BEKASI — Ketidakpastian cuaca semakin menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan rantai pasok nasional. Hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi hingga perubahan kondisi atmosfer dapat mengganggu perjalanan barang melalui laut, darat maupun udara dan berujung pada keterlambatan distribusi serta kenaikan biaya logistik.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 7 September 2026 masih mencatat potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia. Aceh berada dalam status waspada hingga siaga untuk hujan lebat-sangat lebat, sementara angin kencang berpotensi terjadi antara lain di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Beberapa wilayah lain juga memiliki potensi hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi cuaca tidak lagi cukup diperlakukan sebagai informasi keselamatan masyarakat semata. Bagi sektor logistik, informasi tersebut seharusnya menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan mulai dari perencanaan pengiriman, pemilihan moda transportasi, pengaturan persediaan hingga penentuan jalur distribusi alternatif.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai data BMKG perlu diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam manajemen risiko rantai pasok. Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., mengatakan perubahan cuaca harus dipandang sebagai risiko operasional yang dapat dihitung dan diantisipasi.
“Data cuaca jangan berhenti sebagai informasi peringatan. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan rantai pasok. Ketika BMKG memberikan peringatan dini, operator logistik harus dapat langsung mengetahui jalur mana yang berisiko, moda apa yang perlu disesuaikan, dan apakah perlu dilakukan pengalihan distribusi,” ujar Beniadi.
Menurut IARSI, gangguan cuaca dapat menciptakan efek domino. Penutupan sementara sebuah pelabuhan, misalnya, bukan hanya berdampak kepada kapal. Dampaknya dapat menjalar ke truk, pergudangan, depo kontainer, industri, pusat distribusi hingga konsumen akhir.
Karena itu, perusahaan logistik dan pemilik barang perlu memiliki skenario kontinjensi yang terhubung dengan informasi cuaca. Ketika terdapat indikasi cuaca buruk, keputusan tidak seharusnya baru diambil setelah gangguan terjadi.
“Yang kita perlukan adalah sistem peringatan dini rantai pasok. Jadi bukan hanya ‘hujan lebat akan terjadi’, tetapi informasi tersebut diterjemahkan menjadi ‘pengiriman komoditas tertentu melalui jalur ini berpotensi terlambat sekian jam atau harus dialihkan melalui jalur lain’,” kata Beniadi.
Pelabuhan Harus Menjadi Titik Utama Integrasi Data
Kebutuhan tersebut semakin penting karena sebagian besar aktivitas perdagangan Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi laut. BMKG dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebelumnya telah memperkuat kerja sama dalam pertukaran data meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk mendukung keselamatan pelayaran serta ketahanan logistik nasional.
BMKG menyebut layanan meteorologi maritim diperlukan untuk mendukung keselamatan pelayaran, operasional kepelabuhanan dan pengurangan risiko bencana. Kerja sama dengan Pelindo juga mencakup pertukaran data, pengembangan layanan meteorologi maritim, pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan sarana observasi di kawasan pelabuhan.
IARSI menilai langkah tersebut perlu diperluas dari sekadar keselamatan pelayaran menjadi sistem intelijen rantai pasok nasional.
Pelabuhan, operator kapal, perusahaan angkutan, pemilik kargo, kawasan industri dan pusat distribusi idealnya menerima informasi yang sama secara real time. Dengan begitu, setiap pelaku dapat melakukan penyesuaian sebelum gangguan terjadi.
“Pelabuhan seharusnya tidak hanya menjadi tempat bongkar muat. Pelabuhan harus menjadi salah satu pusat pengambilan keputusan rantai pasok berbasis data,” tegas Beniadi.
Cuaca Harus Masuk Perencanaan Pengiriman
Peringatan BMKG mengenai kondisi laut juga menunjukkan pentingnya memasukkan faktor cuaca ke dalam perencanaan pengiriman. Pada awal September, BMKG mengingatkan adanya potensi gelombang hingga 4 meter di sejumlah perairan dan memberikan perhatian khusus kepada berbagai jenis kapal sesuai dengan kecepatan angin serta tinggi gelombang.
