ilustrasi by: iarsi.org - AI


JAKARTA — Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem rantai pasok nasional, mulai dari pelabuhan, transportasi, pergudangan, pusat distribusi, hingga sistem digital dan sumber daya manusia.

Langkah tersebut dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya tekanan terhadap sistem perdagangan dan logistik global. Pemerintah sendiri mengakui ketidakpastian global, ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok telah menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius.

Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai pembenahan rantai pasok tidak boleh dilakukan secara parsial. Pembangunan pelabuhan tanpa konektivitas hinterland, penambahan gudang tanpa dukungan transportasi yang efisien, maupun digitalisasi yang tidak terhubung antarlembaga tidak akan menghasilkan efisiensi maksimal.

"Rantai pasok nasional harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Pelabuhan, jalan, kereta api, angkutan laut, pergudangan, pusat distribusi, kawasan industri, hingga konsumen harus berada dalam satu sistem yang terintegrasi," ujar Beniadi.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kebutuhan terhadap sistem rantai pasok yang terintegrasi menjadi semakin penting. Ketidakefisienan pada satu simpul dapat menimbulkan efek berantai berupa waktu tunggu yang lebih panjang, biaya penyimpanan meningkat, utilisasi armada tidak optimal, hingga harga barang yang lebih tinggi di tingkat konsumen.

Pelabuhan Harus Terhubung dengan Hinterland

Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani adalah konektivitas antara pelabuhan dengan kawasan industri, pusat produksi, pergudangan, dan jaringan transportasi darat maupun kereta api.

Transformasi digital pelabuhan juga dinilai mendesak. Dalam analisis yang dimuat ANTARA pada 17 Juli 2026, pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat bongkar muat, tetapi telah berkembang menjadi pusat data dan integrasi logistik yang menentukan efisiensi rantai pasok. Tantangan seperti biaya logistik, waktu tunggu, serta koordinasi antarpelaku dan instansi masih menjadi perhatian.

IARSI menilai digitalisasi harus dilanjutkan dari sekadar sistem pelayanan pelabuhan menuju integrasi data end-to-end. Data mengenai kedatangan kapal, arus kontainer, ketersediaan armada, kapasitas gudang, permintaan pasar, hingga distribusi barang harus dapat digunakan secara terpadu untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Program Green and Smart Port Initiative (GSPI) yang didukung Kementerian Perhubungan juga menunjukkan bahwa transformasi pelabuhan semakin diarahkan pada efisiensi, kelancaran distribusi pangan, dan penurunan biaya rantai pasok.

Pergudangan dan Pusat Distribusi Harus Diperkuat

Selain pelabuhan, IARSI menilai sektor pergudangan perlu mendapat perhatian lebih besar. Gudang tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat menyimpan barang, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pengendalian persediaan dan distribusi nasional.

Ketersediaan gudang yang tepat lokasi, terhubung dengan transportasi, serta didukung teknologi manajemen persediaan akan membantu mengurangi waktu tempuh dan biaya distribusi. Untuk komoditas pangan dan produk yang mudah rusak, penguatan cold chain juga menjadi kebutuhan penting agar kehilangan pascapanen dapat ditekan dan kualitas produk tetap terjaga.

Pemerintah sebelumnya juga mendorong pengembangan Dry Port Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai salah satu simpul logistik nasional. Konsep tersebut mengintegrasikan logistik berbasis rel dengan kawasan industri dan pelabuhan, yang menunjukkan pentingnya konektivitas multimoda dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang.

Bagi IARSI, pengembangan model serupa perlu diperluas secara selektif ke kawasan produksi dan industri lainnya dengan mempertimbangkan potensi komoditas, volume arus barang, serta kebutuhan pasar.

Tekanan Perdagangan Membuat Pembenahan Semakin Mendesak

Urgensi pembenahan rantai pasok juga terlihat dari perkembangan perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia Januari–Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar, naik 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, impor mencapai US$111,33 miliar, meningkat 15,24 persen. Neraca perdagangan masih mencatat surplus US$4,03 miliar.

IARSI menilai pertumbuhan perdagangan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi rantai pasok. Jika volume perdagangan meningkat tetapi biaya logistik, waktu tunggu, dan proses distribusi masih tinggi, maka sebagian keuntungan dari pertumbuhan perdagangan dapat tergerus oleh biaya logistik.

"Indonesia tidak cukup hanya meningkatkan produksi dan ekspor. Kita harus memastikan barang bergerak dengan cepat, tepat, transparan, dan dengan biaya yang kompetitif. Di sinilah rantai pasok menjadi faktor penentu daya saing," kata Beniadi.

Konsolidasi Harus Diikuti Integrasi

IARSI juga menilai langkah konsolidasi BUMN logistik harus diarahkan pada peningkatan layanan dan integrasi, bukan sekadar perubahan struktur korporasi.

Pelindo sebelumnya menyatakan konsolidasi BUMN logistik ditujukan untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat konektivitas distribusi.

Menurut IARSI, keberhasilan konsolidasi harus diukur dari indikator yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat, seperti penurunan biaya logistik, pemangkasan waktu layanan, peningkatan utilisasi aset, kemudahan akses layanan, serta semakin lancarnya distribusi antardaerah.

Pengadaan Nasional Harus Terhubung dengan Rantai Pasok

Pembenahan rantai pasok juga perlu dikaitkan dengan kebijakan pengadaan nasional dan penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah saat ini terus mendorong hilirisasi, industrialisasi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN dan TKDN. Di tengah ketidakpastian global, penguatan kapabilitas industri dalam negeri dinilai penting untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok eksternal.

IARSI menilai kebijakan pengadaan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada harga pembelian, tetapi juga memperhitungkan efisiensi total rantai pasok, keandalan pemasok, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi dalam negeri, hingga biaya distribusi.

Dengan pendekatan tersebut, belanja pemerintah dapat sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat industri nasional dan menciptakan ekosistem pemasok yang lebih tangguh.

IARSI: Pembenahan Tidak Bisa Lagi Parsial

Pada akhirnya, IARSI meminta pemerintah mempercepat pembenahan rantai pasok secara menyeluruh. Prioritasnya mencakup penguatan konektivitas pelabuhan dan hinterland, integrasi transportasi multimoda, pengembangan pergudangan dan cold chain, digitalisasi data logistik, peningkatan kualitas SDM, penguatan industri dalam negeri, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Beniadi menegaskan, Indonesia membutuhkan kebijakan rantai pasok yang mampu menghubungkan seluruh mata rantai dari hulu hingga hilir.

"Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan infrastruktur baru, tetapi bagaimana seluruh infrastruktur dan pelaku yang sudah ada dapat bekerja dalam satu ekosistem. Rantai pasok harus terintegrasi, adaptif terhadap risiko global, dan mampu memberikan kepastian biaya serta waktu bagi dunia usaha," ujarnya.

IARSI berpandangan, pembenahan tersebut semakin penting karena Indonesia tengah menghadapi dua kebutuhan sekaligus: menjaga ketahanan pasokan domestik dan meningkatkan daya saing ekspor. Dengan tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global yang semakin kompleks, sistem logistik nasional yang efisien dan tangguh bukan lagi sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan bagian dari strategi ketahanan nasional.

Jika pembenahan dilakukan secara konsisten, integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, pusat distribusi, industri, teknologi, dan pengadaan nasional dapat menjadi fondasi untuk menekan biaya logistik sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global.


post: iarsi.org