BEKASI – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah kini memiliki jalur rantai pasok kebutuhan pokok dari tingkat pusat hingga desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dinilai menjadi momentum penting untuk membangun sistem distribusi nasional yang lebih terintegrasi.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kehadiran Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi titik penghubung antara produsen, pusat distribusi, pasar, hingga konsumen di tingkat desa. Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun sistem rantai pasok yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta didukung infrastruktur logistik yang memadai.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya pemerintah memiliki jalur supply chain dan retail chain dari pusat hingga desa. Menurut Presiden, jaringan tersebut dapat membantu pemerintah memantau ketersediaan barang, mencegah penimbunan, mengurangi kelangkaan, serta mempercepat pengendalian inflasi. Kopdes juga dirancang memiliki fasilitas seperti gudang, ruang pendingin, kendaraan angkut, gerai komoditas, apotek, hingga bengkel alat dan mesin pertanian.
IARSI menilai konsep tersebut merupakan langkah strategis karena salah satu persoalan utama sistem logistik Indonesia selama ini adalah panjangnya mata rantai distribusi dan belum optimalnya konektivitas antara sentra produksi dengan pusat konsumsi.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih harus diposisikan bukan sekadar sebagai tempat penyaluran barang, melainkan sebagai simpul strategis dalam ekosistem rantai pasok nasional.
"Kalau Kopdes benar-benar terhubung dengan pusat produksi, distributor, pergudangan, transportasi, pasar, dan konsumen, maka program ini dapat menjadi salah satu fondasi reformasi rantai pasok nasional. Tetapi kalau hanya menjadi titik penjualan tanpa integrasi sistem, manfaatnya akan terbatas," ujar Beniadi.
Menurut IARSI, jaringan Kopdes memiliki peluang besar untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat posisi petani dan pelaku usaha desa. Produk pertanian dari desa dapat dikonsolidasikan melalui koperasi, disimpan dengan fasilitas yang sesuai, kemudian disalurkan ke pasar secara lebih efisien.
Model tersebut juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan produsen terhadap rantai distribusi yang terlalu panjang. Di sisi lain, konsumen memperoleh manfaat berupa akses barang yang lebih stabil dengan harga yang lebih kompetitif.
Pemerintah sendiri menargetkan puluhan ribu Kopdes beroperasi hingga akhir 2026. Setiap koperasi dirancang memiliki infrastruktur pendukung, termasuk gudang, fasilitas pendingin, kendaraan angkut, gerai, serta layanan pendukung lainnya. Data pemerintah yang dikutip ANTARA menyebutkan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 15.845 KDMP telah selesai dibangun, sementara 19.539 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Dalam pandangan IARSI, pembangunan fisik koperasi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem logistik digital. Setiap Kopdes idealnya terhubung dengan sistem informasi yang mampu membaca data stok, kebutuhan, harga, arus barang, kapasitas gudang, hingga jadwal pengiriman.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara lebih cepat daerah yang mengalami surplus maupun kekurangan komoditas. Distribusi barang kemudian dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual, bukan hanya berdasarkan perkiraan.
IARSI juga mengingatkan pentingnya penguatan konektivitas transportasi. Keberadaan gudang dan kendaraan operasional di tingkat desa tidak akan optimal apabila tidak terhubung dengan jaringan transportasi regional dan nasional.
"Rantai pasok tidak berhenti di gudang desa. Harus ada koneksi dari sentra produksi ke gudang, dari gudang ke pusat distribusi, kemudian ke pasar dan konsumen. Karena itu, Kopdes harus ditempatkan dalam desain jaringan logistik nasional, bukan berdiri sendiri," tegas Beniadi.
IARSI melihat potensi lain yang tidak kalah penting, yakni menjadikan Kopdes sebagai instrumen konsolidasi produksi lokal. Dengan menghimpun hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan UMKM, koperasi dapat meningkatkan skala ekonomi serta memperkuat posisi tawar produsen.
Namun demikian, IARSI menilai pemerintah perlu memastikan adanya standar tata kelola yang kuat. Pengelolaan persediaan, kualitas produk, sistem pembayaran, pengadaan, transportasi, hingga pengawasan barang subsidi harus memiliki prosedur yang jelas dan terukur.
Khusus untuk barang subsidi, IARSI menilai pengawasan rantai pasok harus dilakukan secara ketat dari hulu hingga hilir. Digitalisasi distribusi dapat digunakan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran dan mencegah kebocoran maupun penyimpangan dalam distribusi.
Selain itu, pemerintah perlu menghindari tumpang tindih fungsi antara Kopdes dengan pelaku usaha dan jaringan distribusi yang telah berjalan. Menurut IARSI, keberadaan koperasi sebaiknya memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan petani, UMKM, distributor, perusahaan logistik, BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
IARSI juga menilai keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah Kopdes yang dibangun, tetapi dari indikator kinerja rantai pasok. Di antaranya adalah penurunan biaya logistik, stabilitas harga, berkurangnya food loss, peningkatan kecepatan distribusi, peningkatan pendapatan produsen, serta membaiknya ketersediaan barang di wilayah terpencil.
"Dalam perspektif supply chain, ukuran keberhasilan bukan berapa banyak gudang atau koperasi yang berdiri. Ukurannya adalah apakah barang tersedia pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, lokasi yang tepat, dan dengan biaya yang efisien," kata Beniadi.
Karena itu, IARSI mendorong pemerintah menyusun master plan integrasi Kopdes dengan sistem logistik nasional. Integrasi tersebut perlu mencakup konektivitas antarmoda transportasi, penguatan cold chain, standardisasi pergudangan, sistem informasi logistik, pembiayaan rantai pasok, serta pemanfaatan data untuk memprediksi kebutuhan dan mengantisipasi kelangkaan.
IARSI berpandangan bahwa jika seluruh komponen tersebut dapat diintegrasikan, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi salah satu transformasi penting dalam tata kelola rantai pasok Indonesia. Jaringan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi dapat berkembang menjadi infrastruktur ekonomi desa yang menghubungkan produksi lokal dengan pasar nasional.
Pada akhirnya, klaim bahwa rantai pasok pemerintah kini menjangkau desa harus dibuktikan melalui kinerja sistem di lapangan. Bagi IARSI, momentum tersebut perlu diarahkan menjadi reformasi struktural rantai pasok nasional yang mampu menekan biaya logistik, menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperkuat produsen lokal, serta memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan hingga pelosok Indonesia.
post: iarsi.org
