BEKASI — Pemerintah mencatat kemajuan dalam penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi atau Satgas Debottlenecking telah menyelesaikan 126 dari 170 pengaduan yang masuk hingga 12 Agustus 2026. Capaian tersebut diperoleh setelah 13 kali sidang penyelesaian hambatan usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sidang yang telah dilakukan. Pemerintah sebelumnya membuka kanal Debottlenecking sebagai ruang bagi pelaku usaha untuk melaporkan berbagai kendala yang menghambat kegiatan ekonomi, termasuk persoalan regulasi dan birokrasi.
Namun, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai keberhasilan debottlenecking tidak boleh berhenti pada penyelesaian hambatan administratif. Program tersebut harus diperluas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan titik-titik kemacetan di sepanjang rantai pasok nasional, mulai dari produksi, transportasi, pelabuhan, pergudangan, distribusi hingga konsumen.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai penyelesaian 126 kasus merupakan sinyal positif bahwa pemerintah mulai lebih responsif terhadap persoalan konkret yang dihadapi pelaku usaha. Namun, menurutnya, ukuran keberhasilan berikutnya harus dilihat dari dampak nyata terhadap biaya, waktu dan keandalan distribusi barang.
“Debottlenecking jangan hanya dimaknai sebagai menyelesaikan satu per satu pengaduan usaha. Pemerintah perlu melihat di mana titik kemacetan terbesar dalam rantai pasok, karena satu hambatan di satu simpul dapat menimbulkan biaya tambahan dan keterlambatan pada seluruh jaringan,” ujar Beniadi.
Dari Hambatan Administratif ke Kemacetan Rantai Pasok
Menurut IARSI, hambatan dunia usaha tidak selalu muncul dalam bentuk perizinan atau regulasi. Dalam praktiknya, perusahaan juga menghadapi persoalan seperti keterbatasan konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri, waktu tunggu kendaraan, keterbatasan kapasitas gudang, ketidakseimbangan arus barang, proses bongkar muat, serta koordinasi antarlembaga.
Persoalan tersebut dapat menciptakan efek berantai. Keterlambatan satu komponen, misalnya, dapat mengganggu jadwal produksi. Keterlambatan produksi kemudian memengaruhi jadwal pengiriman, utilisasi armada, persediaan, hingga kemampuan perusahaan memenuhi permintaan pasar.
IARSI sebelumnya juga menekankan bahwa rantai pasok nasional harus dipandang sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Pembangunan pelabuhan tanpa konektivitas hinterland, penambahan gudang tanpa transportasi yang efisien, maupun digitalisasi yang tidak terintegrasi antarlembaga tidak akan menghasilkan efisiensi maksimal.
Karena itu, IARSI mendorong pemerintah menggunakan data pengaduan Debottlenecking bukan hanya untuk menyelesaikan kasus secara individual, tetapi juga untuk menemukan pola hambatan yang berulang.
Jika banyak pelaku usaha mengeluhkan persoalan yang sama—misalnya waktu tunggu di pelabuhan, biaya angkutan, proses perizinan tertentu, atau konektivitas kawasan industri—maka persoalan tersebut seharusnya diperlakukan sebagai masalah struktural yang membutuhkan reformasi sistem.
Biaya Logistik Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
IARSI menilai indikator keberhasilan debottlenecking perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup hanya mencatat berapa banyak pengaduan yang telah ditutup, tetapi juga harus mengukur apakah penyelesaian tersebut menghasilkan penurunan biaya logistik dan waktu distribusi.
“Keberhasilan debottlenecking harus terlihat dalam indikator yang dirasakan dunia usaha. Apakah lead time turun? Apakah biaya transportasi dan penyimpanan turun? Apakah utilisasi aset meningkat? Apakah barang dapat bergerak lebih cepat dari sentra produksi menuju pasar?” kata Beniadi.
Pendekatan tersebut penting karena biaya akibat hambatan rantai pasok pada akhirnya akan masuk ke struktur harga barang. Ketika truk lebih lama menunggu, gudang harus menahan persediaan lebih lama, atau kontainer mengalami keterlambatan, biaya tambahan tersebut pada akhirnya dapat dibebankan kepada produsen, distributor maupun konsumen.
Pemerintah Perlu Membuat Peta Titik Macet Nasional
IARSI mengusulkan pemerintah membangun peta bottleneck rantai pasok nasional yang diperbarui secara berkala. Peta tersebut dapat mengidentifikasi titik-titik kritis berdasarkan jenis komoditas, wilayah, moda transportasi dan tahapan distribusi.
Untuk komoditas ekspor, misalnya, pemerintah dapat memetakan perjalanan barang sejak kawasan produksi hingga pelabuhan ekspor. Untuk kebutuhan domestik, pemetaan dapat dilakukan dari sentra produksi menuju pusat distribusi dan wilayah konsumsi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas intervensi berdasarkan dampak ekonomi terbesar, bukan semata-mata berdasarkan jumlah pengaduan.
Digitalisasi Harus Menghubungkan Seluruh Simpul
IARSI juga menilai digitalisasi harus menjadi bagian penting dari agenda debottlenecking. Sistem digital yang berdiri sendiri di masing-masing kementerian atau operator tidak cukup apabila data dan prosesnya tidak terhubung.
Integrasi data antara pelabuhan, transportasi, pergudangan, kawasan industri, kepabeanan, perdagangan dan pelaku usaha dapat memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan barang.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi antrean, keterlambatan, kekurangan kapasitas dan potensi gangguan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
IARSI sebelumnya mendorong transformasi rantai pasok melalui digitalisasi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), perencanaan permintaan, pemantauan persediaan secara real-time, serta sistem transportasi dan pergudangan yang terintegrasi.
Jangan Berhenti di 126 Kasus
Dengan 126 dari 170 pengaduan telah diselesaikan, masih terdapat 44 pengaduan yang belum masuk kategori selesai berdasarkan data hingga 12 Agustus 2026.
IARSI menilai penyelesaian kasus yang tersisa perlu dibarengi evaluasi terhadap penyebab utama munculnya hambatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kasus yang telah ditangani tidak kembali muncul dalam bentuk berbeda.
Bagi IARSI, agenda berikutnya bukan sekadar mengejar angka penyelesaian pengaduan, tetapi mengubah mekanisme Debottlenecking menjadi instrumen reformasi rantai pasok nasional.
“Indonesia membutuhkan debottlenecking yang bersifat preventif, bukan hanya reaktif. Pemerintah harus mampu menemukan potensi titik macet sebelum menimbulkan kerugian ekonomi. Kalau itu bisa dilakukan, debottlenecking bukan hanya menyelesaikan masalah perusahaan, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional,” tegas Beniadi.
Dengan demikian, keberhasilan Satgas Debottlenecking ke depan idealnya tidak hanya diukur dari berapa banyak kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari berapa besar biaya logistik yang berhasil ditekan, berapa lama waktu distribusi yang dipangkas, serta seberapa besar peningkatan keandalan rantai pasok nasional.
post: iarsi.org
