BEKASI — Pengembangan infrastruktur logistik nasional yang menjadi tulang punggung rantai pasok Indonesia menghadapi tekanan serius akibat keterbatasan anggaran negara. Kementerian Perhubungan mengakui bahwa kapasitas Kementerian Perhubungan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pelabuhan nasional masih sangat bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, M. Masyhud, menyatakan bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan sistem rantai pasok nasional. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas layanan pelabuhan yang belum merata serta tingginya biaya logistik domestik yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Secara makro, tekanan terhadap rantai pasok nasional semakin terlihat dari tingginya biaya logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas negara-negara maju maupun beberapa negara ASEAN. Tingginya biaya ini bahkan setara dengan beban ekonomi triliunan rupiah setiap tahun dan berpengaruh langsung terhadap harga barang, inflasi, serta daya saing industri nasional.
Dalam kerangka kebijakan fiskal, pemerintah melalui RAPBN 2026 menempatkan belanja negara sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung sektor strategis, termasuk logistik dan distribusi. Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat alokasi pembangunan infrastruktur—termasuk pelabuhan, konektivitas transportasi, dan sistem distribusi—harus bersaing dengan kebutuhan lain seperti subsidi energi, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Di sisi politik anggaran, pembahasan RAPBN bersama DPR menunjukkan bahwa sektor logistik belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dibanding sektor lain, meskipun perannya sangat vital dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi nasional. Hal ini terlihat dari pagu indikatif Kemenhub yang masih difokuskan pada pemeliharaan dan operasional, sementara kebutuhan ekspansi infrastruktur logistik masih besar.
Menanggapi kondisi tersebut, kalangan ahli menilai bahwa persoalan rantai pasok nasional tidak lagi sekadar isu teknis, melainkan telah masuk ke ranah kebijakan fiskal dan tata kelola negara. Perwakilan Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia menegaskan bahwa keterbatasan APBN harus diimbangi dengan reformasi sistem logistik yang lebih terintegrasi dan transparan.
“Inefisiensi rantai pasok nasional bukan hanya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur, tetapi juga lemahnya integrasi sistem, koordinasi antar lembaga, serta potensi kebocoran dalam proses distribusi. Tanpa perbaikan tata kelola, tambahan anggaran pun tidak akan optimal,” ujar Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D. dalam keterangannya.
Beniadi Setiawan menekankan bahwa reformasi seperti implementasi sistem digital logistik nasional dan integrasi end-to-end supply chain harus dipercepat untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Menurut mereka, penguatan kelembagaan rantai pasok nasional menjadi kunci untuk mengatasi persoalan struktural seperti keterlambatan distribusi, duplikasi program, hingga ketimpangan harga antar wilayah.
Dengan kondisi tersebut, rantai pasok nasional saat ini berada dalam persimpangan krusial: di satu sisi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain masih dibatasi oleh kapasitas fiskal, dinamika politik anggaran, dan tantangan tata kelola. Tanpa intervensi kebijakan yang lebih terarah dan reformasi sistem yang menyeluruh, efisiensi logistik nasional akan sulit tercapai, dan beban ekonomi akibat tingginya biaya distribusi akan terus berlanjut.
Post: iarsi.org
