Ilustrasi TRUK ODOL by: iarsi.org - AI
Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendukung langkah pemerintah menyiapkan skema insentif bagi pemilik dan pelaku usaha angkutan barang yang bersedia melakukan peremajaan atau mengonversi kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi armada yang memenuhi standar. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi momentum mempercepat transformasi sistem logistik nasional sekaligus mengurangi beban kerusakan infrastruktur jalan.
Dukungan IARSI disampaikan menyusul perhatian pemerintah terhadap tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memperbaiki dan melakukan preservasi jalan yang mengalami kerusakan akibat kendaraan berat dan praktik ODOL. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintah harus mengalokasikan sekitar Rp40 triliun setiap tahun untuk perbaikan dan preservasi jalan yang rusak akibat kendaraan heavy duty.
AHY menilai persoalan kendaraan ODOL tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan aturan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan, keberlanjutan infrastruktur, dan efisiensi sistem logistik nasional. Karena itu, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mendorong penggunaan armada yang lebih aman dan ramah lingkungan.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melakukan peremajaan kendaraan ODOL. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong pemilik armada melakukan peralihan menuju kendaraan yang memenuhi standar, termasuk membuka peluang penggunaan kendaraan listrik untuk sektor angkutan barang.
AHY juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan distribusi barang terhadap angkutan jalan. Menurutnya, penguatan transportasi kereta api dan transportasi maritim perlu dilakukan agar sebagian pergerakan barang, terutama untuk jarak jauh dan volume besar, dapat dialihkan dari jalan raya.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai langkah pemerintah tersebut sejalan dengan kebutuhan reformasi rantai pasok nasional. Menurutnya, persoalan ODOL harus ditangani melalui pendekatan yang menyeluruh. Penertiban dan penegakan hukum tetap diperlukan, namun harus diikuti dengan kebijakan transisi yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian armada.
"IARSI mendukung kebijakan penertiban ODOL dan rencana pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melakukan peremajaan armada. Insentif tersebut dapat menjadi instrumen penting agar proses menuju zero ODOL berjalan lebih realistis, terukur, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap distribusi barang," ujar Beniadi.
Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian dan dukungan agar mampu beralih dari kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan muatan menuju armada yang lebih aman dan sesuai standar. Tanpa skema transisi yang tepat, penertiban ODOL berpotensi menimbulkan tekanan biaya bagi sektor transportasi dan industri yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap biaya distribusi.
Karena itu, IARSI mendorong agar insentif peremajaan armada dirancang secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan kebijakan logistik nasional. Skema tersebut dapat mencakup dukungan pembiayaan, keringanan fiskal, kemudahan akses kredit, serta insentif untuk penggunaan teknologi kendaraan yang lebih efisien dan rendah emisi.
IARSI juga mendukung arah kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam sektor angkutan barang. Namun, Beniadi mengingatkan bahwa transformasi menuju truk listrik membutuhkan kesiapan ekosistem secara menyeluruh.
"Transisi menuju armada listrik harus memperhitungkan kesiapan infrastruktur pengisian daya, ketersediaan energi, pembiayaan, layanan purna jual, serta karakteristik rute dan jenis komoditas. Jangan sampai transformasi teknologi justru menambah biaya logistik karena ekosistem pendukungnya belum siap," jelasnya.
Menurut IARSI, transformasi armada juga tidak dapat dipisahkan dari pembenahan sistem rantai pasok. Penggantian truk ODOL dengan kendaraan standar memang dapat mengurangi risiko kerusakan jalan, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh jika pola distribusi barang masih terlalu bergantung pada angkutan jalan untuk perjalanan jarak jauh dan muatan dalam volume besar.
Karena itu, IARSI mendorong pemerintah mempercepat pengembangan sistem transportasi multimoda dengan memperkuat konektivitas antara angkutan jalan, kereta api, pelabuhan, dan transportasi laut.
"Jalan tetap memiliki peran penting untuk first mile dan last mile. Namun, untuk pergerakan barang jarak jauh dan volume besar, pemerintah perlu memperkuat kereta api dan transportasi maritim. Dengan pembagian peran antarmoda yang tepat, beban jalan dapat dikurangi sekaligus meningkatkan efisiensi logistik," kata Beniadi.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang disampaikan AHY. Menurutnya, pergeseran sebagian angkutan barang dari jalan raya ke kereta api dan kapal dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban kendaraan berat terhadap infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.
IARSI menilai penguatan transportasi multimoda harus dibarengi pembangunan infrastruktur pendukung, seperti terminal barang, pusat konsolidasi kargo, logistics hub, fasilitas pergudangan, dan konektivitas menuju kawasan industri serta pelabuhan. Infrastruktur tersebut diperlukan agar perpindahan moda dapat berlangsung efisien dan tidak menimbulkan biaya tambahan yang justru dibebankan kepada pelaku usaha.
Selain itu, IARSI mendorong digitalisasi pengawasan kendaraan angkutan barang. Teknologi seperti weigh in motion (WIM), sistem penimbangan digital, dan pengawasan berbasis elektronik dinilai dapat meningkatkan efektivitas penegakan aturan sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan.
Menurut IARSI, data dari sistem pengawasan tersebut seharusnya dapat diintegrasikan dengan data logistik nasional. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dapat mendeteksi kendaraan yang melanggar, tetapi juga memetakan pola pergerakan barang, jalur distribusi, titik konsolidasi, dan sumber terjadinya kelebihan muatan.
IARSI juga mengingatkan bahwa kebijakan menuju zero ODOL harus memberikan kepastian tahapan implementasi bagi dunia usaha. Industri manufaktur, perdagangan, distributor, perusahaan logistik, dan pemilik barang perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai standar kendaraan, jadwal penertiban, mekanisme insentif, serta pilihan pembiayaan untuk melakukan peremajaan armada.
Menurut Beniadi, pendekatan tersebut penting agar kebijakan ODOL tidak berhenti pada penindakan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan struktural dalam sistem transportasi barang.
"Zero ODOL harus dipandang sebagai bagian dari reformasi logistik nasional. Tujuannya bukan sekadar menertibkan kendaraan, tetapi membangun sistem angkutan barang yang aman, efisien, rendah emisi, dan mampu mendukung daya saing industri nasional," tegasnya.
IARSI berpandangan, besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani kerusakan jalan menjadi momentum untuk mengubah paradigma pengelolaan logistik. Pemerintah tidak cukup hanya mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan yang rusak, tetapi juga harus memperkuat kebijakan pencegahan melalui pengendalian muatan, modernisasi armada, pengawasan digital, dan pengembangan transportasi multimoda.
Dalam konteks tersebut, IARSI menilai insentif peremajaan truk ODOL dapat menjadi titik temu antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah dapat mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, sementara pelaku usaha mendapatkan dukungan untuk melakukan transformasi armada tanpa mengganggu kelancaran distribusi.
Pada akhirnya, IARSI menilai keberhasilan kebijakan zero ODOL harus diukur tidak hanya dari berkurangnya jumlah kendaraan yang melanggar, tetapi juga dari meningkatnya efisiensi rantai pasok nasional. Integrasi kebijakan penertiban, insentif peremajaan armada, kendaraan rendah emisi, digitalisasi pengawasan, serta penguatan kereta api dan transportasi maritim dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun sistem logistik Indonesia yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
post: iarsi.org
