Ilustrasi by. iarsi.org - AI


BEKSI – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mengapresiasi strategi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Kebijakan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperbaiki tata kelola distribusi barang subsidi sekaligus memperpendek rantai pasok hingga ke tingkat masyarakat.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa barang subsidi merupakan hak rakyat dan tidak boleh diperdagangkan secara bebas. Pemerintah mengarahkan agar barang subsidi disalurkan melalui Kopdes sehingga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dapat menerima manfaat secara lebih langsung. Kebijakan ini disampaikan Presiden dalam Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta.

IARSI menilai strategi tersebut sejalan dengan kebutuhan reformasi distribusi nasional yang selama ini menghadapi tantangan berupa panjangnya rantai distribusi, ketidakseimbangan pasokan antarwilayah, biaya logistik, serta potensi kebocoran dalam penyaluran barang bersubsidi.

Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai Kopdes dapat menjadi simpul distribusi terakhir yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Strategi Presiden untuk menempatkan Kopdes sebagai saluran distribusi barang subsidi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dari perspektif rantai pasok, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem distribusi yang lebih pendek, transparan, terukur, dan berorientasi pada penerima manfaat," ujar Beniadi.

Menurut IARSI, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan ekosistem logistik dan manajemen rantai pasok di tingkat desa. Kopdes tidak cukup hanya berfungsi sebagai titik penyaluran, tetapi harus diperkuat menjadi bagian dari jaringan distribusi nasional yang terintegrasi dengan produsen, distributor, pergudangan, transportasi, sistem informasi, hingga konsumen akhir.

Dengan demikian, penyaluran barang subsidi melalui Kopdes dapat menciptakan visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan barang. Pemerintah juga akan lebih mudah memantau ketersediaan, volume distribusi, harga, serta penerima manfaat secara real time apabila didukung sistem digital yang terintegrasi.

IARSI menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Setiap aliran barang subsidi idealnya dapat ditelusuri mulai dari sumber pasokan hingga sampai ke masyarakat. Sistem tersebut penting untuk mencegah penyimpangan, penyaluran ganda, permainan harga, maupun pengalihan barang subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

"Transparansi data harus menjadi bagian utama dari kebijakan ini. Pemerintah perlu membangun sistem traceability sehingga setiap barang subsidi dapat dipantau perjalanan dan distribusinya. Dengan begitu, subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," kata Beniadi.

Selain memperbaiki distribusi subsidi, IARSI melihat kebijakan ini berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap penguatan ekonomi lokal. Jika dikelola dengan baik, Kopdes dapat menjadi pusat konsolidasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong efisiensi pengadaan dan distribusi di wilayah pedesaan.

Kopdes juga berpotensi menjadi simpul logistik yang mengintegrasikan berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Dalam jangka panjang, model tersebut dapat dikembangkan tidak hanya untuk barang subsidi, tetapi juga untuk distribusi pangan, produk UMKM, hasil pertanian, perikanan, serta komoditas lokal lainnya.

Namun demikian, IARSI mengingatkan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan dengan perencanaan matang. Kapasitas gudang, fasilitas penyimpanan, transportasi, ketersediaan armada, sumber daya manusia, serta kemampuan pengelolaan Kopdes harus dipastikan memadai.

"Jangan sampai Kopdes hanya menjadi titik administratif penyaluran. Kopdes harus benar-benar memiliki kapasitas sebagai simpul rantai pasok yang mampu menerima, menyimpan, mengelola, dan menyalurkan barang secara efisien," tegas Beniadi.

IARSI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat konektivitas antara Kopdes dengan pusat produksi dan jaringan logistik regional. Daerah dengan kondisi geografis sulit, terutama wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil, membutuhkan desain distribusi khusus agar kebijakan subsidi tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Menurut IARSI, pemerintah perlu menerapkan pendekatan berbasis karakteristik wilayah. Distribusi barang subsidi di Jawa tentu memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah Indonesia Timur atau daerah kepulauan. Karena itu, sistem distribusi harus mempertimbangkan jarak, kondisi infrastruktur, biaya transportasi, kapasitas penyimpanan, serta pola permintaan masyarakat.

Di sisi lain, IARSI menilai kebijakan penyaluran subsidi melalui Kopdes harus diikuti dengan indikator kinerja yang jelas. Pemerintah perlu mengukur keberhasilan bukan hanya dari jumlah barang yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, waktu pengiriman, tingkat ketersediaan barang, biaya distribusi, serta stabilitas harga di tingkat masyarakat.

"Ukuran keberhasilan harus berbasis outcome. Yang paling penting adalah apakah masyarakat mendapatkan barang subsidi dengan mudah, tepat waktu, harga yang sesuai, dan jumlah yang cukup. Di situlah efektivitas rantai pasok harus diukur," jelas Beniadi.

IARSI berpandangan bahwa strategi Presiden tersebut dapat menjadi bagian dari reformasi besar sistem distribusi nasional apabila dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Penguatan Kopdes sebagai simpul distribusi dapat menjadi peluang untuk membangun jaringan logistik berbasis desa yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pada akhirnya, IARSI menilai kebijakan ini bukan sekadar perubahan jalur penyaluran subsidi, tetapi dapat menjadi langkah strategis untuk membangun sistem rantai pasok nasional yang lebih efisien dan inklusif. Dengan dukungan digitalisasi, infrastruktur logistik, tata kelola yang transparan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Kopdes berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat distribusi barang dan pemerataan ekonomi nasional.

IARSI menegaskan siap memberikan kontribusi pemikiran dan keahlian dalam pengembangan sistem rantai pasok nasional agar kebijakan distribusi subsidi melalui Kopdes dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.


post: iarsi.org