah telah memetakan sektor-sektor prioritas dalam kerangka ketahanan ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa penguatan rantai pasok menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan jangka menengah, khususnya melalui integrasi sistem logistik nasional dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan stabilisasi pasokan dan harga, terutama untuk komoditas pangan dan bahan baku industri. Langkah ini dilakukan melalui pengendalian impor, penguatan distribusi dalam negeri, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi mengganggu pasar.
IARSI menegaskan bahwa kelima sektor tersebut saling terhubung dan memiliki potensi risiko sistemik. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis integrasi data, digitalisasi rantai pasok, serta penguatan cadangan strategis nasional. Tanpa langkah konkret, potensi krisis pada satu sektor dapat dengan cepat menjalar ke sektor lainnya.
Sebagai langkah konkret, IARSI merekomendasikan pembentukan pusat komando rantai pasok nasional (national supply chain command center) yang mampu memantau pergerakan barang secara real-time. Selain itu, diperlukan regulasi yang mendorong transparansi data logistik serta insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya.
IARSI mendorong pemerintah untuk menetapkan peta risiko nasional rantai pasok sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan pendekatan berbasis risiko, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan ketahanan nasional sekaligus mengantisipasi gangguan global yang semakin kompleks dan tidak terduga.
Post: iarsi.org
