BEKASI — Ancaman krisis air di Indonesia semakin nyata memasuki September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut kondisi kering semakin meluas pada periode 27 Agustus–2 September 2026, seiring berlangsungnya puncak musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor pertanian, industri, energi, kesehatan hingga distribusi barang.
BMKG sebelumnya memproyeksikan puncak musim kemarau 2026 berlangsung terutama pada Agustus dan September. Dalam pemutakhiran Juli, BMKG mencatat puncak kemarau pada Agustus mencakup sekitar 48,84 persen wilayah, sedangkan September mencakup sekitar 25,41 persen wilayah daratan Indonesia.
Kondisi tersebut membuat persoalan air tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai isu lingkungan atau kebutuhan rumah tangga. Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai ketersediaan air harus mulai ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam perencanaan dan pengelolaan rantai pasok nasional.
Ketua IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai perusahaan maupun pemerintah perlu melihat air sebagai bagian dari supply chain risk. Ketika sumber air terganggu, dampaknya dapat merambat dari proses produksi hingga distribusi dan akhirnya sampai kepada konsumen.
“Selama ini risiko rantai pasok sering dihitung dari harga energi, bahan baku, transportasi, pelabuhan, gangguan geopolitik atau perubahan regulasi. Ke depan, risiko ketersediaan air harus masuk ke dalam perhitungan yang sama. Industri yang kehilangan akses terhadap air dapat mengalami penurunan produksi bahkan penghentian operasi,” demikian perspektif IARSI.
Menurut IARSI, ketergantungan industri terhadap air sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, farmasi, pertanian, pertambangan, pembangkit listrik dan berbagai kegiatan manufaktur membutuhkan air dalam proses produksinya.
Jika pasokan air terganggu di kawasan industri, persoalannya tidak berhenti pada satu perusahaan. Gangguan produksi dapat memengaruhi pemasok bahan baku, perusahaan pengolahan, transportasi, pergudangan, distributor dan jaringan ritel.
“Artinya, satu titik gangguan air dapat menciptakan efek domino. Karena itu, manajemen risiko air harus dipandang sebagai bagian dari business continuity dan ketahanan rantai pasok nasional,” kata IARSI.
BMKG: Kondisi Kering Semakin Meluas
Peringatan tersebut sejalan dengan perkembangan kondisi iklim. BMKG menyatakan kondisi kering semakin meluas memasuki akhir Agustus hingga awal September 2026, meskipun hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
BMKG juga sebelumnya memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal. Dalam prediksi Maret 2026, sebanyak 451 Zona Musim atau sekitar 64,5 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan musim kemarau di bawah normal.
Kondisi ini menjadi perhatian karena kekeringan dapat menimbulkan dampak berantai. Berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian, misalnya, dapat menekan produksi pangan. Ketika produksi turun, pasokan bahan baku industri pangan ikut terganggu, distribusi menjadi lebih mahal dan harga di tingkat konsumen berpotensi meningkat.
World Bank: Ketahanan Air Berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi
Persoalan ketahanan air juga telah lama menjadi perhatian World Bank. Dalam kajiannya mengenai ketahanan air Indonesia menuju 2045, World Bank menempatkan keamanan air sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sosial dan ekonomi.
World Bank juga mencatat Indonesia telah melakukan berbagai investasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim, termasuk pembangunan bendungan dan perluasan cakupan irigasi. Namun, tantangan ketahanan air tetap membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.
Bagi IARSI, pendekatan tersebut perlu diperluas sampai ke tingkat rantai pasok.
“Ketahanan air tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak bendungan yang tersedia atau berapa liter air yang dapat disalurkan. Pemerintah juga perlu melihat di mana air tersebut dibutuhkan, sektor apa yang paling bergantung pada air, bagaimana pola distribusinya dan apa dampaknya apabila terjadi gangguan,” ujar IARSI.
