Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 MoU dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang. Foto: dok Setkab.
Bekasi - Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan rantai pasok nasional (supply chain resilience) sebagai respons terhadap dinamika global yang semakin tidak menentu. Ketegangan geopolitik, gangguan jalur logistik internasional, serta fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kerja sama ekonomi berskala besar dengan Jepang dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp401 triliun. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi rantai pasok Indonesia agar lebih tangguh menghadapi gangguan global.
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah menitikberatkan pada penguatan ketahanan rantai pasok, terutama untuk komoditas strategis seperti pangan dan energi. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, diversifikasi sumber pasokan, serta penguatan jaringan distribusi agar tidak bergantung pada satu sumber atau jalur tertentu.
Selain itu, pembangunan dan pengelolaan buffer stock menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas pasokan. Dengan adanya cadangan komoditas penting yang memadai, pemerintah diharapkan mampu merespons gejolak pasar dengan lebih cepat, sehingga dapat mengurangi risiko kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
Stabilisasi inflasi juga menjadi fokus penting dalam strategi ini. Rantai pasok yang lebih efisien dan tangguh diyakini mampu menekan biaya distribusi dan menjaga ketersediaan barang, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen. Hal ini menjadi krusial mengingat inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Menanggapi langkah tersebut, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, ST,MM,Ph.D, Ketua Umum Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dia juga menekankan bahwa penguatan supply chain harus dilakukan secara end-to-end, mulai dari hulu produksi hingga distribusi akhir, termasuk integrasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor logistik.
Selanjutnya, Beniadi Setiawan berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada investasi besar, tetapi juga memperbaiki efisiensi domestik seperti biaya logistik, konektivitas antar wilayah, serta sinkronisasi kebijakan antar sektor. Dengan berbagai inisiatif tersebut, Indonesia menunjukkan arah kebijakan yang semakin jelas bahwa supply chain bukan lagi sekadar urusan logistik, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional dan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Post: iarsi.org
