Ilustrasi: Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa,
Bekasi – Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan transformasi struktural yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, peningkatan produktivitas nasional dinilai lebih penting dibandingkan sekadar mengandalkan stimulus fiskal atau konsumsi rumah tangga.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2026 berada di kisaran 5,4 persen, lebih rendah dibandingkan capaian kuartal I yang mencapai 5,61 persen. Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan akan membaik pada semester II melalui percepatan investasi, belanja negara, serta penguatan program hilirisasi dan proyek strategis nasional.
Menanggapi proyeksi tersebut, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai perlambatan ekonomi bukan hanya dipengaruhi oleh dinamika global, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia perlu membangun mesin pertumbuhan baru melalui reformasi logistik nasional. Menurut IARSI, selama biaya logistik dan distribusi masih tinggi, daya saing industri, investasi, dan ekspor akan sulit tumbuh secara optimal.
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon.) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan bahwa selama satu dekade terakhir pemerintah telah menginvestasikan ratusan triliun rupiah untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, dan jaringan transportasi nasional. Namun, manfaat investasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penurunan biaya logistik karena konektivitas antarmoda dan integrasi rantai pasok masih perlu diperkuat.
"Indonesia tidak kekurangan infrastruktur. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh infrastruktur tersebut bekerja sebagai satu ekosistem logistik yang terintegrasi. Jika jalan tol, pelabuhan, kereta api barang, kawasan industri, pergudangan, dan sistem digital belum saling terhubung secara optimal, maka biaya distribusi tetap tinggi dan produktivitas ekonomi sulit meningkat," ujar Beniadi.
Menurut IARSI, biaya logistik yang tinggi akan berdampak langsung terhadap harga barang, biaya produksi industri, daya saing ekspor, hingga minat investasi. Sebaliknya, efisiensi logistik akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari manufaktur, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
IARSI menilai reformasi logistik harus menjadi agenda prioritas nasional dengan fokus pada lima langkah strategis, yaitu mempercepat integrasi pelabuhan, jalan tol, kereta api barang, dan kawasan industri; memperluas implementasi National Logistics Ecosystem (NLE); membangun pusat distribusi regional dan dry port di kawasan produksi; mempercepat digitalisasi dokumen logistik dan layanan kepelabuhanan; serta menyederhanakan regulasi distribusi barang agar lebih cepat, transparan, dan efisien.
Menurut Beniadi, keberhasilan agenda hilirisasi industri yang menjadi salah satu prioritas pemerintah juga sangat bergantung pada kualitas sistem rantai pasok nasional. Produk bernilai tambah tidak akan mampu bersaing apabila biaya logistik dari kawasan industri menuju pelabuhan ekspor masih tinggi dan waktu distribusi belum efisien.
"Hilirisasi harus diikuti dengan hilirisasi logistik. Nilai tambah industri tidak hanya lahir dari proses produksi, tetapi juga dari kemampuan mengirimkan produk ke pasar dengan biaya yang kompetitif dan waktu yang cepat. Di sinilah reformasi logistik menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru," tegasnya.
IARSI juga mengingatkan bahwa efisiensi logistik memiliki dampak langsung terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Distribusi yang lebih cepat akan mengurangi disparitas harga antarwilayah, memperkuat ketahanan pangan, menekan inflasi, serta menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih jauh, IARSI mengusulkan agar setiap proyek infrastruktur nasional tidak lagi hanya diukur berdasarkan nilai investasinya, tetapi juga berdasarkan indikator kinerja yang terukur, seperti penurunan biaya logistik nasional, berkurangnya waktu distribusi barang, peningkatan konektivitas antarmoda, penurunan dwelling time di pelabuhan, serta meningkatnya daya saing ekspor Indonesia.
"IARSI mendorong pemerintah menetapkan target yang jelas bahwa setiap investasi logistik harus mampu menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan pendekatan berbasis kinerja, pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha maupun masyarakat," tambah Beniadi.
IARSI meyakini bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, reformasi logistik merupakan salah satu instrumen kebijakan dengan dampak paling luas terhadap pertumbuhan ekonomi. Sistem rantai pasok yang efisien akan memperkuat investasi, meningkatkan daya saing industri, menjaga stabilitas harga, memperluas ekspor, serta mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, reformasi logistik tidak lagi sekadar menjadi program sektoral, melainkan harus ditempatkan sebagai strategi utama pembangunan ekonomi nasional.
post: iarsi.org
