ilustrasi kondisi kerusakan akibat Gempa M7,7 yang mengucang NTT, 15 Agustus 2026


BEKASI — Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Gempa yang berdampak kuat di sejumlah wilayah Flores tersebut memicu penanganan darurat berskala besar, mulai dari evakuasi korban hingga pemulihan akses infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut pemerintah pusat telah mengerahkan dukungan darurat ke wilayah terdampak. Kepala BNPB bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga bergerak menuju Nagekeo untuk memperkuat penanganan di lapangan.

Di tengah situasi tersebut, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kecepatan pemulihan rantai pasok menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Distribusi pangan, air minum, obat-obatan, BBM, peralatan medis, serta kebutuhan pengungsian harus dipastikan tetap bergerak meskipun sejumlah infrastruktur mengalami gangguan.

Ketua IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai respons bencana tidak boleh hanya berfokus pada evakuasi dan penyelamatan korban, tetapi harus segera diikuti dengan pengamanan jalur distribusi.

“Dalam kondisi bencana, rantai pasok berubah menjadi rantai pasok kemanusiaan. Prioritasnya bukan lagi efisiensi komersial, tetapi memastikan barang yang paling dibutuhkan masyarakat dapat tiba dengan cepat, tepat jumlah, dan tepat sasaran.”

Jangan Biarkan Wilayah Terdampak Terisolasi

IARSI menilai tantangan terbesar setelah gempa besar bukan hanya kerusakan bangunan, tetapi potensi terputusnya konektivitas antarwilayah.

Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas penyimpanan, jaringan komunikasi, maupun gangguan transportasi dapat membuat suatu wilayah kehilangan akses terhadap pasokan penting. Kondisi tersebut berisiko memperbesar dampak bencana apabila tidak segera diantisipasi.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan jalur logistik darurat secara real time, terutama untuk mengidentifikasi akses yang masih dapat digunakan, jalur alternatif, titik distribusi bantuan, lokasi pengungsian, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

“Jangan menunggu satu jalur utama pulih baru distribusi bergerak. Harus disiapkan alternatif sejak awal, termasuk jalur darat, laut dan udara sesuai kondisi wilayah,” ujar Beniadi.

Pemerintah sendiri telah mengarahkan penanganan pada penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur dasar. BNPB juga telah menggerakkan bantuan darurat dari gudang logistik BNPB di Flores Timur, sementara Basarnas mengerahkan tim SAR dari sejumlah wilayah untuk membantu operasi penyelamatan.

Logistik Pangan Harus Menjadi Prioritas

Selain evakuasi, persoalan ketersediaan pangan menjadi perhatian utama. Dalam kondisi bencana, masyarakat membutuhkan pasokan bahan makanan, air minum, obat-obatan, perlengkapan bayi, bahan bakar, hingga kebutuhan sanitasi.

ANTARA melaporkan pemilik toko makanan, minuman dan sembako di Flores diminta membuka akses logistik untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Pasokan yang disalurkan akan didata dan pembayarannya dijamin pemerintah daerah.

Menurut IARSI, langkah tersebut penting karena jaringan distribusi lokal justru menjadi salah satu aset paling strategis dalam situasi darurat.

Toko, distributor, gudang, kendaraan angkut dan pemasok lokal tidak boleh dipandang hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa. Dalam situasi bencana, jaringan tersebut dapat menjadi infrastruktur logistik kemanusiaan yang memungkinkan bantuan menjangkau masyarakat lebih cepat.

“Pemerintah perlu mengaktifkan seluruh simpul distribusi yang masih berfungsi. Jangan hanya mengandalkan gudang bantuan pemerintah. Distributor lokal, pelaku usaha, koperasi dan jaringan perdagangan setempat dapat menjadi bagian dari sistem respons darurat,” kata Beniadi.

Pasokan BBM Harus Dijaga

Ketersediaan bahan bakar juga menjadi elemen krusial. Tanpa BBM, kendaraan evakuasi, ambulans, kendaraan pengangkut bantuan, alat berat, hingga genset untuk fasilitas kesehatan akan mengalami kendala operasional.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM di wilayah Flores tetap aman setelah gempa M7,7. Perusahaan juga menyatakan keselamatan masyarakat dan pekerja menjadi prioritas dalam menghadapi kondisi kebencanaan.

