BEKASI - IARSI News: Ketahanan rantai pasok nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi pelabuhan, jalan, pergudangan, transportasi, maupun kelancaran distribusi. Kondisi keuangan pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi faktor penting yang dapat menentukan apakah arus produksi dan distribusi barang tetap berjalan ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Perhatian terhadap persoalan tersebut menguat setelah riset Financial Health Check-Up yang dipaparkan Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) menunjukkan bahwa baru sekitar empat dari 10 pelaku UMKM yang diteliti mencapai kondisi kesehatan finansial yang memadai. Riset tersebut dilakukan terhadap lebih dari 1.800 responden pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.
Temuan tersebut dinilai penting karena kesehatan finansial UMKM tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga mencakup kemampuan mengelola kebutuhan keuangan sehari-hari, menghadapi guncangan pendapatan, memenuhi kebutuhan tidak terduga, serta mempertahankan kapasitas usaha untuk terus berkembang.
Dalam perspektif rantai pasok, persoalan itu dapat menjadi perhatian tersendiri. UMKM berada di banyak mata rantai ekonomi, mulai dari produsen bahan pangan, pengolah produk, pedagang, pemasok barang, penyedia jasa hingga pelaku distribusi. Ketika sebagian pelaku usaha mengalami tekanan arus kas, kemampuan mereka mempertahankan stok, membeli bahan baku, memenuhi pesanan dan membayar biaya distribusi juga dapat ikut terpengaruh.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kesehatan finansial UMKM perlu dilihat sebagai bagian dari ketahanan rantai pasok nasional. Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., Ketua Umum IARSI, menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan akses modal, tetapi harus diarahkan pada kemampuan menjaga arus kas, kepastian pasar, efisiensi operasional dan kesinambungan hubungan dengan pemasok maupun pembeli.
“UMKM bukan hanya pelaku ekonomi di tingkat akhir. Banyak di antaranya berada di tengah mata rantai sebagai produsen, pemasok maupun distributor. Karena itu, ketika kesehatan finansial mereka rapuh, dampaknya berpotensi menjalar ke mata rantai yang lebih luas,” demikian pandangan IARSI dalam melihat temuan tersebut.
Menurut IARSI, persoalan kesehatan finansial UMKM juga perlu ditempatkan dalam konteks hubungan antarpelaku usaha. UMKM yang memiliki pesanan tetapi harus menunggu pembayaran dalam waktu lama, misalnya, tetap dapat mengalami tekanan modal kerja. Sebaliknya, UMKM dengan akses pembiayaan tetapi tanpa kepastian pasar juga belum tentu mampu mempertahankan pertumbuhan secara berkelanjutan.
Pemerintah sendiri telah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan untuk memperkuat UMKM. Kementerian Keuangan mencatat plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 ditetapkan sebesar Rp290,6 triliun. Hingga akhir Juli 2026, realisasi penyalurannya mencapai Rp180,9 triliun kepada 2,82 juta debitur. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang hingga 16 Agustus 2026 telah menjangkau 15,3 juta debitur dengan total penyaluran Rp67,2 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat sektor UMKM. Namun, IARSI melihat pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan pendampingan pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas produksi, akses pasar dan keterhubungan dengan ekosistem rantai pasok yang lebih luas.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Amartha bahwa solusi untuk membuat UMKM naik kelas tidak cukup hanya melalui akses permodalan. Amartha menyebut fondasi yang diperlukan juga mencakup kesehatan finansial, kapasitas pengelolaan usaha, legalitas dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas serta berkelanjutan.
Dari sisi pemerintah, penguatan UMKM juga ditempatkan sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, kemudahan berusaha, pendampingan, perlindungan serta transformasi digital untuk mendorong UMKM naik kelas.
IARSI menilai tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut masuk ke kebutuhan nyata di sepanjang rantai pasok. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, misalnya, perlu dihubungkan dengan kepastian permintaan. Sementara digitalisasi tidak hanya diarahkan pada pemasaran, tetapi juga pencatatan stok, arus kas, pengadaan, pembayaran dan pelacakan distribusi.
Kondisi ini menjadi semakin penting ketika UMKM mulai masuk ke rantai pasok perusahaan yang lebih besar. Untuk menjadi pemasok, UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk dengan harga kompetitif, tetapi juga harus mampu memenuhi volume, kualitas, standar, jadwal pengiriman dan konsistensi pasokan.
Karena itu, IARSI mendorong agar agenda penguatan UMKM tidak berhenti pada jumlah kredit yang tersalurkan. Indikator yang lebih luas perlu diperhatikan, seperti kemampuan mempertahankan usaha, peningkatan produktivitas, kepastian pembayaran dari mitra, akses pasar, efisiensi logistik dan kemampuan memenuhi permintaan secara konsisten.
“Rantai pasok yang kuat membutuhkan pelaku usaha yang kuat secara finansial. Kalau UMKM hanya diberi akses modal tetapi tidak diperkuat dari sisi pasar, manajemen, produktivitas dan konektivitas distribusi, maka risiko kerentanannya tetap ada,” demikian perspektif IARSI.
Temuan empat dari 10 UMKM yang mencapai kesehatan finansial memadai tersebut dengan demikian menjadi sinyal untuk memperluas pendekatan kebijakan. Bukan berarti seluruh UMKM Indonesia berada dalam kondisi finansial yang sama, karena angka tersebut berasal dari riset terhadap responden tertentu. Namun, hasil tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya memperkuat ketahanan finansial usaha akar rumput.
Bagi IARSI, penguatan UMKM pada akhirnya bukan hanya persoalan meningkatkan jumlah pelaku usaha atau memperbesar akses kredit. Yang lebih penting adalah memastikan UMKM dapat bertahan, tumbuh dan terhubung dengan rantai pasok nasional secara berkelanjutan.
Jika kesehatan finansial UMKM semakin kuat, maka kemampuan mereka dalam menjaga produksi, menyerap tenaga kerja, memenuhi permintaan pasar dan mempertahankan kelancaran distribusi juga berpotensi semakin baik. Sebaliknya, apabila kerentanan finansial dibiarkan, UMKM dapat menjadi salah satu titik yang mudah terganggu ketika terjadi kenaikan biaya bahan baku, perubahan permintaan, gangguan distribusi atau tekanan ekonomi lainnya.
Karena itu, IARSI memandang penguatan kesehatan finansial UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi membangun rantai pasok nasional yang lebih tahan terhadap guncangan, bukan semata-mata sebagai program pembiayaan sektor usaha kecil.
post: iarsi.org
