Bekasi - Tekanan terhadap rantai pasok global pada April 2026 kembali meningkat seiring konflik geopolitik, krisis energi, dan gangguan distribusi bahan baku strategis. Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Lonjakan biaya logistik dan keterlambatan distribusi mulai dirasakan di berbagai sektor, dari industri manufaktur hingga pangan.
Pemerintah Indonesia menegaskan telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan rantai pasok nasional. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah terus memperkuat sistem distribusi dan memastikan ketersediaan barang pokok di tengah tekanan global. “Kami menjaga kelancaran arus barang, memperkuat cadangan, dan meningkatkan koordinasi lintas kementerian agar dampak global tidak langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Namun, sejumlah lembaga riset menilai tantangan rantai pasok Indonesia tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa tingginya biaya logistik nasional masih menjadi hambatan utama daya saing, terutama karena ketergantungan pada distribusi berbasis darat dan belum optimalnya integrasi sistem logistik.
Temuan serupa juga disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menilai bahwa ketimpangan infrastruktur dan panjangnya rantai distribusi menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dalam berbagai kajian, LPEM UI menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat efisiensi dan ketahanan rantai pasok domestik.
Dari sisi data resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa distribusi logistik di Indonesia masih menghadapi disparitas antarwilayah, yang berdampak pada perbedaan harga dan akses barang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan global dapat dengan mudah memperbesar ketimpangan yang sudah ada di dalam negeri.
Sementara itu, pelaku industri yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai bahwa efisiensi logistik nasional masih terkendala oleh biaya operasional tinggi, regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. ALFI mendorong percepatan digitalisasi dan penyederhanaan proses distribusi sebagai langkah strategis menghadapi disrupsi global.
Pandangan lebih tegas disampaikan oleh Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI). Dalam pernyataannya, IARSI menilai bahwa Indonesia belum sepenuhnya keluar dari jebakan inefisiensi struktural dalam rantai pasok nasional. Disrupsi global saat ini dinilai bukan sekadar ancaman eksternal, melainkan “stress test” yang memperlihatkan lemahnya integrasi sistem logistik, ketergantungan pada impor bahan baku, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan lintas sektor.
IARSI menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh—mulai dari harmonisasi regulasi, percepatan digitalisasi end-to-end, hingga penguatan basis produksi domestik—Indonesia berisiko hanya menjadi pasar dalam konfigurasi ulang rantai pasok global. Sebaliknya, jika momentum ini dimanfaatkan, Indonesia berpeluang naik kelas sebagai simpul penting dalam rantai pasok regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa berbagai program strategis telah berjalan untuk menjawab tantangan tersebut. Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Siti Rahmawati, menyebut penguatan infrastruktur logistik, pengembangan sistem digital, serta kebijakan hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Kami tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi agar Indonesia menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional,” katanya.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan analis menunjukkan bahwa persoalan rantai pasok tidak semata bersifat teknis, tetapi juga menyangkut arah kebijakan dan efektivitas implementasi. Di tengah perubahan global yang semakin cepat, banyak negara mulai beralih dari strategi efisiensi menuju ketahanan dan diversifikasi sumber pasokan.
Ke depan, ketahanan rantai pasok diperkirakan akan menjadi indikator penting kekuatan ekonomi nasional. Dalam situasi disrupsi global yang semakin sering terjadi, kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi, merespons, dan melakukan pembenahan struktural akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu bertahan—atau justru tertinggal—dalam persaingan rantai pasok global.
post: iarsi.org
