ilustrasi by: iarsi.org - AI


BEKASI— Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bisnis logistik nasional. Namun, IARSI mengingatkan bahwa kebijakan tersebut jangan berhenti pada upaya mengambil alih atau mengonsolidasikan bisnis yang selama ini dikuasai perusahaan asing.

Menurut IARSI, agenda yang jauh lebih strategis adalah membangun kedaulatan rantai pasok nasional, sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus barang, kapasitas angkutan, infrastruktur logistik, distribusi hingga jaringan perdagangan secara lebih mandiri.

Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti dominasi asing dalam sektor logistik, termasuk tingginya penggunaan kapal asing dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang Indonesia. Pemerintah juga mendorong penguatan industri maritim nasional dan konsolidasi aset BUMN sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional.

IARSI menilai perhatian Presiden terhadap persoalan tersebut merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem logistik Indonesia.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai penguatan BUMN logistik harus diarahkan untuk membangun perusahaan nasional yang memiliki kemampuan mengelola rantai pasok secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Penguatan BUMN logistik harus dilihat sebagai upaya membangun kedaulatan rantai pasok nasional. Jangan hanya menggabungkan perusahaan atau mengambil alih aset, tetapi harus menghasilkan sistem logistik yang lebih efisien, terintegrasi, transparan dan mampu bersaing secara global," demikian pandangan IARSI.

IARSI menilai persoalan utama logistik Indonesia tidak semata-mata terletak pada kepemilikan perusahaan. Tantangan yang lebih besar adalah fragmentasi sistem logistik yang menyebabkan konektivitas antarmoda belum optimal, biaya distribusi masih tinggi dan pergerakan barang belum sepenuhnya terintegrasi.

Karena itu, konsolidasi BUMN logistik harus diikuti dengan pembenahan model bisnis dan tata kelola. Penggabungan perusahaan tidak boleh hanya menghasilkan perusahaan dengan aset yang lebih besar, tetapi harus menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan utilisasi aset dan mempercepat waktu distribusi barang.

IARSI mendorong agar perusahaan logistik nasional ke depan memiliki kemampuan end-to-end supply chain, mulai dari pengelolaan pelabuhan, pelayaran, pergudangan, transportasi darat, kereta api, pusat distribusi hingga konektivitas dengan kawasan industri dan sentra produksi.

Dengan model tersebut, Indonesia tidak hanya memiliki perusahaan logistik yang besar, tetapi juga memiliki ekosistem rantai pasok yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan pasar secara cepat dan efisien.

Integrasi Multimoda Jadi Kunci

Menurut IARSI, penguatan BUMN logistik akan kehilangan dampak strategis apabila tidak dibarengi integrasi transportasi multimoda.

Pelabuhan harus terhubung secara efektif dengan jaringan kereta api, jalan nasional, kawasan industri, pusat pergudangan dan sentra distribusi. Arus barang juga harus didukung sistem digital yang memungkinkan seluruh pelaku rantai pasok memperoleh informasi secara cepat dan akurat.

IARSI menilai transformasi digital menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sistem tersebut. Integrasi data antara pelabuhan, perusahaan pelayaran, operator kereta api, perusahaan angkutan darat, gudang dan pusat distribusi dapat membantu pemerintah serta pelaku usaha memantau pergerakan barang secara real time.

Sistem berbasis data juga memungkinkan optimalisasi kapasitas armada dan gudang, pengurangan waktu tunggu, pengendalian biaya serta peningkatan ketepatan waktu pengiriman.

Dalam konteks tersebut, IARSI memandang perusahaan BUMN logistik harus menjadi anchor atau lokomotif ekosistem rantai pasok nasional. BUMN tidak harus berjalan sendiri, tetapi menjadi penggerak yang menghubungkan kapasitas negara dengan inovasi sektor swasta dan pelaku usaha nasional.

Bukan Menutup Peran Swasta

IARSI juga mengingatkan agar penguatan BUMN tidak diterjemahkan sebagai upaya menutup ruang bagi perusahaan swasta maupun investasi asing.

Menurut IARSI, Indonesia tetap membutuhkan investasi, teknologi dan keahlian global. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan strategis nasional tetap terlindungi dan pelaku usaha dalam negeri memiliki kesempatan untuk tumbuh.

"Yang dibutuhkan bukan sekadar nasionalisasi bisnis logistik, tetapi nasionalisasi kemampuan dan daya saing. Indonesia harus memiliki perusahaan nasional yang kuat, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan swasta nasional berkembang dan mampu bersaing di tingkat global," tegas IARSI.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan pada pembangunan kapasitas nasional, bukan semata-mata perpindahan kepemilikan aset.

Indonesia harus memiliki armada nasional yang kuat, industri galangan kapal yang kompetitif, sumber daya manusia logistik yang unggul, sistem pembiayaan yang mendukung, serta infrastruktur pelabuhan dan transportasi yang terintegrasi.

Momentum Membangun Kedaulatan Rantai Pasok

IARSI menilai kondisi geopolitik global menunjukkan bahwa rantai pasok merupakan bagian dari kepentingan strategis sebuah negara. Ketergantungan berlebihan terhadap kapasitas asing dapat menjadi risiko ketika terjadi konflik geopolitik, gangguan perdagangan, krisis energi, kenaikan biaya pelayaran atau disrupsi transportasi internasional.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis yang luas, Indonesia membutuhkan sistem logistik nasional yang tangguh dan memiliki kapasitas domestik yang memadai.

Karena itu, IARSI mendorong pemerintah menyusun peta jalan integrasi logistik nasional yang menghubungkan seluruh simpul rantai pasok, mulai dari sentra produksi, pelabuhan, pelayaran, kawasan industri, pergudangan, transportasi darat dan kereta api hingga distribusi ke konsumen.

Menurut IARSI, keberhasilan kebijakan Presiden Prabowo tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak BUMN yang digabung atau berapa besar aset yang berhasil dikonsolidasikan.

Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar biaya logistik dapat ditekan, waktu distribusi dapat dipangkas, konektivitas antardaerah meningkat, dan produk Indonesia semakin kompetitif di pasar domestik maupun global.

IARSI menilai penguatan BUMN logistik dapat menjadi momentum strategis untuk mengubah paradigma Indonesia. Dari sekadar negara yang menjadi pasar jasa logistik global, menjadi negara yang memiliki kemampuan mengendalikan dan mengelola rantai pasoknya sendiri.

"Pada akhirnya, kedaulatan logistik bukan hanya soal siapa yang memiliki kapal, pelabuhan atau perusahaan. Kedaulatan logistik adalah kemampuan Indonesia memastikan barang bergerak dengan efisien, aman dan berkelanjutan dari titik produksi hingga konsumen. Di situlah penguatan BUMN harus memberikan dampak nyata," demikian pandangan IARSI.

Jika dijalankan secara konsisten, penguatan BUMN logistik diyakini dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan logistik utama di kawasan Asia Tenggara.


post: iarsi.org