Gambar ilustrasi Ai
Bekasi — Praktik korupsi dalam rantai pasok di Indonesia dinilai bukan lagi kasus sporadis, melainkan pola sistemik yang terjadi dari hulu hingga hilir. Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mengungkap, titik paling rawan justru berada pada tahap awal, yakni pengadaan barang dan jasa.
IARSI menyebut berbagai penyimpangan kerap dimulai sejak proses tender. Rekayasa spesifikasi, pengaturan pemenang, hingga pemecahan paket pengadaan menjadi modus yang berulang. Kondisi ini menyebabkan nilai proyek sejak awal telah mengalami penggelembungan.
“Jika tahap pengadaan sudah bermasalah, maka seluruh rantai pasok berikutnya akan ikut terdampak,” demikian analisis IARSI.
Setelah pengadaan, kerawanan berlanjut pada tahap distribusi. Pada fase ini, pengawasan dinilai jauh lebih lemah karena melibatkan banyak pihak dan lokasi. Barang yang seharusnya sampai sesuai jumlah dan kualitas kerap mengalami penyusutan atau perubahan nilai.
IARSI mengidentifikasi sejumlah praktik yang sering terjadi di lapangan, seperti pengurangan volume barang, manipulasi biaya logistik, hingga pengalihan distribusi ke jalur tidak resmi. Praktik tersebut sulit terdeteksi karena tidak seluruh proses distribusi terpantau secara real-time.
Masalah semakin nyata pada tahap hilir, terutama dalam sektor pangan dan bantuan sosial. IARSI mencatat adanya kecenderungan penurunan kualitas barang, ketidaksesuaian isi paket bantuan, serta manipulasi data penerima. Di sisi lain, praktik penimbunan komoditas juga turut memperburuk stabilitas harga di pasar.
Dampak dari rangkaian penyimpangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam bentuk kenaikan harga dan berkurangnya kualitas bantuan yang diterima.
IARSI menilai akar persoalan terletak pada belum terintegrasinya sistem pengawasan rantai pasok. Pengadaan, distribusi, dan pengendalian masih berjalan secara terpisah, sehingga membuka celah manipulasi di setiap tahapan.
Digitalisasi yang telah diterapkan dinilai belum cukup efektif karena masih bersifat parsial. Tanpa integrasi data dan sistem pelacakan yang menyeluruh, potensi penyimpangan akan terus berulang.
IARSI menegaskan, pembenahan rantai pasok harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Tanpa perbaikan struktural, rantai pasok yang seharusnya menjadi tulang punggung efisiensi ekonomi justru akan terus menjadi sumber kebocoran anggaran.
Post: Iarsi.org
