Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Bekasi – Menteri Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan kenaikan tarif pajak maupun pajak baru dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempertahankan daya beli masyarakat yang masih dalam proses pemulihan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fokus utama kebijakan fiskal saat ini bukan pada peningkatan tarif pajak, melainkan pada optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penutupan celah kebocoran pendapatan.
“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa perekonomian domestik masih menghadapi tekanan dari dinamika global, yang berdampak pada nilai tukar, pasar keuangan, hingga inflasi di sejumlah sektor. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih dapat dikendalikan melalui kebijakan fiskal yang terukur dan adaptif.
Pemerintah juga terus memperkuat langkah antisipatif dengan mendorong konsumsi domestik, meningkatkan investasi, serta mempercepat sinergi kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari kalangan ahli, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan pajak merupakan langkah strategis yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. Stabilitas kebijakan fiskal tersebut dinilai penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
IARSI menyebut bahwa kepastian pajak membantu pelaku usaha dalam merencanakan distribusi dan produksi secara lebih efisien, terutama pada sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya logistik.
Selain itu, IARSI juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan daya tahan sektor riil.
Dampak pada Rantai Pasok dan Biaya Logistik
Kebijakan tidak adanya kenaikan pajak dalam waktu dekat dinilai berpotensi meredam tekanan biaya pada sektor logistik dan distribusi. Di tengah kondisi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang cenderung fluktuatif, stabilitas fiskal ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi operasional.
Kondisi tersebut dinilai dapat membantu menekan potensi kenaikan biaya logistik dan rantai pasok, sehingga harga barang di tingkat konsumen tetap lebih terkendali. Dengan tidak adanya tambahan beban pajak baru, pelaku usaha juga memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi risiko lonjakan biaya distribusi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp394,8 triliun. Sejumlah komponen pajak menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun beberapa sektor masih mengalami tekanan akibat kondisi ekonomi global.
Pemerintah menegaskan kembali bahwa arah kebijakan fiskal saat ini difokuskan pada stabilitas ekonomi dan penguatan fondasi pertumbuhan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan penerimaan negara dan daya tahan sektor usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Post: Iarsi.org
