ilustrasi by: iarsi.org - AI
BEKASI - IARSI News: Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai rantai pasok nasional Indonesia sedang menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Gangguan tidak lagi hanya berasal dari persoalan transportasi atau infrastruktur, tetapi juga dari energi, perubahan cuaca, harga pangan, perdagangan global, regulasi komoditas strategis, hingga kebutuhan integrasi data.
Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. mengatakan Indonesia perlu mengubah paradigma pengelolaan rantai pasok. Efisiensi tetap penting, tetapi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemampuan sistem untuk menghadapi gangguan.
“Indonesia tidak cukup hanya membangun rantai pasok yang murah dan efisien. Kita membutuhkan rantai pasok yang mampu bertahan ketika terjadi gangguan energi, bencana, perubahan cuaca, gejolak harga, maupun perubahan kebijakan perdagangan global. Karena itu, orientasinya harus bergeser dari sekadar efisiensi menuju ketahanan,” kata Beniadi dalam analisis IARSI.
Pertama, rantai pasok energi masih menjadi titik yang sangat menentukan. Gangguan distribusi BBM di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan bagaimana persoalan pasokan energi dapat segera merembet ke sektor transportasi dan kegiatan ekonomi. Di Makassar, misalnya, antrean BBM sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan mendorong Pertamina melakukan penambahan pasokan serta menambah SPBU modular untuk mengurai antrean.
Menurut IARSI, energi merupakan “urat nadi” rantai pasok. Ketika BBM terganggu, dampaknya tidak berhenti di SPBU. Biaya angkutan barang dapat meningkat, waktu tempuh distribusi bertambah, dan pada akhirnya tekanan tersebut dapat masuk ke harga barang yang dibayar masyarakat.
Kedua, risiko iklim mulai menjadi risiko logistik. BMKG mencatat sekitar 80,7 persen wilayah Indonesia atau 564 Zona Musim berada dalam periode kemarau pada Dasarian I September 2026. BMKG juga mencatat kondisi kering berkepanjangan di sejumlah wilayah, sementara pengaruh El Niño masih kuat.
Kondisi tersebut penting bagi rantai pasok karena kekeringan dapat memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan air, transportasi tertentu, pembangkit listrik berbasis air, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menyatakan September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla akibat kondisi kering, El Niño, dan tingginya titik panas.
“Risiko iklim sekarang harus dimasukkan ke dalam desain rantai pasok. Perusahaan dan pemerintah tidak boleh hanya bertanya berapa biaya distribusi, tetapi juga berapa lama sistem dapat bertahan apabila satu jalur transportasi atau satu wilayah produksi terganggu,” ujar Beniadi.
Ketiga, tekanan harga pangan menunjukkan bahwa persoalan hulu dapat cepat menjalar ke konsumen. BPS melaporkan kenaikan sejumlah harga komoditas pangan pada minggu kedua September 2026, sementara kenaikan harga cabai rawit menjadi salah satu pemicu meningkatnya Indeks Perkembangan Harga pangan di banyak daerah.
Sebelumnya, BPS mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan. IARSI melihat kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat rantai pasok pangan dari produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi antardaerah hingga pasar konsumen.
Keempat, Indonesia membutuhkan cadangan dan jalur alternatif, bukan hanya sistem distribusi yang paling murah. Selama ini efisiensi sering diterjemahkan sebagai pengurangan persediaan, pemangkasan waktu penyimpanan, penggunaan jalur distribusi tertentu, dan optimalisasi kapasitas angkutan. Namun dalam situasi krisis, strategi tersebut dapat menjadi sumber kerentanan apabila tidak disertai alternatif.
IARSI mendorong pemerintah dan pelaku usaha mulai menghitung cost of disruption, yakni biaya yang muncul ketika rantai pasok berhenti atau terganggu. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan buffer stock, gudang regional, armada cadangan, pemasok alternatif dan jalur transportasi alternatif tidak lagi dilihat semata-mata sebagai biaya tambahan, tetapi sebagai bagian dari investasi ketahanan.
Kelima, integrasi antarmoda masih harus diperkuat. Rantai pasok nasional membutuhkan koneksi yang lebih erat antara pelabuhan, kapal, kereta barang, jalan tol, truk, pergudangan, kawasan industri, pasar dan pusat konsumsi. Infrastruktur yang berdiri sendiri tidak otomatis menghasilkan rantai pasok yang efisien apabila perpindahan barang antar-moda masih menimbulkan waktu tunggu dan biaya tambahan.
