BEKASI — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius. Memasuki puncak musim kemarau, peningkatan titik panas, meluasnya area terdampak, serta munculnya kabut asap menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
Pemerintah saat ini memperkuat operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya hotspot dan laporan mengenai kabut asap serta menurunnya jarak pandang di sejumlah wilayah.
Persoalan terbesar yang muncul adalah koordinasi antarinstansi. Banyaknya pihak yang terlibat memang menjadi kekuatan dalam penanganan karhutla, tetapi tanpa satu sistem komando, data, komunikasi, dan distribusi sumber daya yang terintegrasi, respons di lapangan berisiko berjalan parsial.
BNPB sendiri telah menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi di Kalimantan Tengah untuk mencegah dampak karhutla semakin meluas. Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperkuat kesiapan personel, peralatan, patroli, deteksi dini, dan pemadaman terpadu.
Luasan Kebakaran Menjadi Tantangan Besar
Skala kebakaran tahun ini menunjukkan bahwa tantangan tidak lagi sekadar menemukan dan memadamkan titik api. Kementerian Kehutanan menyebut luas kebakaran di Indonesia hingga Juli 2026 telah mencapai sekitar 202.004 hektare, dengan sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di area penggunaan lain.
Di Kalimantan Barat, laporan terbaru bahkan menyebut luas karhutla mencapai sekitar 28.680 hektare. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, luas karhutla Januari–Juni 2026 tercatat 383,07 hektare dan pemantauan menemukan 177 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi.
Angka tersebut menggambarkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kemampuan logistik yang sangat besar. Pemadaman tidak hanya membutuhkan personel, tetapi juga ketersediaan air, kendaraan, pompa, alat pemadam, bahan bakar, peralatan keselamatan, dukungan udara, makanan, obat-obatan, serta jalur distribusi yang tetap berfungsi.
Di sinilah persoalan karhutla bersinggungan langsung dengan rantai pasok. Ketika akses jalan terganggu, jarak tempuh semakin panjang, atau wilayah terdampak sulit dijangkau, waktu pengiriman personel dan peralatan pemadaman menjadi semakin lama.
Dampaknya Tidak Hanya pada Lingkungan
Karhutla memiliki dampak berlapis. Dari sisi lingkungan, kebakaran dapat merusak tutupan hutan, mengganggu habitat satwa, menurunkan kualitas ekosistem, serta meningkatkan emisi.
Dari sisi masyarakat, kabut asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, mobilitas, hingga kegiatan ekonomi. Pemerintah bahkan telah melakukan rapat koordinasi tingkat menteri untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Gangguan jarak pandang juga berpotensi menghambat transportasi darat, laut, maupun udara. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, distribusi bahan pangan, kebutuhan pokok, bahan bakar, obat-obatan, dan barang industri dapat ikut terdampak.
Artinya, karhutla harus dipandang sebagai risiko terhadap ketahanan rantai pasok nasional, bukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan dan kebencanaan.
IARSI: Penanganan Harus Berbasis Rantai Pasok Terintegrasi
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai penanganan karhutla perlu menggunakan pendekatan rantai pasok darurat. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dapat bergerak cepat dari titik persediaan menuju lokasi kebakaran.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai prinsip utama yang harus diterapkan adalah satu data, satu peta risiko, satu sistem koordinasi, dan distribusi sumber daya yang terukur.
Menurut IARSI, pemerintah perlu membangun sistem informasi bersama yang mengintegrasikan data hotspot, kondisi cuaca, lokasi kebakaran, ketersediaan personel, peralatan pemadam, sumber air, akses jalan, hingga kebutuhan logistik di lapangan.
Pendekatan ini sejalan dengan pandangan IARSI bahwa integrasi data antarinstansi merupakan elemen penting dalam membangun rantai pasok nasional yang efisien dan tangguh.
Lima Rekomendasi IARSI
IARSI mendorong sedikitnya lima langkah untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.
Pertama, membangun command center lintas instansi. Seluruh informasi mengenai titik api, status wilayah, kebutuhan personel dan peralatan harus masuk dalam satu sistem yang dapat digunakan pemerintah pusat maupun daerah.
Kedua, membangun pre-positioning logistik. Peralatan pemadam, pompa, selang, kendaraan, bahan bakar, perlengkapan keselamatan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar harus ditempatkan lebih dekat dengan wilayah rawan sebelum puncak kebakaran terjadi.
Ketiga, membuat peta jalur logistik darurat. Pemerintah perlu menentukan jalur alternatif apabila jalan utama terganggu asap atau api. Pelabuhan, bandara, jalan nasional, gudang, dan fasilitas distribusi harus dimasukkan dalam skenario kontinjensi.
Keempat, memperkuat sistem deteksi dini. Hotspot harus diterjemahkan menjadi tindakan operasional. Semakin cepat informasi diterima dan diverifikasi, semakin kecil peluang api berkembang menjadi kebakaran dengan luasan besar.
Kelima, menetapkan indikator kinerja penanganan karhutla. Tidak cukup hanya menghitung jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu mengukur waktu respons, waktu pengiriman peralatan, luas area yang berhasil dicegah terbakar, waktu pemulihan akses logistik, serta dampak terhadap masyarakat.
Jangan Menunggu Api Membesar
Menurut IARSI, biaya pencegahan jauh lebih rasional dibandingkan biaya penanganan ketika kebakaran sudah meluas. Karena itu, penguatan rantai pasok kebencanaan harus dilakukan sebelum musim puncak karhutla.
Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan penyedia jasa logistik. Masing-masing pihak harus memiliki peran yang jelas, termasuk dalam penyediaan alat, personel, data, transportasi, dan dukungan distribusi.
Karhutla di Kalimantan pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana memastikan seluruh sistem—mulai dari deteksi, koordinasi, mobilisasi personel, distribusi peralatan, perlindungan masyarakat hingga pemulihan—bergerak sebagai satu rantai pasok darurat.
Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi dan dukungan logistik yang ditempatkan secara strategis, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memperpendek waktu respons, membatasi luasan kebakaran, mengurangi dampak sosial-ekonomi, sekaligus menjaga ketahanan rantai pasok nasional dari gangguan akibat bencana.
poat: iarsi.org
