BEKASI — Aktivitas logistik nasional tetap berjalan di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga jalur distribusi tetap terbuka agar pergerakan barang, bahan baku industri, kebutuhan pokok, hingga komoditas strategis tidak terganggu.
Di tengah dinamika sosial dan politik, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Gangguan terhadap akses jalan, kawasan pergudangan, terminal, pelabuhan, maupun pusat distribusi dapat menciptakan efek berantai apabila tidak segera diantisipasi.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai jalur distribusi harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional. Perlindungan terhadap jalur tersebut bukan berarti membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi memastikan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan ketahanan rantai pasok sangat bergantung pada kemampuan sistem logistik untuk tetap beroperasi ketika terjadi gangguan.
“Demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, jalur distribusi barang harus tetap dijaga agar tidak terputus. Pemerintah perlu memastikan terdapat koridor logistik yang aman sehingga kebutuhan masyarakat dan aktivitas industri tetap berjalan,” ujar Beniadi.
Menurutnya, risiko terbesar bukan semata-mata terjadinya perlambatan lalu lintas pada saat demonstrasi, melainkan apabila gangguan berlangsung dalam waktu lama dan terjadi pada titik-titik yang memiliki fungsi penting dalam rantai pasok.
Keterlambatan kendaraan distribusi dapat menyebabkan waktu tempuh meningkat, biaya operasional bertambah, dan jadwal pengiriman terganggu. Pada sektor industri, keterlambatan pasokan bahan baku bahkan dapat memengaruhi jadwal produksi.
“Kalau satu titik distribusi terganggu, dampaknya bisa merambat ke titik lain. Truk terlambat, jadwal bongkar muat berubah, gudang mengalami penumpukan atau kekurangan stok, kemudian industri dan konsumen ikut terkena dampaknya,” jelasnya.
IARSI mendorong pemerintah dan aparat terkait memperkuat logistik contingency plan, terutama di kota-kota dengan aktivitas ekonomi tinggi. Jalur alternatif, pengaturan waktu pengiriman, pusat informasi lalu lintas, serta koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, operator transportasi, perusahaan logistik, dan pelaku industri dinilai perlu disiapkan secara terpadu.
Selain itu, perusahaan logistik juga perlu memiliki pemetaan risiko berdasarkan tingkat kepentingan jalur distribusi. Tidak semua ruas jalan memiliki tingkat kritikalitas yang sama. Akses menuju pelabuhan, pasar induk, kawasan industri, pergudangan, rumah sakit, dan pusat distribusi pangan harus mendapat perhatian lebih.
“Indonesia perlu mulai memperlakukan jalur distribusi strategis seperti infrastruktur yang harus memiliki perlindungan dan rencana kesinambungan operasi. Bukan hanya ketika terjadi demonstrasi, tetapi juga saat banjir, bencana alam, gangguan transportasi, maupun kondisi darurat lainnya,” kata Beniadi.
Di sisi lain, IARSI menilai digitalisasi dapat membantu perusahaan dan pemerintah melakukan pemantauan terhadap pergerakan barang secara lebih cepat. Sistem pelacakan kendaraan, informasi kondisi lalu lintas secara real time, serta integrasi data antara operator logistik dan pemerintah dapat membantu pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan.
Langkah tersebut penting karena rantai pasok modern tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga visibilitas dan koordinasi data. Dengan informasi yang lebih cepat, perusahaan dapat mengalihkan rute, mengatur ulang jadwal pengiriman, atau menyesuaikan persediaan sebelum gangguan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
IARSI juga mengingatkan agar perlindungan jalur logistik tidak hanya dilakukan di pusat kota. Distribusi barang dari pelabuhan menuju kawasan industri, dari pusat produksi menuju gudang, hingga distribusi terakhir ke konsumen harus menjadi bagian dari sistem pengamanan rantai pasok.
“Ketahanan rantai pasok bukan berarti memastikan semua kendaraan selalu bergerak tanpa hambatan. Yang lebih penting adalah sistem memiliki kemampuan untuk beradaptasi ketika hambatan muncul,” ujar Beniadi.
Menurut IARSI, pengalaman menghadapi berbagai gangguan dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun sistem logistik yang lebih resilien. Pemerintah perlu memiliki peta jalur distribusi strategis, mengidentifikasi titik kritis, serta menyiapkan skenario pengalihan apabila akses utama mengalami gangguan.
Dengan demikian, aktivitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap dapat berlangsung, sementara kebutuhan dasar, distribusi bahan baku, dan aktivitas ekonomi tetap terlindungi.
“Jalur distribusi adalah urat nadi ekonomi. Ketika urat nadi ini terganggu terlalu lama, dampaknya bukan hanya kepada perusahaan logistik, tetapi akhirnya dirasakan industri, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena itu, jalur distribusi strategis harus menjadi bagian dari prioritas perlindungan infrastruktur nasional,” tegas Beniadi.
Post: iarsi.org
