(kiri ke kanan) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food Ghimoyo saat Launching Warung Pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Jakarta – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendukung langkah pemerintah memperluas jaringan Warung Pangan sebagai upaya memangkas rantai distribusi dan menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di pasar tradisional. Namun, organisasi profesi yang bergerak di bidang rantai pasok tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program itu tidak cukup hanya mengandalkan intervensi di tingkat hilir. Reformasi logistik nasional harus menjadi agenda utama agar stabilisasi harga pangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. mengatakan kebijakan memperluas Warung Pangan merupakan langkah positif karena dapat mendekatkan produsen dengan konsumen serta mengurangi panjangnya mata rantai distribusi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya harga pangan di Indonesia selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan struktural dalam sistem rantai pasok, mulai dari distribusi, pergudangan, transportasi, hingga pengelolaan data pasokan.
"Warung Pangan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena mampu memperpendek jalur distribusi. Namun apabila pembenahan hanya dilakukan pada titik penjualan, manfaatnya tidak akan optimal. Yang dibutuhkan adalah pembenahan menyeluruh terhadap sistem supply chain pangan nasional, mulai dari sentra produksi hingga sampai ke tangan konsumen," ujar Beniadi.
Menurut IARSI, distribusi pangan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fasilitas pergudangan modern dan cold chain, dominasi angkutan jalan untuk distribusi antardaerah, serta belum terintegrasinya sistem informasi stok dan harga secara nasional. Akibatnya, perbedaan harga komoditas antarwilayah masih sering terjadi meskipun produksi nasional berada dalam kondisi yang cukup.
IARSI menilai perluasan Warung Pangan akan memberikan dampak yang lebih besar apabila diiringi dengan penguatan infrastruktur logistik. Pemerintah didorong mempercepat pembangunan pusat distribusi regional, modernisasi gudang, optimalisasi peran Perum Bulog sebagai pengelola cadangan pangan, digitalisasi sistem distribusi, serta peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, udara, dan kereta api agar biaya pengiriman dapat ditekan.
Selain pembangunan infrastruktur, IARSI juga mendorong integrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah daerah, BUMN pangan, koperasi, hingga pelaku usaha logistik. Sinergi tersebut dinilai penting agar distribusi pangan berjalan lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional. Bank Dunia menilai efisiensi logistik merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menurunkan biaya distribusi barang. Sementara Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menekankan pentingnya penguatan rantai pasok pangan melalui pengurangan kehilangan pascapanen, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta pembangunan sistem distribusi yang lebih tangguh untuk menjaga ketahanan pangan.
Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa stabilisasi harga pangan dilakukan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, serta peningkatan efisiensi distribusi. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia di seluruh daerah.
Beniadi menambahkan, tantangan ke depan bukan hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga membangun sistem logistik pangan yang mampu menghadapi gangguan akibat perubahan iklim, fluktuasi harga global, maupun meningkatnya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi rantai pasok harus didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, integrasi data, sistem pelacakan distribusi secara real time, dan penguatan koordinasi antar-pelaku dalam ekosistem pangan nasional.
"IARSI memandang Warung Pangan bukan sekadar program stabilisasi harga, melainkan pintu masuk menuju reformasi distribusi pangan nasional. Apabila pemerintah mampu mengintegrasikan petani, koperasi, Bulog, pelaku logistik, pergudangan, transportasi, hingga pasar tradisional dalam satu ekosistem rantai pasok yang efisien, maka biaya distribusi akan semakin rendah, harga lebih stabil, dan ketahanan pangan nasional akan semakin kuat," tutup Beniadi.