IARSI menilai jaminan pasokan energi tersebut perlu dibarengi dengan pemetaan kebutuhan BBM berdasarkan titik pengungsian, fasilitas kesehatan, posko SAR, gudang bantuan, dan wilayah yang aksesnya mengalami gangguan.

Dengan demikian, distribusi energi dapat diarahkan berdasarkan tingkat urgensi, bukan hanya berdasarkan pola permintaan normal.

Gempa Susulan Perlu Diantisipasi

BMKG menyebut gempa M7,7 tersebut berkaitan dengan aktivitas sesar naik Busur Belakang Flores. Mekanisme tersebut memiliki karakteristik yang perlu diwaspadai karena wilayah NTT masih berpotensi mengalami gempa susulan.

Kondisi ini membuat sistem logistik darurat harus memiliki fleksibilitas tinggi. Jalur yang pada pagi hari masih dapat dilalui belum tentu aman digunakan beberapa jam kemudian apabila terjadi gempa susulan atau longsor.

IARSI mendorong agar setiap operasi distribusi bantuan menerapkan prinsip multi-route logistics, yakni menyediakan beberapa alternatif jalur sekaligus.

Selain itu, stok bantuan strategis sebaiknya ditempatkan di beberapa titik sehingga apabila satu gudang atau jalur distribusi terganggu, pasokan masih dapat dialihkan dari lokasi lain.

Rantai Pasok Darurat Harus Berbasis Data

Menurut IARSI, penanganan bencana modern membutuhkan sistem informasi yang mampu menunjukkan secara cepat apa yang dibutuhkan, di mana kebutuhannya, berapa jumlahnya, dan bagaimana barang tersebut dapat dikirim.

Data dari pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, rumah sakit, operator transportasi dan pelaku usaha perlu diintegrasikan agar tidak terjadi penumpukan bantuan di satu titik sementara wilayah lain kekurangan pasokan.

“Dalam kondisi darurat, informasi adalah bagian dari rantai pasok. Kalau datanya terlambat atau tidak terintegrasi, barang bisa salah tujuan, menumpuk di satu tempat, sementara masyarakat di wilayah lain masih menunggu,” ujar Beniadi.

Karena itu, IARSI mendorong pemerintah membangun command center logistik bencana yang mengintegrasikan informasi stok, kebutuhan, kendaraan, jalur transportasi dan kondisi infrastruktur.

Dari Respons Darurat ke Pemulihan

IARSI juga mengingatkan bahwa rantai pasok tidak boleh berhenti setelah bantuan tahap pertama tiba. Setelah fase penyelamatan selesai, kebutuhan akan bergeser menuju pemulihan ekonomi masyarakat.

Pasokan bahan bangunan, material perbaikan rumah, peralatan usaha, kebutuhan sekolah, obat-obatan dan kebutuhan rumah tangga harus mulai dipetakan sejak fase awal.

Pemulihan konektivitas juga harus menjadi prioritas karena masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan akses terhadap pasar untuk kembali beraktivitas.

Dengan kata lain, pemulihan rantai pasok merupakan bagian dari pemulihan ekonomi daerah.

“Setelah kondisi darurat terlewati, perhatian harus segera bergeser dari sekadar mengirim bantuan menjadi memulihkan kemampuan masyarakat untuk kembali berproduksi dan berdagang. Kalau rantai pasok lokal pulih, pemulihan ekonomi akan jauh lebih cepat,” tegas Beniadi.

Gempa M7,7 di NTT menjadi pengingat bahwa Indonesia membutuhkan sistem logistik yang bukan hanya efisien dalam kondisi normal, tetapi juga tangguh menghadapi bencana.

Bagi IARSI, keberhasilan respons bukan sekadar seberapa cepat bantuan diberangkatkan dari pusat, tetapi seberapa cepat bantuan tersebut dapat menembus hambatan terakhir dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jangan sampai wilayah terdampak berubah menjadi wilayah terisolasi. Dalam kondisi bencana, setiap jalur distribusi adalah jalur penyelamatan.


post: iarsi.org