ilustrasi by : iarsi.org -AI


Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional harus menjadi momentum untuk membangun sistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang dinilai paling mendesak adalah memastikan jaringan jalan tol terkoneksi langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, pusat pergudangan, terminal peti kemas, serta simpul transportasi lainnya.

Pandangan tersebut mengemuka seiring semakin kuatnya dorongan pemerintah agar pembangunan infrastruktur tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan membentuk satu ekosistem rantai pasok nasional yang efisien. Dalam forum diskusi mengenai implementasi Perpres Logistik Nasional, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo menegaskan bahwa integrasi jalan tol dengan kawasan industri menjadi salah satu strategi penting untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon.) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan bahwa selama ini pembangunan jalan tol telah berhasil mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum optimal karena masih banyak kawasan industri maupun sentra produksi yang belum memiliki akses langsung ke jaringan jalan tol maupun pelabuhan.

"Efisiensi logistik tidak hanya ditentukan oleh panjang jalan tol yang dibangun, tetapi oleh seberapa baik seluruh simpul rantai pasok saling terhubung. Jalan tol harus menjadi koridor logistik yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, bandara kargo, pergudangan, dan jaringan kereta api barang sehingga distribusi berlangsung lebih cepat, murah, dan andal," ujar Beniadi.

Menurut IARSI, biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya first mile dan last mile, yakni proses pengangkutan barang dari pabrik menuju jaringan transportasi utama maupun dari pelabuhan menuju konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tempuh bertambah, konsumsi bahan bakar meningkat, produktivitas armada menurun, dan biaya operasional logistik menjadi lebih mahal.

Perpres Nomor 41 Tahun 2026 dinilai telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui penguatan konektivitas antarmoda, digitalisasi logistik, peningkatan efisiensi distribusi, serta integrasi infrastruktur nasional. Kebijakan ini juga menjadi landasan pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap hingga mendekati 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

IARSI menilai keberhasilan target tersebut tidak hanya bergantung pada pembangunan jalan tol baru, tetapi juga pada penyediaan akses langsung menuju kawasan industri, pelabuhan internasional, dry port, pusat logistik berikat, kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sentra produksi pangan dan manufaktur. Dengan integrasi tersebut, waktu distribusi dapat dipangkas, utilisasi kendaraan meningkat, biaya bongkar muat berkurang, dan arus barang menjadi lebih lancar.

Selain integrasi fisik, IARSI menekankan pentingnya percepatan transformasi digital melalui penerapan sistem informasi logistik nasional yang mampu menghubungkan data pelabuhan, operator jalan tol, perusahaan logistik, kawasan industri, dan instansi pemerintah dalam satu platform. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi waktu tunggu kendaraan dan kontainer di berbagai simpul distribusi.

IARSI juga mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun perencanaan infrastruktur secara terpadu agar pembangunan jalan tol selalu diikuti pembangunan jalan akses menuju kawasan industri dan pelabuhan. Menurut organisasi tersebut, pendekatan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan pembangunan infrastruktur yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

"IARSI mengapresiasi terbitnya Perpres Penguatan Logistik Nasional sebagai langkah strategis pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih efisien. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten melalui integrasi jalan tol, kawasan industri, pelabuhan, pergudangan, dan moda transportasi lainnya. Dengan demikian, biaya logistik nasional dapat ditekan, investasi semakin meningkat, dan daya saing produk Indonesia di pasar global akan semakin kuat," tutup Beniadi.


post: iarsi.org