Bagi sektor logistik, kondisi seperti itu dapat memengaruhi jadwal keberangkatan kapal, waktu tempuh, penggunaan bahan bakar, kebutuhan persediaan pengaman hingga biaya demurrage dan penyimpanan.
IARSI mendorong agar perusahaan tidak hanya menggunakan prakiraan cuaca untuk menentukan apakah kapal berangkat atau tidak. Informasi tersebut harus digunakan untuk menghitung risiko biaya dan waktu.
“Kalau sebuah perusahaan mengetahui tiga hari sebelumnya bahwa jalur tertentu berpotensi mengalami gangguan, perusahaan bisa mengubah jadwal keberangkatan, menambah safety stock, memindahkan sebagian muatan ke moda lain atau menggunakan pelabuhan alternatif. Itu jauh lebih murah dibandingkan menunggu barang tertahan,” jelas Beniadi.
Jangan Menunggu Gangguan Terjadi
IARSI juga mengingatkan bahwa sistem peringatan dini harus bersifat terintegrasi dan mudah digunakan. Informasi dari BMKG perlu diterjemahkan ke dalam indikator operasional yang dipahami pelaku logistik.
Misalnya, status peringatan dapat dikaitkan dengan rekomendasi otomatis: normal, waspada, siaga dan kritis. Setiap level memiliki tindakan berbeda, mulai dari pemantauan hingga pengalihan rute dan perubahan moda transportasi.
Pendekatan tersebut penting karena gangguan rantai pasok sering kali bukan disebabkan oleh satu kejadian besar, tetapi akumulasi keterlambatan kecil yang akhirnya menciptakan antrean, kekurangan armada dan kenaikan biaya.
Kondisi antrean kendaraan logistik di Pelabuhan Ketapang pada awal September, misalnya, menunjukkan betapa cepat kapasitas simpul transportasi dapat tertekan ketika volume kendaraan meningkat dan terdapat pekerjaan infrastruktur secara bersamaan. ASDP mencatat volume kendaraan logistik meningkat sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya.
Menurut IARSI, kondisi seperti itu memperlihatkan pentingnya sistem yang mampu membaca berbagai risiko secara bersamaan—cuaca, kapasitas pelabuhan, kondisi jalan, volume kendaraan, ketersediaan armada dan kapasitas gudang.
IARSI: Bangun “Control Tower” Rantai Pasok Nasional
Dalam jangka panjang, IARSI mendorong pemerintah membangun control tower rantai pasok nasional yang mampu mengintegrasikan data BMKG dengan data transportasi, pelabuhan, jalan, pergudangan, produksi dan distribusi.
Dengan sistem tersebut, informasi cuaca dapat langsung dikaitkan dengan pergerakan komoditas strategis seperti pangan, energi, obat-obatan dan bahan baku industri.
“Indonesia membutuhkan sistem yang tidak hanya memberi tahu kita bahwa cuaca buruk akan terjadi, tetapi juga menjawab pertanyaan: apa dampaknya terhadap rantai pasok dan apa yang harus dilakukan sekarang,” ujar Beniadi.
Menurutnya, investasi dalam sistem peringatan dini rantai pasok pada akhirnya bukan sekadar investasi teknologi, tetapi investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Sebab ketika distribusi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan cuaca, industri dapat mempertahankan produksinya, pasokan masyarakat tetap terjaga dan tekanan terhadap harga dapat ditekan.
“Ketahanan rantai pasok bukan berarti tidak pernah mengalami gangguan. Ketahanan berarti Indonesia mampu mendeteksi gangguan lebih awal, merespons lebih cepat dan memulihkan distribusi sebelum dampaknya meluas,” pungkas Beniadi.
Post: iarsi.org
