Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai paket stimulus transportasi yang diluncurkan pemerintah pada Semester II 2026 merupakan langkah positif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan jauh lebih besar apabila diiringi reformasi menyeluruh pada sistem rantai pasok dan logistik nasional.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan berbagai insentif transportasi, mulai dari diskon tarif kereta api dan kapal laut, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan tertentu, hingga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat selama libur sekolah maupun periode Natal dan Tahun Baru serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada semester kedua tahun ini.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D.,CMI.,CMT., mengatakan bahwa stimulus di sektor transportasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan mobilitas penumpang, tetapi juga menjadi momentum mempercepat reformasi sistem distribusi barang nasional.
"Transportasi merupakan salah satu mata rantai dalam sistem logistik. Ketika biaya perjalanan dapat ditekan melalui stimulus pemerintah, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan distribusi barang, integrasi antarmoda, digitalisasi logistik, dan penyederhanaan proses bisnis. Dengan demikian manfaat ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar."
Menurut IARSI, tantangan utama logistik Indonesia bukan hanya terletak pada biaya transportasi, tetapi juga masih adanya waktu tunggu di pelabuhan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, ketimpangan konektivitas antardaerah, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital di sepanjang rantai pasok.
Pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa paket stimulus senilai Rp26,34 triliun disiapkan untuk menjaga konsumsi masyarakat dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik internasional. Selain sektor transportasi, paket tersebut juga mencakup bantuan pangan, dukungan industri, serta program vokasi dan magang.
IARSI menilai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan percepatan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai platform integrasi layanan logistik nasional. Digitalisasi perizinan, pertukaran data antarinstansi, serta integrasi pelabuhan, kawasan industri, pergudangan, dan moda transportasi dinilai akan memberikan dampak efisiensi yang lebih berkelanjutan dibandingkan stimulus jangka pendek.
Pandangan tersebut sejalan dengan rekomendasi Bank Dunia yang selama beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan logistik, efisiensi pelabuhan, digitalisasi perdagangan, serta konektivitas infrastruktur sebagai faktor utama peningkatan daya saing suatu negara.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan terus mendorong integrasi transportasi nasional melalui pengembangan jaringan multimoda agar perpindahan orang maupun barang menjadi lebih efisien. Menurut IARSI, pembangunan infrastruktur fisik tersebut harus dibarengi dengan harmonisasi regulasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha.
Selain itu, Kementerian Perindustrian juga berulang kali menekankan bahwa efisiensi logistik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia, terutama di tengah perlambatan perdagangan global dan meningkatnya persaingan kawasan.
IARSI menambahkan bahwa reformasi rantai pasok akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan mobilitas masyarakat. Efisiensi distribusi dapat menekan biaya produksi industri, memperlancar pasokan bahan baku, menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan daya saing ekspor, hingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"Ke depan, ukuran keberhasilan stimulus transportasi bukan hanya meningkatnya jumlah penumpang selama masa liburan, tetapi juga apakah biaya logistik nasional mampu terus ditekan, waktu distribusi semakin singkat, dan rantai pasok nasional menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai gangguan global."
IARSI merekomendasikan lima agenda prioritas yang perlu dijalankan pemerintah secara paralel dengan stimulus transportasi, yakni percepatan digitalisasi logistik nasional, penguatan konektivitas antarmoda, integrasi pusat distribusi regional, penyederhanaan regulasi logistik lintas kementerian dan lembaga, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen rantai pasok.
Menurut IARSI, kombinasi antara stimulus ekonomi jangka pendek dan reformasi struktural sektor logistik akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik nasional, dan memperkuat posisi sebagai pusat manufaktur serta distribusi di kawasan Asia Tenggara.
post: iarsi.org
