Gambar: Antrean Panjang Kendaraan di SPBU Kecamatan Wonomulyo, Kabupen Polman, Senin 14 September 2026


BEKASI - IARSI News:  Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian nasional. Meski pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga, fenomena antrean menunjukkan bahwa sektor energi tetap menghadapi tekanan dari perubahan permintaan, distribusi, dan harga.

Kondisi paling menonjol terjadi di Sulawesi Selatan. Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi sempat terjadi di sejumlah SPBU di Makassar dan daerah lainnya. Pemerintah daerah bersama Pertamina kemudian melakukan berbagai langkah untuk mengurai antrean, termasuk penguatan pasokan, pengaturan pelayanan dan penerapan sistem ganjil-genap untuk Pertalite dan Solar bersubsidi di Sulawesi Selatan pada 13–20 September 2026.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi di Sulawesi Selatan tetap tersedia dan terkendali. Pertamina juga memperkuat stok di fasilitas penyimpanan dan menjaga pengiriman melalui kapal dari sejumlah sumber pasokan.

Namun, bagi Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai masalah antrean di SPBU. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa energi merupakan salah satu fondasi utama rantai pasok nasional.

Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai pelaku usaha dan industri harus mulai memperlakukan energi sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis. Sebab, gangguan pasokan maupun perubahan harga BBM dapat dengan cepat memengaruhi ongkos transportasi, distribusi, pergudangan, produksi hingga harga barang.

“Dunia usaha tidak boleh menunggu sampai terjadi kenaikan harga atau gangguan pasokan baru melakukan efisiensi. Ketahanan energi harus masuk ke dalam strategi rantai pasok dan perencanaan bisnis,” demikian pandangan IARSI.

Harga BBM dan Risiko Biaya Logistik

Kekhawatiran dunia usaha semakin relevan setelah sejumlah BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian harga pada September 2026. Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex, sementara Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mempertimbangkan antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak dan kondisi daya beli masyarakat.

IARSI melihat perubahan tersebut sebagai sinyal bahwa perusahaan harus memiliki skenario menghadapi volatilitas energi. Bagi industri yang sangat bergantung pada kendaraan angkutan, alat berat, mesin produksi dan distribusi berbasis BBM, kenaikan biaya energi dapat langsung masuk ke struktur biaya.

Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan pengguna BBM. Kenaikan biaya angkutan dapat diteruskan kepada pemilik barang melalui tarif logistik. Selanjutnya, biaya tersebut dapat masuk ke harga bahan baku, biaya produksi, biaya pergudangan dan harga jual kepada konsumen.

Dengan kata lain, gejolak energi berpotensi menjadi gejolak rantai pasok apabila pelaku usaha tidak mempunyai strategi mitigasi.

IARSI Berbagi Tips bagi Pelaku Usaha dan Industri

Untuk menghadapi kondisi energi yang penuh ketidakpastian, IARSI mendorong pelaku usaha melakukan sejumlah langkah konkret.

Pertama, audit konsumsi energi. Perusahaan perlu mengetahui secara rinci penggunaan BBM pada setiap kendaraan, mesin, rute dan aktivitas operasional. Data tersebut dapat digunakan untuk menemukan titik pemborosan.

Kedua, optimalkan rute dan muatan. Kendaraan yang menempuh perjalanan terlalu jauh dengan muatan rendah akan meningkatkan biaya BBM per unit barang. Karena itu, perusahaan perlu mengoptimalkan rute, konsolidasi pengiriman dan mengurangi perjalanan kosong atau empty trip.

Ketiga, perkuat manajemen persediaan. Industri harus menghitung kembali kebutuhan safety stock bahan baku maupun produk jadi. Persediaan yang terlalu tipis dapat membuat produksi terganggu ketika terjadi keterlambatan distribusi energi atau transportasi.

