ilustrasi by: iarsi.org - AI


Bekasi – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai Indonesia sudah saatnya memiliki Peta Jalan Rantai Pasok Nasional (National Supply Chain Roadmap) sebagai acuan lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha dalam membangun sistem logistik yang terintegrasi. Selama ini, berbagai kebijakan logistik dinilai masih berjalan secara sektoral sehingga manfaat pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menekan biaya distribusi maupun meningkatkan daya saing industri nasional.

Menurut IARSI, Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, bendungan, kawasan industri, hingga pusat logistik. Berbagai proyek tersebut berhasil meningkatkan konektivitas nasional. Namun, konektivitas fisik belum otomatis menghasilkan efisiensi rantai pasok apabila setiap simpul logistik masih bekerja sendiri-sendiri tanpa arah kebijakan yang terpadu.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon.) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar membangun infrastruktur baru, melainkan memastikan seluruh sistem distribusi nasional bekerja sebagai satu kesatuan.

"Indonesia membutuhkan Peta Jalan Rantai Pasok Nasional yang menjadi pedoman bersama seluruh pemangku kepentingan. Selama kebijakan logistik disusun secara parsial oleh masing-masing sektor, maka efisiensi nasional akan sulit dicapai. Jalan tol, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pergudangan, hingga sistem digital harus dirancang dalam satu ekosistem rantai pasok yang saling terhubung," ujarnya.

Menurut Beniadi, selama ini kebijakan logistik masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bappenas, pemerintah daerah, serta berbagai BUMN sektor transportasi dan logistik. Masing-masing memiliki target dan indikator keberhasilan sendiri sehingga koordinasi nasional belum optimal.

Akibatnya, tidak jarang terjadi pembangunan pelabuhan yang belum didukung akses jalan memadai, kawasan industri yang belum terkoneksi dengan jaringan kereta barang, pusat pergudangan yang jauh dari pelabuhan utama, maupun sistem digital antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut meningkatkan waktu tunggu barang (lead time), memperpanjang proses distribusi, dan menambah biaya logistik yang akhirnya dibebankan kepada pelaku usaha maupun konsumen.

IARSI menilai reformasi logistik harus memasuki tahap baru. Fokus pembangunan tidak lagi hanya pada penambahan infrastruktur fisik, tetapi pada integrasi seluruh mata rantai distribusi dari hulu hingga hilir. Dalam konteks global, daya saing suatu negara kini semakin ditentukan oleh kemampuan mengelola arus barang, informasi, dan dokumen secara cepat, akurat, dan efisien.

Lima Pilar Peta Jalan Rantai Pasok Nasional

IARSI mengusulkan sedikitnya lima pilar utama yang perlu dimuat dalam Peta Jalan Rantai Pasok Nasional.

Pertama, integrasi infrastruktur multimoda. Jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api barang, pelabuhan sungai, kawasan industri, pusat logistik berikat, dan pergudangan harus dirancang sebagai satu jaringan distribusi nasional yang saling terkoneksi.

Kedua, digitalisasi rantai pasok nasional. Seluruh proses administrasi logistik, mulai dari perizinan, kepabeanan, manifest, pelacakan barang, hingga pembayaran layanan logistik perlu terintegrasi dalam satu ekosistem digital sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat arus barang.

Ketiga, penyusunan indikator kinerja logistik nasional yang terukur. Pemerintah tidak hanya mengukur panjang jalan tol atau jumlah pelabuhan yang dibangun, tetapi juga harus mengukur penurunan biaya logistik, waktu pengiriman barang, ketepatan distribusi, utilisasi infrastruktur, dan produktivitas rantai pasok.

Keempat, pengembangan pusat distribusi regional. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan jaringan distribution hub di berbagai wilayah strategis agar arus barang lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada beberapa kota besar.

Kelima, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola rantai pasok. Dunia usaha, pemerintah, dan perguruan tinggi perlu memperkuat kompetensi di bidang manajemen rantai pasok, analisis data, digital logistics, dan perencanaan distribusi.

Menekan Biaya Logistik Nasional

IARSI menilai salah satu indikator keberhasilan Peta Jalan Rantai Pasok Nasional adalah penurunan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB). Biaya logistik yang tinggi akan mengurangi daya saing produk Indonesia, meningkatkan harga barang, dan mempersempit ruang ekspansi industri nasional di pasar global.

Efisiensi logistik juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga barang yang lebih stabil, distribusi pangan yang lebih cepat, biaya transportasi yang lebih rendah, dan meningkatnya kepastian pasokan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, investor kini semakin mempertimbangkan kualitas rantai pasok sebelum memutuskan lokasi investasi. Infrastruktur yang baik harus didukung oleh kepastian distribusi, layanan logistik yang efisien, kemudahan perizinan, dan sistem digital yang terintegrasi. Tanpa faktor-faktor tersebut, biaya operasional industri akan tetap tinggi meskipun konektivitas fisik terus berkembang.

Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Bergantung pada Rantai Pasok

IARSI juga mengingatkan bahwa berbagai agenda strategis pemerintah, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan, pengembangan kawasan industri, hingga peningkatan ekspor, sangat bergantung pada kekuatan rantai pasok nasional.

Produk hasil hilirisasi membutuhkan distribusi bahan baku yang lancar, pengiriman hasil produksi yang cepat, serta jaringan logistik yang mampu menjangkau pasar domestik maupun internasional secara efisien. Demikian pula sektor pertanian memerlukan sistem distribusi yang mampu menjaga kualitas komoditas sekaligus menekan kehilangan pascapanen.

Karena itu, pembangunan rantai pasok harus dipandang sebagai investasi strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saatnya Beralih dari Infrastruktur ke Integrasi

Menurut IARSI, Indonesia telah memasuki fase baru pembangunan ekonomi. Tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak proyek infrastruktur, melainkan memastikan setiap investasi saling terhubung dalam satu sistem logistik nasional yang efisien.

"Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa kilometer jalan tol dibangun atau berapa pelabuhan diresmikan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar biaya distribusi turun, seberapa cepat barang sampai ke tujuan, seberapa kompetitif produk Indonesia di pasar global, dan seberapa kuat rantai pasok nasional menghadapi krisis. Karena itu, Indonesia membutuhkan Peta Jalan Rantai Pasok Nasional sebagai arah bersama menuju sistem logistik yang modern, efisien, dan berdaya saing," tutup Assoc. Prof. (Hon.) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT.


post: iarsi.org