ilustrasi by: iarsi.org -AI


Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai transformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diarahkan menuju pendekatan manajemen rantai pasok nasional yang terintegrasi agar mampu meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperkuat ketahanan pasok nasional, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian.

Menurut IARSI, pengadaan pemerintah selama ini masih banyak berorientasi pada proses administrasi dan harga terendah, padahal tantangan yang dihadapi saat ini menuntut pengelolaan rantai pasok secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan pemasok, pengelolaan persediaan, pergudangan, distribusi hingga evaluasi kinerja penyedia. Pendekatan tersebut diyakini mampu mengurangi pemborosan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas belanja negara.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan bahwa efisiensi APBN tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menekan harga pengadaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola keseluruhan rantai pasok secara terintegrasi.

"Pengadaan nasional harus bergeser dari sekadar proses pembelian menjadi manajemen rantai pasok yang terintegrasi. Perencanaan kebutuhan yang akurat, data persediaan yang terhubung, pengelolaan gudang yang efisien, serta distribusi yang tepat waktu akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mengejar harga termurah," ujar Beniadi.

Ia menambahkan bahwa integrasi data antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan penyedia barang maupun jasa akan memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data (data-driven procurement). Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari pembelian yang berlebihan (overstock), kekurangan stok (stockout), maupun duplikasi pengadaan antarinstansi.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah transformasi yang terus dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui penguatan ekosistem digital pengadaan nasional. Pengembangan platform digital, integrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ke dalam ekosistem INAPROC, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengadaan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.

Data SIRUP Nasional juga menunjukkan besarnya nilai dan jumlah paket pengadaan pemerintah yang dikelola setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan efisiensi meskipun hanya beberapa persen akan menghasilkan penghematan anggaran negara yang sangat signifikan dan dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional.

IARSI juga menilai bahwa penguatan pengadaan nasional harus disertai optimalisasi fungsi pergudangan dan transportasi logistik. Warehouse Management System (WMS), pemanfaatan analitik data, digitalisasi inventori, serta integrasi distribusi multimoda dinilai mampu menurunkan biaya logistik sekaligus mempercepat penyaluran barang ke berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, organisasi profesi tersebut mendorong penerapan konsep Total Cost of Ownership (TCO) dalam pengadaan pemerintah. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga awal suatu barang atau jasa, tetapi juga biaya operasional, pemeliharaan, umur pakai, efisiensi energi, hingga biaya distribusi selama siklus hidup produk. Pendekatan tersebut diyakini akan menghasilkan belanja negara yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Beniadi menegaskan bahwa penguatan rantai pasok nasional juga akan memberikan dampak positif terhadap industri dalam negeri dan UMKM. Melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik, kepastian permintaan dari pemerintah dapat menjadi pendorong investasi, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan daya saing pemasok domestik.

"IARSI memandang pengadaan pemerintah merupakan instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional. Ketika seluruh mata rantai—mulai dari perencanaan, pengadaan, pergudangan, transportasi hingga distribusi—terintegrasi dalam satu ekosistem digital, maka efisiensi APBN dapat meningkat sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok Indonesia," tutup Beniadi.

IARSI berharap pemerintah terus mempercepat transformasi digital pengadaan, memperluas interoperabilitas data antarinstansi, memperkuat kompetensi SDM pengadaan, serta mengintegrasikan kebijakan logistik nasional dengan sistem pengadaan barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola belanja negara yang lebih efektif, transparan, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.


post: iarsi.org