Ilustrasi by: iarsi.org - AI

BEKASI - IARSI News : Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif solid, tetapi tantangan menjaga daya beli masyarakat masih menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Di tengah angka pertumbuhan tersebut, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), investasi atau aktivitas industri, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai daya beli harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi harus mempunyai dampak nyata terhadap 

masyarakat. Masyarakat harus merasakan adanya peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, harga barang yang terjangkau dan distribusi kebutuhan pokok yang semakin efisien,” ujar Beniadi.

Menurut IARSI, terdapat hubungan langsung antara daya beli masyarakat dengan efisiensi rantai pasok. Ketika biaya transportasi, pergudangan, energi, distribusi dan pengadaan meningkat, beban tersebut pada akhirnya dapat masuk ke dalam harga barang yang dibayar konsumen.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi efisiensi rantai pasok berisiko menghasilkan kondisi ketika produksi meningkat, tetapi harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Dalam situasi seperti itu, masyarakat dapat memilih mengurangi konsumsi atau menunda pembelian barang yang tidak dianggap mendesak.

Data Bank Indonesia menunjukkan penjualan eceran Agustus 2026 diprakirakan masih tumbuh 0,5 persen secara tahunan. Namun secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan terkontraksi 0,1 persen. Pada Juli, penjualan eceran tumbuh 1,1 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi 3 persen pada Juni.

“Angka konsumsi yang masih tumbuh tentu merupakan sinyal positif. Tetapi kita juga harus melihat kualitas pertumbuhannya. Apakah masyarakat membeli lebih banyak karena pendapatannya meningkat, atau karena kebutuhan pokok semakin menyerap sebagian besar pendapatan?” kata Beniadi.

Tekanan harga juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. BPS mencatat inflasi Agustus 2026 mencapai 3,19 persen secara tahunan. Inflasi kelompok volatile food bahkan mencapai 4,06 persen secara tahunan, dengan komoditas antara lain beras, daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang tekanan harga.

Kondisi harga pangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya beli tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan sistem produksi dan distribusi menjaga harga tetap efisien.

BPS juga mencatat harga beras premium di tingkat penggilingan pada Agustus 2026 mencapai rata-rata Rp15.062 per kilogram, naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Harga beras medium mencapai Rp13.897 per kilogram, meningkat 1,48 persen secara bulanan.

IARSI menilai pengendalian daya beli karena itu harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Pemerintah perlu memastikan produksi pangan, ketersediaan stok, gudang, transportasi, distribusi antardaerah dan akses pasar bekerja sebagai satu sistem.

“Kalau biaya distribusi dapat ditekan, ruang penurunan harga di tingkat konsumen menjadi lebih besar. Jadi menjaga daya beli bukan hanya memberikan bantuan atau stimulus, tetapi juga memperbaiki struktur biaya dalam rantai pasok,” ujar Beniadi.

Pemerintah sendiri telah menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga konsumsi dan daya beli. Kementerian Keuangan menyebut konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 tumbuh 5,06 persen dan didukung antara lain oleh perlindungan sosial, subsidi, pemberian gaji ke-13 serta kebijakan pengendalian inflasi.

Namun, menurut IARSI, kebijakan fiskal perlu berjalan bersama reformasi struktural. Stimulus dapat membantu mempertahankan daya beli dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang masyarakat membutuhkan pekerjaan produktif, pendapatan yang meningkat, harga kebutuhan yang efisien dan akses terhadap barang serta jasa yang semakin mudah.

IARSI juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat inflasi nasional sebagai indikator tunggal. Perbedaan kondisi antarwilayah perlu diperhatikan karena biaya distribusi, akses transportasi, jarak dari pusat produksi, ketersediaan gudang dan struktur pasar dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok berbeda cukup jauh antar daerah.

Dengan demikian, penguatan daya beli harus menjadi bagian dari agenda pembangunan rantai pasok nasional. Infrastruktur jalan, pelabuhan, kereta barang, pergudangan, cold chain, digitalisasi perdagangan dan konektivitas antardaerah harus diarahkan untuk menurunkan biaya ekonomi yang pada akhirnya dibayar masyarakat.

“Ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat masyarakat memiliki pekerjaan, pendapatan yang cukup dan kemampuan membeli kebutuhan hidup. Pertumbuhan harus terasa di kantong masyarakat, bukan hanya terlihat dalam angka statistik,” tegas Beniadi.

IARSI mendorong pemerintah menjadikan daya beli masyarakat sebagai indikator keberhasilan efisiensi rantai pasok nasional. Jika biaya logistik dapat ditekan, produksi meningkat, distribusi semakin lancar dan harga kebutuhan lebih stabil, maka pertumbuhan ekonomi akan memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia bukan semata menjaga agar pertumbuhan tetap berada di kisaran lima persen atau lebih. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih kuat, pekerjaan yang lebih produktif, harga yang lebih terjangkau dan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.


post: iarsi.org