BEKASI — Indonesia memiliki peluang semakin besar menjadi salah satu basis produksi dan reshoring di kawasan ASEAN di tengah perubahan peta rantai pasok global. Namun, peluang tersebut dinilai tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pusat manufaktur kawasan apabila struktur ekonomi nasional masih terlalu bertumpu pada ekspor komoditas.
Analisis terbaru S&P Global Market Intelligence yang diterbitkan 25 Agustus 2026 menunjukkan perkembangan Indonesia sebagai pusat reshoring masih berlangsung secara bertahap. Salah satu persoalan utamanya adalah struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi bahan mentah dan komoditas dibandingkan produk manufaktur bernilai tambah tinggi.
Dalam periode 12 bulan hingga 31 Mei 2026, produk pangan menyumbang 19,5% ekspor Indonesia, energi 15,5%, serta bijih logam dan produk olahannya 19,1%. Sebaliknya, otomotif dan mesin hanya menyumbang sekitar 11,6% ekspor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan besar untuk memperdalam struktur industrinya agar peluang relokasi produksi global dapat memberikan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai peluang tersebut harus dilihat sebagai momentum untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan baku menjadi basis produksi dengan ekosistem rantai pasok yang lengkap.
Menurut IARSI, reshoring tidak cukup diukur dari berapa banyak perusahaan asing yang memindahkan fasilitas produksi ke Indonesia. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar perpindahan tersebut mampu menciptakan jaringan pemasok lokal, meningkatkan kapasitas industri komponen, memperkuat pergudangan dan logistik, serta meningkatkan kandungan nilai tambah domestik.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi lokasi produksi tahap akhir atau pemasok komoditas, sementara komponen utama, teknologi, mesin, dan jaringan pemasok tetap berada di negara lain. Kalau itu terjadi, manfaat reshoring terhadap penguatan industri nasional akan terbatas,” demikian pandangan IARSI.
Biaya Produksi Menjadi Keunggulan
Indonesia memiliki salah satu keunggulan yang dapat menarik perusahaan global. S&P Global mencatat rata-rata kompensasi tenaga kerja manufaktur Indonesia pada 2026 sekitar US$1,4 per jam, lebih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, maupun Malaysia. Keunggulan biaya tersebut membuat Indonesia menarik bagi perusahaan yang mencari lokasi produksi dengan biaya relatif kompetitif.
Namun, biaya murah bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan perusahaan global.
S&P Global juga mencatat Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kekurangan tenaga kerja terampil, ketidakpastian kebijakan dan risiko hubungan industrial. Sekitar 36% tenaga kerja Indonesia pada 2024 tercatat hanya menyelesaikan pendidikan dasar, yang menunjukkan masih besarnya kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung manufaktur bernilai tambah tinggi.
Bagi IARSI, persoalan tersebut harus dijawab melalui pembangunan ekosistem, bukan hanya pemberian insentif investasi.
Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan kawasan industri memiliki akses langsung ke pelabuhan, jalan, kereta api, pusat distribusi, energi, dan jaringan digital. Pada saat yang sama, industri besar harus memiliki akses terhadap pemasok domestik yang mampu memenuhi standar kualitas, volume, ketepatan waktu, dan traceability.
Jangan Sampai Industri Datang, tetapi Supplier Tetap dari Luar
Kekhawatiran terbesar dalam proses reshoring adalah munculnya industri baru tanpa terjadi pendalaman rantai pasok domestik.
Pemerintah sendiri dalam beberapa pekan terakhir terus menekankan pentingnya hilirisasi dan penguatan rantai pasok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 27 Agustus 2026 menyebut pemerintah terus memperkuat hilirisasi, industri strategis, dan ekonomi digital di tengah tantangan geopolitik, proteksionisme, dan perkembangan teknologi AI.
Sebelumnya, pemerintah juga mencatat realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan. Investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun, atau hampir 30% dari total investasi nasional.
Angka tersebut menunjukkan basis investasi untuk memperdalam industri nasional semakin besar. Tantangannya adalah memastikan investasi tersebut membentuk jaringan industri yang saling terhubung.
IARSI menilai setiap proyek manufaktur besar seharusnya memiliki peta kebutuhan rantai pasok sejak tahap perencanaan. Pemerintah dapat mendorong supplier development program agar perusahaan lokal, termasuk IKM, dapat masuk ke rantai pemasok industri besar.
Langkah tersebut mulai terlihat dari kebijakan Kementerian Perindustrian yang mempertemukan IKM logam dengan industri besar untuk membangun kemitraan bisnis dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
Peluang Ada, tetapi Persaingan ASEAN Ketat
Indonesia tidak sendirian dalam memanfaatkan perubahan rantai pasok global. Negara-negara ASEAN lain juga berusaha menarik investasi manufaktur dengan menawarkan biaya kompetitif, infrastruktur, tenaga kerja terampil, serta kepastian kebijakan.
Karena itu, menurut IARSI, keunggulan Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada sumber daya alam dan ukuran pasar domestik.
Indonesia perlu menawarkan ekosistem produksi end-to-end: bahan baku, industri komponen, manufaktur, pusat distribusi, pelabuhan, transportasi multimoda, pembiayaan, tenaga kerja terampil, hingga akses ekspor.
S&P Global memperkirakan pertumbuhan ekspor riil Indonesia akan melambat menjadi 2,5% pada 2026, dibandingkan 9,6% pada 2025. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi riil diperkirakan rata-rata 5% pada 2026–2027.
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih ditopang oleh manufaktur dan produk bernilai tambah.
Momentum untuk Naik Kelas
Peluang reshoring juga datang ketika perusahaan global semakin mempertimbangkan diversifikasi lokasi produksi dan ketahanan rantai pasok. Indonesia memiliki modal penting berupa sumber daya alam, pasar domestik besar, basis manufaktur yang berkembang, serta posisi geografis strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Pemerintah juga telah mengarahkan kebijakan investasi dan hilirisasi untuk mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global. BKPM menyebut investasi kini diarahkan tidak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Menurut IARSI, momentum tersebut harus diterjemahkan menjadi strategi nasional yang lebih konkret.
Pertama, pemerintah perlu membangun database pemasok nasional yang terintegrasi sehingga investor dapat mengetahui perusahaan lokal yang mampu memasok komponen dan jasa industri.
Kedua, pengembangan kawasan industri harus terhubung dengan pelabuhan dan jaringan logistik multimoda agar biaya distribusi tidak menggerus keunggulan biaya produksi.
Ketiga, program peningkatan kapasitas IKM harus diarahkan berdasarkan kebutuhan industri besar sehingga pembinaan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menghasilkan pemasok yang benar-benar masuk ke rantai produksi.
Keempat, pemerintah perlu memperkuat sistem traceability dan standar kualitas agar produk Indonesia dapat memenuhi tuntutan rantai pasok global.
“Indonesia harus mengejar kualitas ekosistem, bukan sekadar jumlah investasi. Target akhirnya bukan berapa banyak pabrik yang masuk, tetapi seberapa dalam industri tersebut terhubung dengan pemasok domestik dan seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia,” demikian pandangan IARSI.
Dengan demikian, peluang Indonesia menjadi pusat reshoring ASEAN tidak boleh berhenti pada relokasi pabrik. Momentum tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membangun rantai pasok nasional yang lebih dalam, terintegrasi, kompetitif, dan mampu memasok kebutuhan industri global dari Indonesia.
post: iarsi.org
