Foto: ilustrasi siswa dengan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Bekasi – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan mulai merancang aturan khusus rantai pasok pangan lokal untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program ambisius yang membutuhkan suplai bahan pangan dalam skala masif setiap hari.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti menyatakan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) yang mengatur sistem distribusi bahan baku berbasis lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan sekaligus efisien.
Dalam skema tersebut, rantai pasok akan melibatkan berbagai pelaku ekonomi lokal, mulai dari koperasi desa, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, nelayan, hingga pedagang pasar. Pendekatan ini diyakini mampu menekan biaya logistik sekaligus memperpanjang masa simpan bahan baku.
Pemerintah juga mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pemerintah daerah untuk membangun ekosistem distribusi pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah. Selain regulasi, tengah disiapkan pula proyek percontohan, petunjuk teknis, hingga aturan turunan dari Badan Gizi Nasional guna memastikan sistem berjalan efektif.
Kebutuhan Pangan Masif, Tantangan Logistik Menganga
Program MBG sendiri dirancang sebagai intervensi besar untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Dalam implementasi penuh, kebutuhan bahan pangan diperkirakan mencapai puluhan juta porsi per hari—mulai dari telur, daging ayam, ikan, hingga sayuran segar.
Skala kebutuhan ini menjadikan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan mesin logistik nasional yang kompleks. Sistem rantai pasok harus mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, distribusi, hingga pengendalian mutu secara ketat agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun lonjakan harga di daerah.
Dorong Ekonomi Lokal, Tapi Risiko Inflasi Mengintai
Integrasi rantai pasok lokal dalam MBG dinilai berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah. Keterlibatan petani dan produsen lokal dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Namun di sisi lain, lonjakan permintaan dari program ini berisiko memicu tekanan harga komoditas jika tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi. Ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada inflasi pangan di sejumlah wilayah.
Analisis IARSI: Risiko Bottleneck dan Ketimpangan Distribusi
Menanggapi rencana ini, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai keberhasilan MBG sangat bergantung pada desain rantai pasok yang presisi dan berbasis data.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D. menyoroti potensi “bottleneck” atau kemacetan distribusi di level daerah, terutama pada wilayah dengan infrastruktur logistik terbatas. Tanpa pemetaan kapasitas produksi dan distribusi yang akurat, suplai pangan berisiko tidak merata—terjadi surplus di satu daerah dan kekurangan di daerah lain.
Selain itu, Beniadi Setiawan menekankan pentingnya sistem agregasi pasokan melalui koperasi atau hub logistik agar pasokan dari petani kecil bisa terkonsolidasi dan memenuhi skala kebutuhan MBG. Tanpa mekanisme ini, rantai pasok berpotensi terfragmentasi dan tidak efisien.
Beniadi Setiawan juga mengingatkan perlunya digitalisasi rantai pasok, termasuk sistem monitoring real-time untuk stok, distribusi, dan harga. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah lonjakan harga, keterlambatan distribusi, hingga potensi penyimpangan dalam pengadaan.
Menurut Beniadi Setiawan, regulasi yang disiapkan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, namun implementasi di lapangan akan menjadi faktor penentu. Tanpa penguatan infrastruktur logistik, tata kelola, dan transparansi sistem, MBG berisiko menghadapi masalah klasik: distribusi tersendat, biaya membengkak, dan tujuan program tidak optimal.
Jaga Keseimbangan Pasokan dan Harga
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan besar program MBG dan stabilitas harga pangan nasional. Regulasi rantai pasok yang sedang disusun diharapkan mampu menjadi fondasi kuat agar program ini tidak hanya sukses secara sosial, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi.
post: iarasi.org
