IARSI Ingatkan Pemerintah: Di Balik Giant Sea Wall Ada US$368,3 Miliar Ekonomi Pantura yang Harus Dilindungi

 
ilustrasi

BEKASI - IARSI News: Rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa memasuki babak strategis. Bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, proyek tersebut juga berkaitan dengan perlindungan aset dan aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang menopang rantai pasok nasional.

Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mengingatkan pemerintah agar pembangunan Giant Sea Wall tidak dipandang semata sebagai proyek pengendalian banjir rob. Kawasan Pantura merupakan salah satu simpul utama aktivitas industri, perdagangan, pelabuhan dan distribusi barang, sehingga gangguan di kawasan tersebut berpotensi merembet ke berbagai mata rantai perekonomian nasional.

Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., berpandangan bahwa besarnya nilai ekonomi yang berada di balik Pantura membuat perlindungan kawasan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional.

“Kita jangan melihat Giant Sea Wall hanya sebagai proyek tanggul untuk menahan air laut. Di belakangnya ada aktivitas industri, pelabuhan, pergudangan, transportasi dan distribusi yang membentuk satu ekosistem rantai pasok. Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya bisa menjalar jauh melampaui wilayah yang terkena rob,” ujar Beniadi.

Data Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang dikutip ANTARA menyebut aset nasional di kawasan Pantura yang perlu dilindungi mencapai sekitar US$368,3 miliar. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai ekonomi yang berada di kawasan pesisir Pantura dan menghadapi berbagai risiko, termasuk banjir rob, abrasi serta penurunan muka tanah. (antaranews.com)

Beniadi menilai angka US$368,3 miliar harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan standar perlindungan dan perencanaan infrastruktur Pantura.

“Nilai US$368,3 miliar bukan sekadar angka ekonomi. Di dalamnya terdapat aset produksi, pusat distribusi, fasilitas logistik dan mata pencaharian masyarakat. Yang harus dilindungi adalah kemampuan kawasan ini untuk terus menghasilkan dan mengalirkan barang secara normal,” katanya.

Angka tersebut perlu ditempatkan secara tepat. US$368,3 miliar bukan biaya pembangunan Giant Sea Wall, melainkan nilai aset dan aktivitas ekonomi kawasan yang dinilai perlu mendapatkan perlindungan. Karena itu, keberadaan GSW memiliki dimensi ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar konstruksi tanggul laut.

Presiden Prabowo Subianto pada September 2026 juga menyebut Giant Sea Wall sebagai proyek yang sangat vital karena Pantura memiliki konsentrasi industri yang tinggi. Pemerintah merencanakan tanggul tersebut membentang sekitar 575 kilometer dari Tangerang hingga Jawa Timur, terbagi dalam 15 segmen, dan ditargetkan mulai dibangun pada awal 2027. Kawasan yang dilindungi diproyeksikan mencakup sekitar 50 juta penduduk dan 38 persen PDB Indonesia. (antaranews.com)

“Pantura Jawa memiliki 70 kawasan industri dan lima kawasan ekonomi serta menjadi bagian penting dari poros logistik nasional,” kata Presiden Prabowo sebagaimana diberitakan ANTARA. Pemerintah memperkirakan pembangunan keseluruhan merupakan program jangka panjang, dengan waktu pengerjaan dapat mencapai sekitar 10–15 tahun jika berjalan lebih cepat, atau sekitar 20 tahun dalam skenario yang lebih panjang. (antaranews.com)

Menurut Beniadi, panjangnya waktu pembangunan justru membuat pemerintah perlu memastikan tahapan pembangunan berdasarkan prioritas risiko, bukan semata berdasarkan pembagian wilayah administratif.

“Segmen yang berhadapan langsung dengan pusat industri, pelabuhan, kawasan pergudangan dan jalur distribusi strategis harus memiliki pemetaan risiko yang sangat jelas. Kita perlu tahu titik mana yang apabila terganggu akan menghasilkan efek domino terbesar terhadap rantai pasok nasional,” jelasnya.

