BEKASI — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai momentum seremonial. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, kemerdekaan juga perlu diterjemahkan dalam bentuk kemampuan Indonesia mengendalikan arus barang, bahan baku, energi, pangan, hingga produk industri dari hulu sampai ke pasar.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kedaulatan ekonomi nasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh seberapa kuat Indonesia membangun kedaulatan rantai pasok. Negara yang mampu memastikan barang bergerak cepat, biaya distribusi terkendali, dan pasokan tidak mudah terganggu akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat menghadapi gejolak global.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai momentum HUT ke-81 RI harus menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan investasi. Kapasitas produksi harus ditopang oleh sistem rantai pasok yang mampu menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pelabuhan, pergudangan, pusat distribusi, hingga konsumen secara efisien.
“Kedaulatan ekonomi tidak akan sempurna jika Indonesia masih menghadapi ketergantungan dan ketidakefisienan dalam rantai pasok. Kita harus memastikan barang strategis, bahan baku, dan produk industri dapat bergerak dengan biaya yang kompetitif serta tidak mudah terganggu ketika terjadi guncangan,” ujar Beniadi.
Menurut IARSI, tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar mengejar pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, atau pergudangan secara terpisah. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana seluruh infrastruktur tersebut bekerja sebagai satu ekosistem.
Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects Juni 2026 menyoroti bahwa tanggung jawab logistik Indonesia tersebar pada sedikitnya 15 kementerian, lembaga nasional, BUMN, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan koordinasi yang tidak seragam, ketidakpastian kebijakan, serta biaya logistik yang tinggi, terutama untuk distribusi domestik.
Bank Dunia juga mencatat waktu kapal berada di pelabuhan Indonesia masih relatif panjang dan tidak konsisten dibandingkan sejumlah negara pembanding di kawasan. Karena itu, penguatan koordinasi tingkat tinggi untuk mengelola logistik sebagai sebuah sistem menjadi salah satu agenda reformasi yang dinilai penting.
Bagi IARSI, temuan tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan rantai pasok tidak bisa dibangun oleh satu kementerian atau satu sektor saja.
“Kalau pelabuhannya sudah modern tetapi akses menuju kawasan industri masih tersendat, manfaat investasinya tidak maksimal. Begitu juga jika jalan sudah baik tetapi proses pergudangan, kepabeanan, transportasi, dan distribusi belum terintegrasi. Rantai pasok selalu ditentukan oleh titik terlemahnya,” kata Beniadi.
Momentum HUT ke-81 RI tahun ini juga bertepatan dengan penguatan kembali peran pelabuhan sebagai simpul utama konektivitas nasional.
Pelindo pada peringatan kemerdekaan tahun ini menegaskan komitmennya memperkuat konektivitas dan efisiensi layanan kepelabuhanan untuk mendukung perekonomian nasional. Penguatan tersebut diarahkan agar pelabuhan tidak sekadar menjadi tempat bongkar muat, tetapi menjadi bagian penting dari jaringan distribusi dan konektivitas Nusantara.
Bagi IARSI, langkah tersebut harus dilanjutkan dengan membangun koneksi yang lebih kuat antara pelabuhan dan hinterland, termasuk kawasan industri, sentra pertanian, pertambangan, pusat manufaktur, serta jaringan distribusi domestik.
Hal ini menjadi semakin penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakter geografis yang membuat biaya pemindahan barang antardaerah menjadi salah satu tantangan struktural.
“Pelabuhan harus dilihat sebagai bagian dari rantai pasok, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa kontainer yang dilayani, tetapi seberapa cepat dan murah barang dari pelabuhan dapat sampai ke industri dan konsumen,” tegas Beniadi.
Data Bank Dunia dalam Logistics Performance Index (LPI) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 61 dengan skor 3,0 dalam edisi terbaru yang tersedia. Dimensi yang dinilai mencakup kepabeanan, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan memperoleh pengiriman internasional yang kompetitif, kualitas layanan logistik, kemampuan pelacakan, serta ketepatan waktu pengiriman.
IARSI menilai angka tersebut harus dibaca bukan sekadar sebagai peringkat internasional, tetapi sebagai indikator bahwa reformasi rantai pasok nasional masih memiliki ruang yang besar untuk diperbaiki.
Efisiensi logistik akan menentukan apakah produk Indonesia mampu bersaing bukan hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar global.
Bank Dunia menegaskan bahwa logistik yang lebih efisien dapat menurunkan biaya, meningkatkan daya saing perusahaan, memperluas perdagangan, dan membantu negara masuk lebih dalam ke rantai nilai global.
Karena itu, menurut IARSI, agenda hilirisasi industri, peningkatan investasi, ekspor, dan penguatan UMKM harus berjalan beriringan dengan reformasi rantai pasok.
IARSI mendorong pemerintah menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum mempercepat sedikitnya tiga agenda.
Pertama, integrasi konektivitas nasional. Jalan tol, pelabuhan, kereta api logistik, bandara kargo, kawasan industri, pergudangan dan pusat distribusi harus dirancang dalam satu jaringan.
Kedua, integrasi data rantai pasok. Pemerintah perlu mempercepat interoperabilitas data antarkementerian, pelabuhan, operator transportasi, perusahaan logistik, kawasan industri, dan pelaku perdagangan. Bank Dunia sendiri mencatat bahwa data pelacakan rantai pasok Indonesia masih tersebar di berbagai pelaku sehingga diperlukan sistem yang mampu mengonsolidasikan informasi tersebut.
Ketiga, perlindungan terhadap rantai pasok strategis. Indonesia perlu memetakan komoditas dan bahan baku kritis yang memiliki risiko ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar negeri. Diversifikasi sumber pasokan, penguatan industri domestik, serta pembangunan jaringan distribusi alternatif harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional.
Pada akhirnya, IARSI melihat makna kemerdekaan ekonomi bukan sekadar kemampuan Indonesia memproduksi barang sendiri, tetapi juga kemampuan menggerakkan barang tersebut secara efisien dari satu titik ke titik lainnya.
Ketika biaya logistik tinggi, harga barang ikut terdorong. Ketika distribusi terganggu, industri menghadapi risiko kekurangan bahan baku. Ketika pelabuhan dan hinterland tidak terhubung dengan baik, investasi infrastruktur tidak menghasilkan manfaat maksimal.
Karena itu, Beniadi menegaskan bahwa kemerdekaan ekonomi pada abad ke-21 harus dibarengi dengan kemerdekaan dari rantai pasok yang mahal, lambat, terfragmentasi, dan rentan terhadap gangguan.
“Indonesia sudah memiliki pasar yang besar, sumber daya alam yang kuat, posisi geografis strategis, serta basis industri yang terus berkembang. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh kekuatan itu terhubung melalui rantai pasok nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing,” ujarnya.
Pada usia 81 tahun kemerdekaan, pesan IARSI sederhana: kedaulatan ekonomi harus dimulai dari kemampuan menguasai dan mengelola rantai pasok sendiri. Bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan memastikan Indonesia masuk ke dalam rantai pasok global sebagai negara yang memiliki posisi strategis—bukan sekadar menjadi pasar atau pemasok bahan mentah.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak berhenti pada pengibaran Merah Putih setiap 17 Agustus, tetapi tercermin dalam kemampuan Indonesia memastikan barang bergerak, industri tumbuh, harga lebih efisien, dan seluruh wilayah terhubung dalam satu ekosistem ekonomi nasional.
Post: iarsi.org
