BEKASI — Usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar setiap kabupaten dan kota memiliki gudang logistik bencana mendapat dukungan dari Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI). Namun, IARSI mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik gudang, melainkan harus menjadi bagian dari sistem rantai pasok kebencanaan yang terintegrasi, terukur, dan mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelumnya mengusulkan agar setiap kabupaten/kota memiliki gudang logistik dengan buffer stock yang siap digunakan. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan dampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. BNPB menyebut keterbatasan stok di sejumlah gudang BPBD menjadi salah satu kendala dalam memberikan bantuan pada fase awal bencana.
IARSI menilai usulan tersebut merupakan langkah strategis karena dalam situasi bencana, kecepatan bantuan sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok sebelum bencana terjadi. Ketika seluruh kebutuhan harus dikirim dari pusat setelah bencana terjadi, waktu tempuh dapat menjadi panjang, terutama bagi wilayah kepulauan, daerah terpencil, maupun kawasan yang akses jalannya terputus.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai keberadaan gudang logistik daerah harus diposisikan sebagai infrastruktur strategis kebencanaan.
“Kami mendukung usulan BNPB karena prinsipnya sangat tepat, yaitu mendekatkan stok bantuan kepada masyarakat yang berisiko terdampak bencana. Tetapi jangan sampai kebijakan ini hanya menghasilkan banyak bangunan gudang. Yang harus dibangun adalah jaringan rantai pasok bencana yang memastikan stok tersedia, terawat, terlacak, dan dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan,” ujar Beniadi.
Menurut IARSI, persoalan utama bukan hanya ketersediaan ruang penyimpanan, tetapi bagaimana memastikan barang yang dibutuhkan benar-benar tersedia pada saat bencana terjadi. Gudang yang kosong atau memiliki stok tetapi tidak sesuai kebutuhan daerah tidak akan memberikan manfaat maksimal.
Karena itu, IARSI menyarankan pemerintah menetapkan standar minimum buffer stock untuk setiap daerah berdasarkan karakteristik risiko bencana masing-masing. Daerah rawan gempa dan tsunami, misalnya, memiliki kebutuhan berbeda dengan daerah yang lebih sering menghadapi banjir, longsor, erupsi gunung api, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan.
“Setiap daerah tidak bisa menggunakan pola stok yang sama. Perencanaan harus berbasis risiko, jumlah penduduk, karakteristik geografis, waktu tempuh menuju wilayah terdampak, serta akses transportasi yang tersedia,” kata Beniadi.
Gudang Harus Terhubung dengan Jalan, Pelabuhan dan Bandara
IARSI juga mengingatkan bahwa lokasi gudang harus dirancang berdasarkan jaringan transportasi dan aksesibilitas, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan lahan pemerintah.
Gudang logistik bencana idealnya memiliki akses yang relatif dekat dengan jaringan jalan utama, pelabuhan, bandara, maupun jalur alternatif. Hal tersebut penting karena ketika bencana terjadi, jalur utama dapat mengalami kerusakan atau terputus.
Pengalaman penanganan gempa M7,7 di NTT menjadi pembelajaran penting. BNPB mengerahkan bantuan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Hingga 27 Agustus 2026, BNPB mencatat sebanyak 1.763 ton logistik telah dikirimkan untuk masyarakat terdampak gempa NTT melalui sejumlah pos distribusi, termasuk Labuan Bajo dan Maumere.
Menurut IARSI, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa logistik kebencanaan tidak dapat dipisahkan dari desain jaringan transportasi nasional.
“Gudang harus dipikirkan sebagai satu simpul dalam jaringan. Kalau gudangnya tersedia tetapi akses keluar-masuknya mudah terputus, maka persoalannya belum selesai,” ujar Beniadi.
IARSI Dorong Gudang Berjenjang
IARSI menyarankan pemerintah membangun sistem gudang logistik bencana secara berjenjang, mulai dari gudang nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota hingga pos lapangan.
Dengan model tersebut, bantuan dapat bergerak dari simpul terdekat menuju wilayah terdampak, sementara gudang yang lebih besar berfungsi sebagai sumber pengisian kembali (replenishment) bagi gudang di tingkat bawah.
