BEKASI - Presiden RI Prabowo Subianto meminta perbankan milik negara menyalurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen per tahun guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha. Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, sebagai upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan dan mengurangi beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai terlalu tinggi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan murah. Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil dan masyarakat yang terpaksa meminjam dengan bunga tinggi sehingga menghambat pengembangan usaha dan daya beli masyarakat.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5%,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai program kredit rakyat berbunga rendah berpotensi memperluas inklusi keuangan sekaligus menjadi peluang bisnis baru bagi sektor perbankan nasional. Menurut OJK, pembiayaan murah dapat membantu sektor produktif tumbuh lebih cepat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Meski demikian, OJK menegaskan implementasi kebijakan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan. Penyaluran kredit harus dilakukan dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik agar tidak memicu peningkatan kredit bermasalah di kemudian hari. Perbankan diminta tetap menerapkan analisis pembiayaan berbasis prinsip 5C, yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.

Sementara itu, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kebijakan kredit murah tersebut tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam memperkuat rantai pasok nasional. Menurut IARSI, akses pembiayaan yang lebih ringan akan membantu pelaku usaha menjaga stabilitas pasokan bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, serta mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah.

IARSI menilai UMKM yang memperoleh dukungan modal lebih murah akan memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat operasional usaha, termasuk pengadaan armada distribusi, pengembangan gudang penyimpanan, hingga penerapan sistem digital dalam pengelolaan stok dan distribusi barang. Dampaknya, efisiensi logistik nasional dapat meningkat dan konektivitas ekonomi antarwilayah menjadi lebih kuat.

Selain itu, IARSI melihat kebijakan kredit bunga rendah dapat menjadi stimulus penting dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi daerah dinilai berpotensi tumbuh lebih cepat karena sektor usaha di wilayah luar pusat ekonomi memperoleh akses modal yang lebih terjangkau. Kondisi ini diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi ekonomi nasional.

Namun demikian, IARSI mengingatkan pemerintah dan sektor perbankan agar memastikan penyaluran kredit benar-benar tepat sasaran dan difokuskan pada sektor produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan risiko kredit bermasalah dapat memengaruhi stabilitas pembiayaan dan mengganggu arus distribusi dalam rantai pasok nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga dikabarkan tengah menyiapkan skema subsidi bunga guna mendukung implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen, dan kini sedang menghitung kebutuhan tambahan anggaran apabila bunga kredit diturunkan menjadi 5 persen.

Kebijakan kredit murah untuk rakyat tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan UMKM, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.


post: iarsi.org