BEKASI - IARSI News, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026 hingga 7 September 2026. Rangkaian bencana tersebut terjadi di berbagai wilayah dan didominasi oleh bencana hidrometeorologi serta sejumlah kejadian geologi. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kesiapan menghadapi bencana, tetapi juga kemampuan menjaga distribusi barang dan kebutuhan masyarakat ketika akses transportasi terganggu.
Data BNPB menunjukkan tingkat kerawanan bencana berada pada kategori sedang hingga tinggi di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Besarnya cakupan wilayah terdampak membuat persoalan bencana tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan tanggap darurat, tetapi juga sebagai risiko terhadap kesinambungan aktivitas ekonomi dan rantai pasok nasional.
Dari perspektif Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), kondisi tersebut perlu menjadi alarm bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat sistem rantai pasok yang mampu tetap beroperasi ketika terjadi gangguan. Jalur distribusi pangan, BBM, obat-obatan, air bersih dan kebutuhan pokok harus memiliki skenario alternatif apabila jalan, jembatan, pelabuhan, bandara atau pusat pergudangan terdampak bencana.
“Ancaman bencana belum berakhir. Karena itu, rantai pasok nasional harus dalam kondisi siaga. Yang perlu dibangun bukan hanya kemampuan mengirim bantuan setelah bencana terjadi, tetapi sistem yang mampu menjaga pasokan tetap bergerak ketika jalur utama terganggu,” demikian pandangan IARSI.
Ancaman tersebut juga masih terlihat setelah periode pencatatan 1.730 kejadian. BNPB pada 11 September masih melaporkan kekeringan dan karhutla sebagai kejadian yang mendapatkan perhatian di sejumlah daerah. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kekeringan dilaporkan berdampak pada 13 kecamatan, 56 desa dan 17 kelurahan.
Sementara itu, pemerintah juga masih menghadapi potensi puncak kebakaran hutan dan lahan. BNPB menyebut sebagian wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut pada September. Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha untuk menghadapi risiko karhutla.
Di sisi lain, pola cuaca mulai menunjukkan kombinasi risiko yang perlu diperhatikan. BMKG pada prakiraan 11–17 September menyebut sebaran asap masih bertahan di tengah kondisi kemarau, sementara peluang hujan lokal tetap ada di sejumlah wilayah. Titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terpantau terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Papua Selatan.
Menurut IARSI, perubahan dari kondisi kering menuju periode dengan hujan lokal juga perlu diantisipasi dalam manajemen logistik. Pergantian pola cuaca dapat meningkatkan risiko gangguan pada jalan, wilayah rawan banjir dan longsor, sekaligus menciptakan kebutuhan distribusi yang berbeda di setiap daerah. Karena itu, perencanaan rantai pasok tidak cukup menggunakan pola normal, tetapi harus memasukkan skenario bencana dan cuaca ekstrem.
“Indonesia membutuhkan peta rantai pasok berbasis risiko bencana. Pemerintah harus mengetahui jalur mana yang menjadi titik kritis, gudang mana yang memiliki fungsi strategis, wilayah mana yang membutuhkan stok penyangga, serta jalur alternatif apa yang dapat digunakan ketika distribusi utama terputus,” kata IARSI dalam analisisnya.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi semakin penting karena pengalaman berbagai bencana menunjukkan bahwa gangguan terhadap infrastruktur transportasi dapat dengan cepat berubah menjadi gangguan ekonomi. Ketika akses terputus, barang mungkin tersedia di pusat produksi atau gudang, tetapi tidak dapat segera mencapai masyarakat yang membutuhkan.
IARSI menilai pemerintah perlu memperkuat sistem logistik kebencanaan nasional melalui penyebaran gudang penyangga di wilayah rawan, pemetaan jalur alternatif, integrasi data kebencanaan dengan sistem logistik, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, operator transportasi dan pelaku usaha.
Selain itu, stok strategis seperti beras, air minum, obat-obatan, BBM, bahan bakar untuk pembangkit listrik, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan darurat perlu ditempatkan dengan mempertimbangkan peta risiko. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, distribusi tidak selalu harus dimulai dari pusat dan menunggu jalur utama kembali normal.
Jumlah 1.730 kejadian bencana hingga 7 September dengan ancaman yang masih berlangsung pada September menjadi sinyal bahwa ketahanan rantai pasok harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat ditekan apabila sistem distribusi telah disiapkan sebelum gangguan terjadi.
Bagi IARSI, ukuran keberhasilan penanganan bencana tidak hanya terletak pada seberapa cepat bantuan tiba setelah bencana, tetapi juga pada seberapa kuat sistem ekonomi dan distribusi nasional mampu tetap bergerak selama dan setelah bencana. Indonesia membutuhkan rantai pasok yang bukan hanya efisien dalam kondisi normal, melainkan juga tangguh menghadapi kondisi darurat.
post: iarsi.org
