Prabowo menggelar rapat terbatas bersama jajaran DEN Luhut dkk di Hambalang, Bogor, Selasa (14/7/2026). (Dok. Instagram Sekretariat Kabinet)Bekasi – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajarannya di Hambalang yang membahas perkembangan ekonomi nasional serta percepatan implementasi GovTech dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat reformasi tata kelola ekonomi melalui digitalisasi pemerintahan. Dalam rapat tersebut juga dibahas penyempurnaan GovTech untuk meningkatkan akurasi data, efektivitas penyaluran program pemerintah, serta menciptakan layanan publik yang lebih efisien dan transparan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pelayanan administrasi publik semata, tetapi harus menjadi fondasi integrasi data logistik, pengadaan pemerintah, transportasi, pergudangan, hingga distribusi nasional.
"IARSI memandang GovTech merupakan momentum untuk membangun ekosistem rantai pasok nasional yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data. Integrasi informasi antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga pelaku usaha akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat," ujar Beniadi.
Menurutnya, tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya menjaga pertumbuhan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya logistik yang masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara maju. Oleh karena itu, transformasi digital perlu diikuti dengan integrasi sistem informasi logistik nasional sehingga perencanaan produksi, distribusi, dan pengadaan dapat dilakukan secara real time.
IARSI menilai pemanfaatan GovTech juga dapat memperkuat kualitas belanja pemerintah. Dengan basis data yang terintegrasi, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, mengurangi duplikasi belanja, mempercepat distribusi bantuan pemerintah, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan yang lebih akurat.
Selain itu, digitalisasi rantai pasok diyakini mampu memperbaiki koordinasi distribusi pangan, energi, obat-obatan, hingga kebutuhan strategis nasional. Data yang terhubung antara kementerian, pemerintah daerah, operator pelabuhan, operator transportasi, dan pelaku logistik akan membantu pemerintah mengantisipasi gangguan distribusi sebelum berkembang menjadi kelangkaan atau lonjakan harga.
"IARSI mendorong agar pengembangan GovTech tidak hanya berfokus pada layanan administrasi, tetapi juga menjadi platform integrasi rantai pasok nasional. Apabila data logistik, pengadaan, transportasi, dan distribusi terhubung dalam satu ekosistem digital, maka efisiensi ekonomi nasional akan meningkat sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global," tambah Beniadi.
IARSI juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pembahasan perkembangan ekonomi nasional bersama Dewan Ekonomi Nasional. Menurut organisasi tersebut, kolaborasi antara kebijakan ekonomi makro, transformasi digital, dan modernisasi sistem logistik merupakan kombinasi strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel.
post: iarsi.org
