Iluatrasi


BEKASI — Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Respons darurat dilakukan melalui pengiriman bantuan logistik menggunakan pesawat Hercules serta pengerahan ribuan personel gabungan TNI dan Polri untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, pendataan, dan penanganan masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak gempa di Flores, NTT. Lebih dari 3.500 personel dikerahkan untuk mendukung operasi di wilayah terdampak.

Dalam penanganan tersebut, pemerintah juga mengirimkan sekitar 27 ton bantuan logistik melalui pesawat Hercules. Bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi setelah gempa, sekaligus memperkuat kapasitas respons di wilayah yang mengalami gangguan akses.

Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mengapresiasi langkah cepat pemerintah tersebut. Menurut IARSI, keputusan untuk membuka akses bantuan dan evakuasi, mengerahkan personel gabungan, serta menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi kondisi darurat.

Ketua IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai kecepatan menjadi faktor sangat penting dalam rantai pasok kebencanaan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons gempa NTT. Dalam kondisi bencana, setiap jam sangat berarti. Pembukaan akses bantuan dan evakuasi, pengerahan personel gabungan, serta pengiriman logistik melalui jalur udara menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kecepatan respons sebagai prioritas.”

Akses Bantuan dan Evakuasi Harus Terus Dibuka

IARSI menilai langkah pertama yang sangat penting setelah bencana adalah memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolasi.

Gempa dengan kekuatan besar dapat menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, jaringan komunikasi, hingga gangguan pada simpul transportasi. Karena itu, pembukaan jalur alternatif menjadi bagian penting dari operasi kemanusiaan.

IARSI menilai pengerahan lebih dari 3.500 personel TNI dan Polri tidak hanya penting untuk proses evakuasi korban, tetapi juga untuk memastikan distribusi bantuan, pengamanan wilayah, pendataan kebutuhan masyarakat, serta dukungan terhadap pemulihan akses transportasi.

“Personel di lapangan adalah bagian dari mata rantai respons. Mereka bukan hanya membantu evakuasi, tetapi juga memastikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dapat segera diteruskan ke pusat pengambilan keputusan,” kata Beniadi.

Menurut IARSI, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, operator transportasi, serta pelaku usaha lokal harus terus diperkuat agar bantuan tidak berhenti di titik kedatangan.

27 Ton Logistik Menjadi Buffer Awal

Pengiriman 27 ton bantuan logistik melalui Hercules dinilai IARSI sebagai langkah penting untuk menciptakan buffer stock awal di wilayah terdampak.

Dalam kondisi normal, distribusi barang dapat mengandalkan jaringan perdagangan dan transportasi reguler. Namun setelah bencana, pola tersebut dapat terganggu. Karena itu, bantuan melalui transportasi udara menjadi penting terutama untuk barang yang memiliki tingkat urgensi tinggi.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan seperti tenda darurat, beras, obat-obatan, selimut, air bersih dan genset.

IARSI menilai jenis bantuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dasar pada fase tanggap darurat. Namun, distribusi berikutnya harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan aktual di setiap lokasi pengungsian.

“Bantuan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan berapa ton yang dikirim. Yang lebih penting adalah apakah barang yang dikirim sesuai dengan kebutuhan, sampai ke lokasi yang tepat, dan dapat digunakan oleh masyarakat dalam waktu yang dibutuhkan,” ujar Beniadi.

Lebih dari 5.000 Pengungsi Membutuhkan Kepastian Pasokan

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lebih dari 5.000 warga yang mengungsi menjadi tantangan berikutnya.

Dalam situasi pengungsian, kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada makanan dan air minum. Mereka membutuhkan tempat berlindung, layanan kesehatan, sanitasi, penerangan, obat-obatan, selimut, kebutuhan kelompok rentan, hingga dukungan komunikasi.

Karena itu, IARSI mendorong pemerintah menerapkan sistem distribusi berbasis data.

Setiap lokasi pengungsian idealnya memiliki data mengenai jumlah warga, kebutuhan pangan harian, ketersediaan air, kebutuhan medis, kapasitas tenda, kondisi listrik, serta akses transportasi.

Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengiriman.

“Dalam kondisi bencana, kita harus beralih dari logistik berbasis perkiraan menuju logistik berbasis kebutuhan. Data jumlah pengungsi dan kebutuhan setiap titik harus diperbarui secara berkala,” kata Beniadi.

Layanan Kesehatan dan Energi Jangan Terputus

IARSI juga menilai penguatan layanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan distribusi bantuan.

Obat-obatan, alat kesehatan, ambulans, tenaga medis, serta fasilitas kesehatan sementara harus mendapatkan prioritas dalam sistem logistik darurat.

Hal yang sama berlaku untuk pasokan energi. Genset dan bahan bakar menjadi penting untuk memastikan fasilitas kesehatan, posko komando, tempat pengungsian, serta fasilitas komunikasi tetap beroperasi ketika jaringan listrik mengalami gangguan.

Dengan demikian, rantai pasok bencana tidak hanya berbicara tentang distribusi barang, tetapi mencakup mobilitas manusia, energi, informasi, layanan kesehatan, dan konektivitas.

Jangan Berhenti pada Fase Tanggap Darurat

IARSI mengingatkan pemerintah agar keberhasilan respons awal segera dilanjutkan dengan strategi pemulihan.

Setelah kebutuhan darurat terpenuhi, pemerintah perlu mulai memetakan kebutuhan tahap berikutnya, seperti bahan bangunan, peralatan sekolah, kebutuhan usaha masyarakat, pemulihan pasar tradisional, jaringan transportasi, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi.

Pemulihan rantai pasok lokal penting agar masyarakat tidak terlalu lama bergantung pada bantuan.

“Setelah fase penyelamatan dan tanggap darurat, kita harus segera memikirkan bagaimana rantai pasok lokal kembali hidup. Pasar harus kembali berfungsi, pelaku usaha harus bisa memperoleh barang, dan masyarakat harus dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya,” ujar Beniadi.

Menurut IARSI, penanganan gempa NTT dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem logistik kebencanaan nasional. Pengalaman di lapangan perlu diterjemahkan menjadi pembelajaran untuk membangun jaringan distribusi darurat yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi.

Ke depan, Indonesia membutuhkan sistem yang mampu mengalihkan moda transportasi dengan cepat ketika jalur darat terganggu, mengaktifkan gudang dan distributor lokal, mengintegrasikan data kebutuhan, serta memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah terpencil.

IARSI menilai langkah pemerintah membuka akses bantuan dan evakuasi, mengerahkan personel gabungan, serta memprioritaskan kebutuhan dasar merupakan fondasi penting dalam penanganan bencana NTT.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan tidak ada masyarakat terdampak yang terputus dari bantuan. Rantai pasok darurat harus terus bergerak sampai kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi,” tegas Beniadi.

Bagi IARSI, keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari seberapa banyak bantuan yang dikirim, tetapi dari seberapa cepat bantuan tersebut tiba di tangan masyarakat yang membutuhkan, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu.


post: iarsi.org