Risiko Air Harus Masuk Perencanaan Kawasan Industri
IARSI mendorong pemerintah memasukkan indikator risiko air dalam pengembangan kawasan industri baru. Investasi industri seharusnya tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, listrik, jalan, pelabuhan dan tenaga kerja, tetapi juga keberlanjutan sumber air.
Hal tersebut penting karena konsentrasi industri pada kawasan tertentu dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang memadai.
IARSI menyarankan setiap kawasan industri memiliki peta risiko air, termasuk sumber air alternatif, kapasitas cadangan, kebutuhan air berdasarkan jenis industri, sistem daur ulang, serta skenario ketika terjadi kekeringan berkepanjangan.
“Jangan sampai kawasan industri sudah dibangun, investasi sudah masuk, tetapi beberapa tahun kemudian menghadapi persoalan air. Itu akan menjadi risiko besar bagi investor sekaligus rantai pasok nasional,” kata IARSI.
WRI: Risiko Air Sudah Menjadi Persoalan Lintas Sektor
Perspektif tersebut juga mendapat konteks dari World Resources Institute (WRI). WRI mencatat bahwa lebih dari separuh populasi Indonesia menghadapi tingkat water stress tinggi hingga sangat tinggi, berdasarkan data Aqueduct yang digunakan organisasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan tekanan terhadap sumber daya air bukan sekadar persoalan masa depan, tetapi sudah menjadi tantangan yang perlu dikelola.
WRI juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko air, pemulihan daerah aliran sungai, konservasi ekosistem, serta pendekatan yang meningkatkan ketahanan masyarakat dan dunia usaha terhadap kelangkaan air.
DPR Ingatkan Dampak El Nino Lebih Luas
Ancaman kekeringan juga mendapat perhatian dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan dalam menghadapi ancaman El Niño 2026. Menurutnya, fenomena tersebut juga berpotensi memengaruhi air, ekosistem, kesehatan, energi dan kondisi ekonomi masyarakat.
Pandangan tersebut memperkuat kebutuhan untuk melihat krisis air sebagai persoalan lintas sektor.
IARSI menilai pemerintah perlu membangun koordinasi yang lebih kuat antara sektor sumber daya air, pertanian, industri, energi, transportasi, perdagangan dan kebencanaan.
Dari Water Management Menuju Water Supply Chain Resilience
IARSI mengusulkan sedikitnya lima langkah yang perlu diperkuat.
Pertama, pemerintah perlu membangun peta risiko air nasional yang dapat digunakan oleh industri dan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan investasi.
Kedua, kawasan industri perlu diwajibkan memiliki rencana kontinuitas pasokan air, termasuk sumber alternatif dan kapasitas cadangan.
Ketiga, penggunaan kembali dan daur ulang air di industri harus diperluas untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber air baku.
Keempat, sistem peringatan dini kekeringan harus terhubung dengan sektor ekonomi sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian produksi dan pengadaan sebelum gangguan terjadi.
Kelima, risiko air perlu dimasukkan ke dalam digital supply chain visibility, sehingga perusahaan dapat mengetahui potensi gangguan pada pemasok maupun lokasi produksi yang berada di wilayah dengan tekanan air tinggi.
“Rantai pasok masa depan bukan hanya harus murah dan cepat, tetapi juga resilien terhadap perubahan iklim. Air adalah salah satu fondasi utama dari resilien tersebut,” tegas IARSI.
Dengan puncak musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, IARSI menilai momentum ini harus digunakan pemerintah dan dunia usaha untuk mengubah paradigma. Krisis air tidak boleh hanya ditangani ketika masyarakat mulai kekurangan air atau ketika produksi pertanian sudah turun.
Air harus diperlakukan sebagai infrastruktur strategis ekonomi. Jika air terganggu, produksi terganggu; jika produksi terganggu, rantai pasok ikut terganggu. Karena itu, ketahanan air pada akhirnya adalah bagian dari ketahanan ekonomi Indonesia.
Post: iarsi.org