Dari perspektif rantai pasok, perlindungan tersebut penting karena kerusakan pada satu titik infrastruktur Pantura dapat menghasilkan efek berantai. Ketika rob mengganggu akses jalan, kawasan industri, gudang, pelabuhan atau fasilitas distribusi, persoalannya tidak berhenti pada genangan air. Waktu tempuh kendaraan dapat bertambah, jadwal pengiriman berubah, biaya operasional meningkat dan pasokan bahan baku maupun barang jadi dapat mengalami keterlambatan.

“Dalam rantai pasok modern, waktu adalah biaya. Ketika truk harus memutar karena jalan tergenang, kapal tertahan karena akses pelabuhan terganggu, atau gudang tidak dapat beroperasi normal, biaya akhirnya masuk ke harga barang dan dibayar oleh pelaku usaha maupun konsumen,” kata Beniadi.

Risiko tersebut semakin relevan karena Pantura menghadapi persoalan lingkungan yang saling berkaitan. Kementerian Lingkungan Hidup pada Juni 2026 menyebut abrasi, banjir rob dan penurunan muka tanah telah memberikan dampak terhadap permukiman, kawasan industri, aktivitas pelabuhan, pertanian dan perikanan di Pantura Jawa Tengah. Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan ekosistem mangrove agar perlindungan pesisir tidak hanya mengandalkan struktur buatan. (kemenlh.go.id)

Beniadi menambahkan, pembangunan Giant Sea Wall perlu disertai pemetaan rantai pasok Pantura secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi pelabuhan utama, kawasan industri, pusat pergudangan, terminal, pasar, jalur angkutan barang dan simpul distribusi yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap koridor Pantura.

“Jangan sampai kita berhasil membangun tanggul, tetapi jalan menuju kawasan industri masih tergenang, sistem drainase tidak mampu menampung limpasan, atau akses menuju pelabuhan tetap terputus. Perlindungan pesisir harus dibangun sebagai satu ekosistem,” tegasnya.

Bappenas pada Juli 2026 juga menempatkan kenaikan muka air laut sebagai risiko yang perlu diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah mengembangkan analisis berbasis data yang menggabungkan informasi spasial, sosial-ekonomi, infrastruktur, layanan dasar dan kelompok rentan. Bappenas menyebut pengendalian air tanah, Giant Sea Wall dan berbagai strategi adaptasi sebagai bagian dari pendekatan menghadapi risiko kenaikan muka air laut. (bappenas.go.id)

Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall menurut perspektif IARSI perlu dirancang sebagai sistem perlindungan ekonomi terpadu, bukan berdiri sendiri sebagai tembok di garis pantai. Infrastruktur tersebut perlu terkoneksi dengan sistem drainase, kolam retensi, pompa, sungai, jalan, kawasan industri, pelabuhan, pergudangan dan jalur distribusi.

“Giant Sea Wall harus menjadi bagian dari desain ketahanan rantai pasok nasional. Data BMKG, data pasang-surut, peta penurunan muka tanah, data industri dan data pergerakan barang seharusnya dipertemukan agar pemerintah bisa menentukan prioritas pembangunan secara objektif,” ujar Beniadi.

Contoh pendekatan terintegrasi sudah terlihat pada proyek Tol Semarang–Demak. Kementerian Pekerjaan Umum menyebut ruas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan Giant Sea Wall dan Kolam Retensi Terboyo sebagai bagian dari pengendalian rob dan banjir Pantura. (sda.pu.go.id)

Di Jawa Tengah, skala persoalannya juga besar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut rencana Giant Sea Wall di wilayah tersebut mencapai sekitar 274,7 kilometer, membentang dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati hingga Rembang. Pembangunan diarahkan antara lain untuk menekan dampak penurunan muka tanah, memitigasi risiko hidrometeorologi dan meminimalkan potensi kerugian ekonomi masyarakat Pantura. (jatengprov.go.id)

