Ilustrasi: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti kawasan Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang di RiauBEKASI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai menimbulkan dampak yang tidak hanya bersifat ekologis dan kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas barang, serta kelancaran rantai pasok nasional.
Kondisi tersebut terlihat di sejumlah daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang saat ini menjadi enam provinsi prioritas pemerintah dalam penanganan karhutla. BNPB memperkuat operasi darat dan udara di wilayah tersebut melalui pemadaman, patroli, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca.
Di Riau, dampak kabut asap semakin terasa di Pekanbaru dan wilayah sekitarnya. Pada Selasa (25/8/2026), kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru hingga Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas. Di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, jarak pandang dilaporkan mencapai sekitar 800 meter, meski sejumlah penerbangan masih dapat beroperasi.
Gangguan serupa juga terjadi di Jambi. Kabut asap dengan jarak pandang sekitar 1.000 meter sempat menyebabkan dua penerbangan di Bandara Sultan Thaha Jambi gagal mendarat dan dialihkan ke Batam serta Palembang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kabut asap dapat langsung memengaruhi konektivitas transportasi udara dan mobilitas orang maupun barang.
Sementara itu, Sumatera Selatan juga menjadi wilayah prioritas penanganan pemerintah. Palembang dan sejumlah kawasan di provinsi tersebut dilaporkan terdampak sebaran asap di tengah meningkatnya aktivitas karhutla. Pemerintah bahkan menjadikan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sebagai fokus kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat langsung penanganan karhutla.
Di Kalimantan, pemerintah memusatkan penanganan pada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan pesawat untuk mendukung operasi udara di enam provinsi prioritas. Hingga 21 Agustus, pemerintah menyebut sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai perkembangan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan rantai pasok, bukan semata-mata persoalan lingkungan. Ketika kabut asap mengganggu jarak pandang, penerbangan, lalu lintas darat, aktivitas pelabuhan, mobilitas tenaga kerja, hingga operasional perusahaan, maka risiko gangguan dapat merambat dari satu titik ke titik lainnya.
Ketua IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai karhutla perlu diposisikan sebagai salah satu risiko operasional dalam sistem rantai pasok nasional.
Menurutnya, gangguan pada transportasi di wilayah terdampak dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku, produk industri, komoditas pangan, hingga barang konsumsi. Jika berlangsung lama, efeknya dapat menjalar ke biaya logistik dan harga barang.
“Karhutla jangan lagi dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran hutan. Dari perspektif rantai pasok, kabut asap dapat menjadi disruption yang menghambat pergerakan barang, manusia, dan informasi. Karena itu, mitigasi harus masuk ke dalam strategi ketahanan rantai pasok nasional,” ujar Beniadi.
Risiko tersebut semakin besar karena Indonesia tengah menghadapi kondisi iklim yang mendukung peningkatan potensi karhutla. BMKG menyebut pengaruh El Niño kategori sangat kuat dan IOD positif masih menjadi faktor utama yang mendukung kondisi kering pada sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk periode 25–31 Agustus 2026, BMKG memperingatkan risiko karhutla meningkat meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi.
Data Kementerian Kehutanan melalui SiPongi juga menunjukkan besarnya tekanan karhutla tahun ini. Luas indikatif karhutla pada periode Januari–Juni 2026 tercatat 107.465,47 hektare, meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Dari sisi dunia usaha, dampak ekonomi mulai terlihat. Di Pekanbaru, kabut asap dilaporkan mulai mengancam aktivitas usaha dan menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan omzet. Sektor pariwisata juga ikut tertekan karena kabut asap dapat mengurangi mobilitas masyarakat dan aktivitas wisata.
IARSI menilai terdapat setidaknya lima titik rantai pasok yang harus diantisipasi ketika karhutla meluas, yakni transportasi, pergudangan, pasokan bahan baku, distribusi barang jadi, serta akses menuju pelabuhan dan pusat industri.
“Perusahaan harus memiliki jalur distribusi alternatif, buffer stock untuk barang strategis, serta sistem pemantauan yang mampu memberikan peringatan dini ketika terjadi gangguan di suatu wilayah. Jangan menunggu distribusi terhenti baru mencari jalur alternatif,” kata Beniadi.
Menurut IARSI, pemerintah juga perlu membangun peta risiko rantai pasok berbasis bencana yang mengintegrasikan data hotspot, kualitas udara, kondisi jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, gudang, serta pusat distribusi.
Dengan sistem tersebut, perusahaan dan pemerintah dapat mengetahui lebih cepat wilayah mana yang berpotensi menjadi titik gangguan serta mengalihkan arus barang sebelum terjadi kelumpuhan distribusi.
Langkah tersebut penting karena karhutla tidak hanya memengaruhi daerah tempat api muncul. Asap dapat bergerak mengikuti kondisi atmosfer dan angin sehingga dampaknya bisa menjangkau wilayah lain. BMKG sendiri menyediakan pemantauan sebaran asap, hotspot, serta sejumlah indeks cuaca kebakaran untuk membantu mengantisipasi perkembangan karhutla.
Di sisi penegakan hukum, persoalan karhutla juga menunjukkan adanya faktor kesengajaan. Polri menyebut telah menetapkan 72 tersangka dalam kasus karhutla yang ditangani di sembilan wilayah kepolisian, termasuk Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
IARSI menilai penegakan hukum perlu berjalan bersamaan dengan penguatan sistem pencegahan. Perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla juga perlu memiliki prosedur kesinambungan bisnis (business continuity plan) yang secara khusus mengantisipasi gangguan akibat asap dan kebakaran.
“Ketahanan rantai pasok bukan hanya soal memiliki jalan, pelabuhan atau gudang. Yang lebih penting adalah kemampuan sistem untuk tetap bergerak ketika terjadi gangguan. Karhutla menjadi contoh nyata bahwa risiko lingkungan dapat berubah menjadi risiko ekonomi dan logistik dalam waktu sangat cepat,” ujar Beniadi.
IARSI mendorong pemerintah membangun koordinasi lintas kementerian dan daerah yang lebih terintegrasi, terutama antara lembaga penanggulangan bencana, transportasi, lingkungan, perdagangan, perindustrian, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga memastikan rantai pasok pangan, energi, bahan baku industri, dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan selama kondisi darurat.
“Target akhirnya bukan hanya api padam, tetapi ekonomi tetap bergerak dan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok. Itulah ukuran keberhasilan mitigasi karhutla dari perspektif rantai pasok,” kata Beniadi.
post: iarsi.org
