ilustrasi by: iarsi.org - AI


BEKASI – Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menegaskan bahwa sudah saatnya keberhasilan investasi infrastruktur logistik nasional diukur dari dampaknya terhadap efisiensi biaya distribusi, bukan lagi sekadar besarnya anggaran atau jumlah proyek yang berhasil diselesaikan. Di tengah investasi infrastruktur yang telah mencapai lebih dari Rp1.500 triliun, biaya logistik Indonesia dinilai masih belum mengalami penurunan yang signifikan sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia usaha maupun masyarakat.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon.) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan pemerintah telah menunjukkan komitmen luar biasa melalui pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, jalur kereta api, kawasan industri, hingga berbagai fasilitas logistik dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data pemerintah, hingga beberapa tahun terakhir telah diselesaikan sekitar 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sekitar Rp1.514 triliun, sementara kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 diperkirakan kembali mencapai lebih dari Rp10.000 triliun.

Namun menurut IARSI, besarnya investasi tersebut harus dibarengi dengan evaluasi yang lebih objektif terhadap hasil yang diperoleh.

"Setiap Rp1 triliun investasi logistik harus menghasilkan penurunan biaya distribusi yang nyata. Jika investasi hanya menghasilkan proyek fisik tanpa mempercepat arus barang dan menekan ongkos logistik, maka manfaat ekonominya belum optimal," tegas Beniadi.

IARSI menilai selama ini indikator keberhasilan pembangunan masih terlalu berorientasi pada output, seperti panjang jalan tol yang dibangun, jumlah pelabuhan yang diresmikan, atau kilometer jalur kereta yang selesai dikerjakan. Padahal, yang lebih penting adalah outcome berupa turunnya biaya angkut barang, berkurangnya waktu tempuh distribusi, meningkatnya keandalan rantai pasok, dan menurunnya harga barang di tingkat konsumen.

Menurut Beniadi, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa tingginya biaya logistik yang diperkirakan berada pada kisaran 14–15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di Asia yang telah berada di kisaran 8–10 persen. Selisih beberapa persen tersebut setara dengan ratusan triliun rupiah biaya ekonomi yang pada akhirnya dibebankan kepada industri, pelaku usaha, dan masyarakat melalui harga barang yang lebih mahal.

IARSI menyoroti bahwa masih banyak infrastruktur logistik yang belum bekerja sebagai satu sistem terpadu. Jalan tol di sejumlah wilayah belum sepenuhnya terhubung dengan kawasan industri dan pusat distribusi. Pelabuhan modern masih menghadapi keterbatasan akses hinterland, sementara konektivitas antarmoda antara truk, kereta api, pelabuhan, dan pergudangan belum berjalan optimal. Akibatnya, waktu tunggu, biaya bongkar muat, serta biaya transportasi masih relatif tinggi.

"Indonesia tidak kekurangan proyek infrastruktur. Yang masih kita perlukan adalah integrasi. Jalan tol harus terkoneksi dengan pelabuhan, pelabuhan harus tersambung dengan kereta barang dan kawasan industri, sementara seluruh proses distribusi harus didukung sistem digital yang terintegrasi. Tanpa itu, investasi yang besar tidak akan menghasilkan efisiensi yang maksimal," ujar Beniadi.

IARSI juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan setiap aset yang telah dibangun memiliki tingkat utilisasi yang tinggi. Infrastruktur yang tidak dimanfaatkan secara optimal hanya akan meningkatkan biaya pemeliharaan tanpa memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, IARSI mengusulkan agar seluruh proyek logistik nasional memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas, antara lain penurunan biaya distribusi per ton-kilometer, pengurangan waktu pengiriman antardaerah, peningkatan utilisasi pelabuhan dan jaringan kereta barang, serta penurunan dwelling time dan biaya logistik nasional menuju target pemerintah sebesar 12,5 persen dari PDB. Dengan indikator tersebut, efektivitas setiap investasi dapat diukur secara transparan dan akuntabel.

Menurut Beniadi, setiap penghematan biaya logistik sebesar satu persen saja dapat menciptakan efisiensi ekonomi hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Efisiensi tersebut akan meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat ekspor, menekan inflasi akibat tingginya biaya distribusi, serta menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok.

"Ke depan, pemerintah akan kembali mengalokasikan investasi infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, paradigma pembangunan harus berubah. Jangan lagi bangga hanya karena nilai investasinya besar atau proyeknya banyak. Yang harus menjadi ukuran adalah apakah biaya distribusi benar-benar turun, harga barang menjadi lebih murah, industri semakin kompetitif, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Setiap Rp1 triliun investasi logistik harus mampu menghasilkan efisiensi ekonomi yang nyata bagi Indonesia," tutup Beniadi.


post: iarsi.org