Keempat, diversifikasi moda transportasi. Pelaku industri tidak harus sepenuhnya bergantung pada angkutan jalan. Untuk komoditas dan rute tertentu, kombinasi truk, kereta api, kapal laut dan moda lainnya dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Kelima, mulai melakukan diversifikasi energi. Perusahaan perlu menghitung peluang penggunaan energi alternatif sesuai karakter bisnisnya. Elektrifikasi kendaraan operasional, energi terbarukan dan peningkatan efisiensi mesin dapat dilakukan secara bertahap.

Keenam, buat skenario harga energi. Perencanaan anggaran sebaiknya tidak hanya menggunakan satu asumsi harga BBM. Perusahaan perlu membuat skenario apabila harga energi naik, tetap atau mengalami gangguan pasokan.

Ketujuh, perkuat kolaborasi rantai pasok. Pelaku industri perlu membangun koordinasi dengan perusahaan logistik, pemasok, distributor dan mitra transportasi. Dalam kondisi energi bergejolak, berbagi informasi dan melakukan perencanaan bersama dapat mengurangi risiko.

Jangan Menunggu BBM Naik

IARSI menilai kesalahan yang sering terjadi dalam dunia usaha adalah melakukan efisiensi setelah tekanan biaya muncul. Padahal, efisiensi energi justru seharusnya dilakukan ketika kondisi masih memungkinkan.

“Kalau perusahaan baru melakukan efisiensi ketika harga BBM sudah naik, ruang untuk beradaptasi menjadi jauh lebih sempit. Yang dibutuhkan adalah kesiapan sebelum tekanan terjadi,” menjadi salah satu perhatian IARSI.

Menurut IARSI, perusahaan juga perlu menghitung biaya energi per unit produk, bukan hanya total pengeluaran BBM. Dengan indikator tersebut, manajemen dapat mengetahui apakah perubahan harga energi benar-benar menggerus margin dan bagian mana dari proses bisnis yang paling boros energi.

Pendekatan tersebut penting terutama bagi sektor manufaktur, pertambangan, perkebunan, perikanan, konstruksi, perdagangan, transportasi dan logistik yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi.

Antrean SPBU Jadi Alarm Rantai Pasok

Fenomena antrean BBM di Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana perubahan pola permintaan dapat memberikan tekanan terhadap sistem distribusi. BPH Migas mencatat antrean terjadi di sejumlah wilayah dan pemerintah bersama Pertamina melakukan evaluasi serta penguatan pasokan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahkan meminta tambahan kuota BBM menyusul peningkatan permintaan. Sementara itu, setelah berbagai intervensi dilakukan, kondisi antrean di sejumlah SPBU Makassar mulai lebih landai.

Bagi IARSI, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem energi yang tidak hanya cukup secara volume, tetapi juga fleksibel, terukur dan mampu merespons perubahan permintaan dengan cepat.

Ketahanan energi, menurut IARSI, pada akhirnya merupakan bagian dari ketahanan ekonomi. Ketika bahan bakar tersedia dan distribusi berjalan lancar, kendaraan dapat bergerak, bahan baku dapat dikirim, pabrik dapat berproduksi, gudang dapat beroperasi dan barang dapat sampai ke konsumen.

Sebaliknya, jika energi terganggu, efeknya dapat menyebar ke seluruh mata rantai ekonomi.

Karena itu, IARSI mendorong pemerintah, dunia usaha dan pelaku logistik menjadikan situasi BBM saat ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi, sedangkan dunia usaha harus membangun efisiensi, diversifikasi energi dan skenario mitigasi.

Antrean di SPBU mungkin bersifat sementara, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya bersifat strategis: rantai pasok nasional tidak boleh rapuh hanya karena satu komponen energi mengalami tekanan.

Bagi pelaku usaha dan industri, langkah terbaik bukan menunggu gejolak energi berikutnya, melainkan mempersiapkan sistem operasi yang lebih hemat, fleksibel dan tahan terhadap perubahan harga maupun gangguan pasokan.


post: iarsi.org