Bekasi — Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, Ikatan Ahli Rantai Pasok Indonesia (IARSI), para pengamat ekonomi dan industri menilai Indonesia mendesak membentuk Badan Rantai Pasok Nasional sebagai lembaga tunggal yang mengoordinasikan logistik, distribusi barang, pengadaan strategis, dan stabilitas pasokan nasional. Sejauh ini, urusan rantai pasok di Indonesia masih tersebar di banyak kementerian, sehingga koordinasi sering lambat dan tidak terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan gangguan pasokan pangan, lonjakan biaya logistik, hingga kelangkaan energi sulit diatasi dengan cepat.
Pembentukan badan ini bukan sekadar gagasan teknis, tetapi menyangkut ketahanan ekonomi nasional. Indonesia berkali-kali menghadapi kekacauan distribusi pupuk, obat-obatan, bahan pangan, BBM, dan material industri karena tidak adanya pusat kendali supply chain yang kuat. Ketika terjadi guncangan global, seperti konflik Laut Merah atau fluktuasi harga energi, respons pemerintah sering bersifat reaktif dan terlambat. Di sejumlah negara lain, masalah ini diatasi dengan keberadaan lembaga nasional khusus rantai pasok.
Amerika Serikat, misalnya, memiliki National Supply Chain Task Force dan Supply Chain Resilience Council yang langsung berada di bawah Gedung Putih. Lembaga ini mampu memetakan risiko rantai pasok secara real-time dan mengintervensi distribusi ketika terjadi kelangkaan obat, chip, atau logistik nasional. Hasilnya, AS lebih cepat memulihkan industri manufaktur dan kesehatan setelah pandemi.
Tiongkok bahkan memposisikan supply chain sebagai strategi keamanan nasional melalui NDRC Supply Chain Bureau. Melalui badan ini, Tiongkok memastikan bahwa pasokan energi, pangan, chip, dan bahan baku industri selalu tersedia dan terdistribusi merata. Kebijakan terpusat ini membuat ekonomi Tiongkok lebih tahan terhadap embargo, perang dagang, dan gejolak global.
India dan Singapura juga memberi contoh yang relevan. India mendirikan National Logistics Division dan National Committee on Logistics untuk menurunkan biaya logistik nasional. Hasilnya signifikan: biaya logistik India turun bertahap dan investasi industri meningkat. Singapura, melalui National Trade Platform dan unit transformasi logistik nasional, berhasil menciptakan supply chain paling efisien di Asia Tenggara, menjadikan negara itu pusat logistik dunia.
Jika dibandingkan, Indonesia yang belum memiliki badan tunggal masih menghadapi berbagai masalah klasik—mulai dari biaya logistik tertinggi di ASEAN, ketergantungan pada impor bahan baku, kemacetan distribusi pangan, hingga rawannya kebocoran pupuk dan bansos. Tanpa lembaga pengendali rantai pasok nasional, koordinasi antar-kementerian cenderung tumpang tindih dan lambat. Inilah yang membuat Indonesia sulit menurunkan biaya logistik ke level kompetitif.
Di Indonesia Rantai Pasok Nasional dikendalikan oleh lembaga dan kementerian Karena Indonesia belum memiliki “Badan Rantai Pasok Nasional”, maka fungsi pengendalian tersebar di beberapa kementerian berikut tercatat ada 10 Lembaga atau Kementerian yang mengendalikan Rantai Pasok Nasional Indonesia.
1. Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Peran utama:
Mengatur distribusi barang, perdagangan antar wilayah.
Pengawasan stok nasional, stabilisasi harga.
Kebijakan ekspor–impor yang mempengaruhi rantai pasok nasional.
Fokus: barang pokok, perdagangan dalam negeri, logistik distribusi.
2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Mengendalikan kebijakan standar teknis dan keselamatan operasi transportasi sebagai tulang punggung rantai pasok:
- Laut (shipping)
- Udara
- Darat
- Kereta api
Fokus: Mentukan kebijakan aset dan infrastruktur moda transportasi.
3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Peran utama:
Mengatur rantai pasok industri
- Bahan baku
- Pemasok
- Produksi
- Distribusi produk industri
Pengembangan hilirisasi dan industrialisasi.
Fokus: supply chain industri/manufaktur.
4. Kementerian Pertanian (Kementan)
Peran utama:
Mengendalikan rantai pasok pangan hasil pertanian:
- Produksi
- Pasokan gabah, beras, hortikultura
- Distribusi hulu → hilir
Fokus: ketahanan pangan sektor pertanian.
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Peran utama:
Mengatur rantai pasok perikanan, dari produksi hingga distribusi nasional dan ekspor.
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Peran utama:
Mengatur rantai pasok energi:
- Batu bara
- BBM
- Gas
- Listrik
7. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peran utama:
Mengelola rantai pasok besar melalui BUMN logistik:
- Pelindo (pelabuhan)
- ASDP (pelayaran & penyeberangan)
- Pos Indonesia (layanan pos, wesel, kurir, dan layanan logistik)
- Pertamina (energi)
- Bulog (pangan)
Fokus: operasional rantai suplai sektoral industri masing-masing
8. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Peran utama:
Mengendalikan supply chain pangan strategis nasional:
Beras, gula, minyak goreng, daging, jagung
Koordinasi dengan Kementan, Kemendag, Bulog, dan Pemda.
Fokus: stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Peran utama:
Mengendalikan kebijakan fiskal dan bea cukai melalui:
DJBC (pintu masuk barang impor/ekspor)
Anggaran infrastruktur logistik
Fokus: regulasi arus barang dari sisi fiskal.
10. Kementerian PPN/Bappenas
Peran utama:
Menentukan perencanaan jangka panjang infrastruktur logistik nasional.
Indonesia belum memiliki satu lembaga yang memimpin secara penuh pengendalian rantai pasok nasional.
Para analis menilai bahwa pembentukan Badan Rantai Pasok Nasional akan menghadirkan manfaat nyata: percepatan data nasional supply chain, respons cepat terhadap krisis barang strategis, efisiensi distribusi lintas daerah, penurunan biaya logistik, hingga peningkatan daya saing industri. Lebih dari itu, badan ini akan menjadi “command center” ketahanan ekonomi nasional, sebagaimana telah dibuktikan oleh negara-negara yang lebih maju dalam pengelolaan supply chain. Dengan beban logistik nasional mencapai 23–27% dari PDB, kebutuhan Indonesia untuk memiliki badan ini bukan lagi opsi—tetapi semakin menjadi keharusan.
Post: Iarsi.org
