Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato Kenegaraan Presiden menjadi agenda utama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.


BEKASI — Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk melihat capaian pemerintahan sekaligus membaca arah kebijakan ekonomi dan fiskal menuju 2027. Selain menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden juga menyampaikan Rancangan APBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada DPR.

RAPBN 2027 mendapat perhatian besar karena pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8% hingga 6,5%, dengan defisit anggaran diproyeksikan berada pada rentang 1,8%–2,4% terhadap PDB. Pemerintah juga memproyeksikan pendapatan negara sekitar 12,01%–12,40% PDB dan belanja negara sekitar 13,81%–14,80% PDB.

Target tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan, investasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Namun, menurut Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), tantangan berikutnya tidak berhenti pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana belanja negara mampu menghasilkan efisiensi nyata pada rantai pasok nasional.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan output maupun besarnya investasi. Efisiensi pergerakan barang dari produsen hingga konsumen harus menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kemampuan sistem rantai pasok dalam bergerak lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tangguh. Kalau biaya distribusi masih tinggi, maka sebagian manfaat pertumbuhan akan hilang di sepanjang perjalanan barang dari hulu ke hilir,” demikian perspektif IARSI mengenai agenda transformasi rantai pasok nasional.

RAPBN 2027 Harus Menghasilkan Efisiensi

IARSI melihat RAPBN 2027 sebagai kesempatan untuk mengubah pendekatan pembangunan logistik. Pemerintah tidak cukup hanya membangun jalan, pelabuhan, kawasan industri, gudang, maupun infrastruktur transportasi secara terpisah.

Yang dibutuhkan adalah memastikan seluruh infrastruktur tersebut bekerja sebagai satu ekosistem rantai pasok.

Pelabuhan harus terhubung dengan kawasan industri dan hinterland. Jalan dan jaringan kereta harus terintegrasi dengan pusat produksi dan pergudangan. Terminal dan pusat distribusi harus terkoneksi dengan pasar. Sementara sistem digital pemerintah dan pelaku usaha harus mampu berbagi data mengenai arus barang, kapasitas, persediaan dan kebutuhan.

IARSI sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa konektivitas antarsimpul dapat membuat manfaat investasi tidak maksimal. Ketidakefisienan pada satu titik dapat menimbulkan efek berantai berupa waktu tunggu, biaya penyimpanan, utilisasi armada yang rendah, hingga kenaikan harga barang.

Karena itu, ukuran keberhasilan belanja infrastruktur dalam RAPBN 2027 seharusnya tidak berhenti pada berapa kilometer jalan yang dibangun atau berapa kapasitas pelabuhan yang ditambah.

Pertanyaan utamanya adalah: berapa biaya distribusi yang berhasil ditekan dan berapa banyak waktu yang berhasil dipangkas?

APBN 2026 Menjadi Pembanding

Urgensi tersebut terlihat dari pelaksanaan APBN 2026. Hingga semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, atau 46,3% dari target, sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun, atau 43,1% dari pagu dan tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan belanja negara sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar Rp3.942,4 triliun, dengan defisit sekitar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB. APBN 2026 juga diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, pertahanan, hingga investasi dan perdagangan global.

Menurut IARSI, pengalaman pelaksanaan APBN 2026 penting menjadi dasar evaluasi untuk RAPBN 2027. Anggaran yang semakin besar harus diikuti peningkatan kualitas belanja dan kemampuan pemerintah memastikan setiap program terhubung dengan sistem produksi dan distribusi nasional.

Jangan Sampai Infrastruktur Berjalan Sendiri-Sendiri

IARSI menilai salah satu risiko terbesar pembangunan logistik adalah munculnya infrastruktur yang beroperasi secara sektoral.

Pelabuhan dapat memiliki kapasitas besar, tetapi manfaatnya tidak maksimal apabila akses menuju kawasan industri dan pusat distribusi masih mengalami hambatan. Demikian pula pembangunan gudang tidak akan optimal apabila tidak ditempatkan berdasarkan pola produksi, konsumsi dan jaringan transportasi.

Karena itu, RAPBN 2027 perlu memberikan perhatian lebih besar pada integrasi multimoda.