Bagi IARSI, angka US$368,3 miliar seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa kilometer tanggul yang selesai. Indikator yang lebih penting adalah seberapa jauh proyek tersebut mampu menjaga kelancaran arus barang, kontinuitas industri, akses pelabuhan, stabilitas distribusi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan Giant Sea Wall bukan hanya panjang tanggul yang terbangun. Ukuran sebenarnya adalah apakah ketika terjadi rob dan cuaca ekstrem, barang tetap bergerak, industri tetap berproduksi, pelabuhan tetap beroperasi dan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan biaya yang terkendali,” kata Beniadi.

Pendekatan tersebut juga perlu mempertimbangkan risiko jangka panjang. Bappenas telah menegaskan bahwa perencanaan menghadapi kenaikan muka air laut harus berbasis bukti dan mengintegrasikan berbagai data lintas sektor. Artinya, desain infrastruktur perlindungan pesisir perlu terus disesuaikan dengan perkembangan data iklim, kondisi muka tanah, pasang-surut, perubahan tata ruang serta perkembangan pusat-pusat ekonomi di sepanjang Pantura. (bappenas.go.id)

Selain infrastruktur keras, perlindungan pesisir juga perlu memperkuat solusi berbasis alam. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa Giant Sea Wall akan lebih efektif jika didukung ekosistem mangrove. Pendekatan tersebut penting agar perlindungan pesisir tidak hanya menghadapi air laut dari sisi struktur, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. (kemenlh.go.id)

IARSI juga mengingatkan agar pembangunan Giant Sea Wall tidak berhenti pada pendekatan konstruksi. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan peringatan dini yang terhubung dengan pengelola pelabuhan, kawasan industri, operator transportasi, perusahaan logistik dan pemerintah daerah.

“Kita membutuhkan sistem yang mampu memberi tahu pelaku rantai pasok sebelum gangguan terjadi. Jika data pasang laut, cuaca, kondisi jalan dan kapasitas pelabuhan dapat terintegrasi, perusahaan bisa mengalihkan rute, mengatur stok pengaman dan menyesuaikan jadwal distribusi lebih awal,” ujar Beniadi.

Pada akhirnya, Giant Sea Wall Pantura bukan hanya persoalan bagaimana membangun tanggul sepanjang ratusan kilometer. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan kawasan yang menjadi salah satu mesin ekonomi Indonesia tetap berfungsi ketika menghadapi rob, abrasi, penurunan muka tanah dan perubahan iklim.

Dengan nilai aset ekonomi Pantura yang disebut mencapai US$368,3 miliar, serta peran kawasan tersebut sebagai rumah bagi puluhan kawasan industri dan bagian penting dari poros logistik nasional, perlindungan Pantura memiliki konsekuensi langsung terhadap ketahanan rantai pasok Indonesia.

Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall perlu ditempatkan sebagai strategi ketahanan ekonomi dan rantai pasok jangka panjang. Setiap keterlambatan distribusi, gangguan pelabuhan, terputusnya akses industri atau terganggunya pergudangan akibat risiko pesisir pada akhirnya dapat meningkatkan biaya ekonomi yang harus ditanggung dunia usaha dan masyarakat.

“Pantura adalah salah satu urat nadi ekonomi Indonesia. Yang kita lindungi bukan hanya tanah dan bangunan, tetapi kesinambungan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, Giant Sea Wall harus dirancang sebagai benteng yang terintegrasi dengan seluruh sistem rantai pasok Indonesia,” pungkas Beniadi.

Giant Sea Wall dengan demikian bukan semata proyek menghadapi air laut. Ia menjadi bagian dari upaya menjaga agar arus barang, aktivitas industri dan kehidupan ekonomi Pantura tetap berjalan, sekaligus melindungi nilai ekonomi yang telah terbangun di kawasan tersebut.

Post: iarsi.org