Menurut IARSI, pembangunan ke depan harus menggunakan pendekatan end-to-end supply chain. Artinya, keberhasilan sebuah pelabuhan tidak hanya diukur dari kapasitas bongkar muat, tetapi juga dari seberapa cepat barang dapat bergerak dari pelabuhan menuju kawasan industri dan konsumen.
Keenam, integrasi data menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah sendiri terus memperkuat Indonesia National Single Window (INSW) untuk mengintegrasikan layanan ekspor, impor dan logistik secara elektronik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut optimalisasi INSW ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
IARSI menilai langkah digitalisasi harus diperluas dari sekadar integrasi dokumen menjadi visibilitas rantai pasok secara menyeluruh. Pemerintah perlu mampu mengetahui secara lebih cepat posisi stok pangan, BBM, bahan baku industri, kapasitas gudang, armada transportasi dan potensi gangguan distribusi.
“Data harus menjadi sistem saraf rantai pasok nasional. Jika pemerintah mengetahui lebih awal bahwa stok atau distribusi mulai terganggu, intervensi dapat dilakukan sebelum masalah berubah menjadi kelangkaan dan antrean,” kata Beniadi.
Ketujuh, kebijakan komoditas strategis harus terhubung dengan desain rantai pasok nasional. Pemerintah dan DPR saat ini membahas RUU Komoditas Strategis. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO tidak perlu diberlakukan secara otomatis untuk seluruh komoditas, tetapi disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing komoditas.
Pemerintah juga menyebut RUU tersebut diharapkan menjadi payung pengelolaan komoditas strategis. Bagi IARSI, pengaturan komoditas strategis seharusnya tidak berhenti pada persoalan ekspor dan perdagangan, tetapi mencakup produksi, pengumpulan, pergudangan, transportasi, pelabuhan, pengolahan, distribusi domestik dan pasar.
Dengan demikian, kebijakan negara dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor, penerimaan devisa, kebutuhan industri domestik dan keamanan pasokan masyarakat.
Kedelapan, rantai pasok nasional harus mulai dirancang untuk menghadapi gangguan global. Pemerintah mencatat harga minyak mentah Indonesia atau ICP Agustus 2026 meningkat menjadi US$89,43 per barel, dari US$81,68 per barel pada Juli. Kenaikan tersebut berlangsung di tengah risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan pada jalur distribusi minyak internasional.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang memperkuat Strategic Trade Management untuk memastikan perdagangan barang dan teknologi strategis berlangsung aman dan terpercaya, sekaligus mendukung industri berbasis teknologi dan rantai pasok global, termasuk pengembangan industri semikonduktor.
IARSI menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa rantai pasok Indonesia tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai persoalan domestik. Geopolitik, energi, teknologi, mineral kritis, standar perdagangan, perubahan iklim dan kebijakan negara lain semakin menentukan kemampuan Indonesia menjaga kesinambungan produksi dan distribusi.
Beniadi menegaskan, perubahan paradigma tersebut harus menjadi agenda bersama pemerintah, BUMN, dunia usaha dan pelaku logistik.
“Ukuran keberhasilan rantai pasok bukan hanya seberapa murah barang dapat dipindahkan dalam kondisi normal. Ukurannya juga adalah apakah barang tetap tersedia ketika terjadi gangguan. Indonesia harus membangun sistem yang efisien saat kondisi normal, tetapi tetap memiliki cadangan, alternatif dan kemampuan beradaptasi ketika krisis terjadi,” katanya.
Dengan delapan catatan tersebut, IARSI mendorong agar pembangunan rantai pasok nasional memasuki tahap berikutnya: dari sekadar mengejar efisiensi biaya menuju keseimbangan antara efisiensi, ketahanan, fleksibilitas dan kemampuan merespons gangguan.
Transformasi tersebut semakin penting karena tekanan terhadap rantai pasok kini datang secara bersamaan. Energi menghadapi volatilitas global, pangan menghadapi tekanan harga, iklim meningkatkan risiko produksi dan distribusi, sementara perdagangan global semakin dipengaruhi standar, teknologi dan kepentingan strategis masing-masing negara.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar memindahkan barang lebih cepat, tetapi memastikan barang penting tetap tersedia, harga tetap terjaga, industri tetap berproduksi, masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok, dan ekonomi tetap bergerak ketika terjadi guncangan.
post: iarsi.org