Sistem ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap satu pusat distribusi. Apabila satu jalur mengalami gangguan, pemerintah masih memiliki alternatif melalui simpul lainnya.
IARSI menilai model tersebut penting terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis dan tingkat risiko bencana yang sangat beragam.
Digitalisasi dan Traceability Wajib Diterapkan
Selain infrastruktur fisik, IARSI mendorong pemerintah membangun sistem digital logistik kebencanaan nasional.
Setiap gudang harus memiliki data mengenai jenis barang, jumlah stok, masa kedaluwarsa, lokasi penyimpanan, kebutuhan minimum, serta riwayat keluar-masuk barang.
Dengan sistem tersebut, BNPB dan BPBD dapat mengetahui secara cepat di mana stok berada, berapa jumlahnya, dan ke mana bantuan harus dikirimkan.
“Digitalisasi menjadi sangat penting. Jangan sampai ketika bencana terjadi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mencari tahu gudang mana yang memiliki stok dan berapa jumlah barang yang tersedia. Data harus real time dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan,” tegas Beniadi.
IARSI juga mendorong agar sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, perusahaan logistik, pelaku transportasi, dunia usaha, serta organisasi kemanusiaan.
Jangan Hanya Mengukur Jumlah Gudang
IARSI menilai keberhasilan program gudang logistik bencana tidak seharusnya diukur berdasarkan berapa banyak gudang yang berhasil dibangun, tetapi berdasarkan seberapa cepat bantuan dapat sampai kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja atau Service Level Agreement (SLA) untuk respons logistik kebencanaan.
“Indikator keberhasilannya harus sederhana: ketika bencana terjadi, berapa jam sampai bantuan dasar pertama tiba di masyarakat? Kalau gudang sudah banyak tetapi bantuan tetap terlambat, berarti sistemnya belum berhasil,” kata Beniadi.
IARSI: Dunia Usaha Perlu Dilibatkan
IARSI juga menyarankan agar pemerintah tidak membangun seluruh sistem secara eksklusif dengan pendekatan birokrasi. Dunia usaha dan perusahaan logistik nasional dapat dilibatkan sebagai bagian dari jaringan logistik darurat nasional.
Perusahaan pergudangan, transportasi darat, pelayaran, penerbangan, pelabuhan, ritel, hingga produsen kebutuhan pokok dapat disiapkan dalam skema kemitraan kebencanaan.
Dalam kondisi normal, fasilitas tetap dapat menjalankan fungsi komersial. Namun ketika terjadi bencana, kapasitas tertentu dapat diaktifkan untuk mendukung operasi kemanusiaan.
“Indonesia membutuhkan national disaster supply chain. Pemerintah menjadi pengendali dan regulator, sementara kapasitas dunia usaha dapat menjadi penguat jaringan ketika terjadi keadaan darurat,” ujar Beniadi.
Momentum Membangun Sistem Logistik Bencana Nasional
IARSI menilai usulan BNPB merupakan momentum untuk memperbaiki sistem logistik kebencanaan Indonesia secara menyeluruh.
Terlebih, kebutuhan logistik dalam bencana berskala besar dapat mencapai volume yang sangat besar. BNPB sebelumnya mencatat pengiriman ribuan ton bantuan untuk penanganan gempa NTT, menunjukkan bahwa operasi kebencanaan membutuhkan kemampuan pergudangan, transportasi, konsolidasi, dan distribusi dalam skala besar.
Karena itu, IARSI menyarankan pemerintah menyusun peta jalan rantai pasok kebencanaan nasional yang mencakup pemetaan risiko, standar buffer stock, lokasi gudang, jaringan transportasi, sistem digital, mekanisme pembiayaan, hingga pola kerja sama dengan sektor swasta.
“Jangan sekadar membangun gudang. Bangun sistem yang membuat bantuan sudah siap sebelum bencana datang dan tahu ke mana harus bergerak ketika bencana terjadi. Itulah esensi rantai pasok kebencanaan yang tangguh,” pungkas Beniadi.
Post: iarsi.org
