ilustrasi by: iarsi.org - AI
Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai penguatan konektivitas hinterland atau kawasan penyangga pelabuhan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing pelabuhan nasional di tengah meningkatnya persaingan logistik global. Modernisasi terminal dan peningkatan kapasitas bongkar muat dinilai belum akan memberikan manfaat optimal apabila akses jalan, jaringan kereta api, kawasan industri, dan pusat logistik di belakang pelabuhan belum terintegrasi secara efektif.
Pernyataan tersebut mengemuka menyusul langkah pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong penguatan layanan logistik multimoda dan pengembangan transhipment di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Pelabuhan Tanjung Perak. Pemerintah menilai integrasi antarmoda menjadi strategi penting untuk mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan daya saing logistik Indonesia.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan pembangunan pelabuhan tidak boleh dipandang sebagai proyek yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberhasilan pelabuhan sangat ditentukan oleh kelancaran distribusi barang dari dan menuju kawasan industri, sentra produksi, pergudangan, maupun pusat konsumsi.
"Pelabuhan hanyalah salah satu simpul dalam rantai pasok. Nilai tambah baru akan tercipta apabila hinterland mampu terhubung secara efisien melalui jaringan jalan, kereta api barang, dry port, kawasan industri, serta sistem informasi logistik yang terintegrasi. Tanpa itu, investasi besar di pelabuhan tidak akan menghasilkan efisiensi maksimal," ujar Beniadi.
Ia menjelaskan, sebagian besar biaya logistik justru muncul pada proses distribusi darat setelah peti kemas keluar dari terminal pelabuhan. Kemacetan akses, antrean kendaraan, keterbatasan moda angkutan barang, hingga belum meratanya integrasi antarmoda menjadi penyebab meningkatnya biaya logistik nasional.
Menurut Beniadi, pengembangan koridor logistik yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan harus menjadi prioritas pembangunan nasional, terutama pada kawasan strategis industri di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Indonesia Timur.
"Kita membutuhkan konsep port-centric logistics yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri, pergudangan modern, dry port, dan jaringan distribusi nasional. Dengan demikian, pelabuhan benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar tempat bongkar muat barang," katanya.
Langkah pemerintah yang mendorong integrasi layanan logistik multimoda di Pelabuhan Tanjung Perak mendapat apresiasi dari IARSI. Dalam kunjungan kerja ke Terminal Petikemas Surabaya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menekankan pentingnya integrasi kereta api, pelabuhan, dan jaringan pelayaran internasional sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menyatakan pengembangan layanan logistik multimoda merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan global. Integrasi antarmoda dinilai mampu mempercepat arus barang, meningkatkan utilisasi infrastruktur, dan memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Wahyu Widodo, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat konektivitas antarmoda melalui jalur rel kereta api yang terhubung langsung ke terminal peti kemas, modernisasi peralatan bongkar muat, elektrifikasi operasional, serta pengembangan layanan transhipment. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkokoh peran Pelabuhan Tanjung Perak sebagai hub logistik Indonesia bagian timur.
IARSI juga menilai pengembangan hinterland harus diiringi percepatan digitalisasi rantai pasok. Integrasi data antara operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, operator kereta api, kawasan industri, perusahaan logistik, bea cukai, dan instansi terkait akan meningkatkan visibilitas pergerakan barang secara end-to-end sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.
Selain itu, organisasi ini mendorong percepatan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan, peningkatan kapasitas jalur kereta api barang, pengembangan dry port di kawasan industri, serta penyederhanaan proses administrasi logistik agar waktu tunggu dan biaya distribusi dapat ditekan secara signifikan.
IARSI menilai penguatan konektivitas hinterland juga akan meningkatkan keandalan layanan ekspor-impor nasional. Dengan jaringan distribusi yang lebih efisien, pelabuhan Indonesia akan lebih kompetitif dalam menarik arus kargo internasional, memperbesar peluang pengembangan layanan transhipment, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan hub di luar negeri.
Menurut Beniadi, transformasi logistik nasional tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik pelabuhan.
"Ke depan, ukuran keberhasilan pelabuhan bukan hanya kapasitas terminal atau jumlah peti kemas yang dilayani, tetapi juga seberapa cepat, murah, dan andal barang dapat bergerak dari kawasan produksi hingga ke pasar global. Di sinilah konektivitas hinterland menjadi faktor penentu daya saing pelabuhan Indonesia," tegasnya.
IARSI berharap pemerintah terus memperkuat sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT KAI Logistik, pemerintah daerah, serta pelaku usaha agar pembangunan pelabuhan dan jaringan hinterland berjalan secara terpadu. Menurut IARSI, kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Sistem Logistik Nasional yang efisien, tangguh, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
post: iarsi.org