Transportasi jalan, kereta api, pelayaran, pelabuhan, pergudangan dan pusat distribusi harus dirancang berdasarkan kebutuhan aliran barang, bukan sekadar berdasarkan batas kewenangan kementerian atau lembaga.

IARSI juga mendorong agar pengadaan pemerintah mulai menggunakan pendekatan manajemen rantai pasok nasional. Dalam pandangan IARSI, efisiensi APBN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendapatkan harga pembelian murah, tetapi juga oleh perencanaan kebutuhan, pengelolaan persediaan, pergudangan, distribusi dan evaluasi kinerja pemasok.

Digitalisasi Harus Menghasilkan Penghematan

Agenda lain yang dinilai penting adalah digitalisasi rantai pasok.

Menurut IARSI, digitalisasi tidak boleh berhenti pada aplikasi pelayanan masing-masing kementerian, pelabuhan atau perusahaan. Sistem harus mampu menciptakan visibilitas end-to-end terhadap pergerakan barang.

Data mengenai kapal, kontainer, truk, kereta, gudang, kawasan industri, kepabeanan dan distribusi harus semakin terintegrasi.

Dengan data yang terhubung, pemerintah dan dunia usaha dapat mengantisipasi kemacetan, mengatur kapasitas, mengurangi waktu tunggu, menekan empty trip, memperbaiki pengelolaan persediaan dan merespons gangguan rantai pasok lebih cepat.

IARSI sebelumnya menekankan bahwa transformasi digital harus bergerak dari konsep smart port menuju smart supply chain, sehingga digitalisasi benar-benar berdampak pada biaya, waktu dan keandalan distribusi.

Efisiensi Rantai Pasok Menjadi Kunci Target Pertumbuhan

Target pertumbuhan ekonomi 5,8%–6,5% pada 2027 memberikan tantangan tersendiri. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, semakin besar pula volume barang, bahan baku dan produk yang harus bergerak antardaerah maupun menuju pasar internasional.

Artinya, apabila kapasitas dan efisiensi rantai pasok tidak meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, tekanan terhadap transportasi, pergudangan, pelabuhan dan distribusi juga akan semakin besar.

Sebaliknya, apabila pemerintah berhasil membangun sistem rantai pasok yang lebih efisien, dampaknya dapat menyebar ke berbagai sektor.

Biaya produksi dapat ditekan, daya saing ekspor meningkat, investasi menjadi lebih menarik, stabilitas harga lebih terjaga, dan akses pasar bagi industri daerah maupun UMKM menjadi lebih luas.

IARSI berpandangan bahwa efisiensi rantai pasok harus ditempatkan sebagai agenda lintas sektor, bukan semata-mata agenda Kementerian Perhubungan atau kementerian yang menangani logistik.

Dari Capaian 20 Bulan Menuju Agenda 2027

Pidato Kenegaraan dan RAPBN 2027 pada akhirnya menjadi titik evaluasi sekaligus penentu arah pembangunan pada tahun berikutnya.

Pemerintah telah memasuki fase konsolidasi setelah sekitar 20 bulan menjalankan pemerintahan. Bahkan Presiden dalam pidatonya menyebut pemerintah telah bekerja keras selama sekitar 21 bulan masa pemerintahan.

Bagi IARSI, fase berikutnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan.

Bukan hanya berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa efisien ekonomi tersebut bergerak.

Karena itu, RAPBN 2027 perlu memastikan pembangunan infrastruktur, hilirisasi, investasi, perdagangan, ketahanan pangan, energi, digitalisasi dan industrialisasi memiliki satu benang merah: membangun rantai pasok nasional yang lebih efisien, tangguh dan terintegrasi.

Jika hal tersebut dapat diwujudkan, belanja negara tidak hanya menjadi instrumen untuk membiayai pembangunan, tetapi juga menjadi pengungkit produktivitas nasional.

Pada titik inilah, menurut IARSI, tantangan pemerintahan Prabowo memasuki fase berikutnya: mengubah besarnya belanja dan investasi menjadi efisiensi nyata yang dirasakan dunia usaha dan masyarakat melalui biaya distribusi yang lebih rendah, waktu pengiriman yang lebih cepat, serta rantai pasok yang lebih tangguh.


post: iarsi.org