BEKASI — Pemerintah menyiapkan kebijakan pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap rekening direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000 yang dapat digunakan oleh pemilik rekening. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang lebih formal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa saldo awal tersebut dapat ditarik sepenuhnya oleh pemilik rekening. Program ini diarahkan kepada masyarakat yang selama ini belum memiliki akses rekening perbankan.
Dari perspektif Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), pembukaan rekening masyarakat tidak seharusnya berhenti pada penciptaan rekening baru. Kebijakan tersebut perlu dihubungkan dengan aktivitas ekonomi produktif, terutama UMKM, perdagangan desa, distribusi barang, pembayaran pemasok, hingga transaksi dalam ekosistem rantai pasok nasional.
Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai inklusi keuangan akan memberikan dampak lebih besar apabila rekening masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang aktif.
“Rekening jangan hanya menjadi tempat masuknya dana. Yang lebih penting adalah bagaimana rekening tersebut menjadi pintu masuk masyarakat ke dalam aktivitas ekonomi formal, termasuk perdagangan, UMKM, pembayaran, pembiayaan dan rantai pasok,” demikian perspektif IARSI.
Menurut IARSI, masyarakat yang sebelumnya berada di luar sistem keuangan formal sering kali menghadapi keterbatasan ketika ingin mengakses pembiayaan, melakukan transaksi dengan pelaku usaha yang lebih besar, atau masuk ke dalam jaringan pemasok. Dengan adanya rekening formal, transaksi ekonomi dapat tercatat dan secara bertahap membangun rekam jejak finansial.
Hal tersebut penting bagi penguatan rantai pasok nasional. UMKM yang menjadi pemasok barang maupun jasa membutuhkan akses pembayaran yang cepat, aman dan terdokumentasi. Di sisi lain, perusahaan dan pemerintah membutuhkan pemasok yang memiliki sistem administrasi dan transaksi yang semakin transparan.
IARSI juga mengingatkan agar program tersebut tidak menciptakan rekening yang pasif. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami penggunaan rekening, biaya transaksi, keamanan digital, serta manfaat rekening untuk kegiatan ekonomi. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar menerima saldo awal, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai instrumen aktivitas ekonomi.
Dalam konteks wilayah pedesaan, rekening masyarakat juga dapat dikaitkan dengan penguatan ekosistem perdagangan lokal. Apabila terhubung dengan koperasi, UMKM, BUMDes, Kopdes Merah Putih, pasar rakyat dan jaringan distribusi, transaksi masyarakat dapat membentuk siklus ekonomi yang lebih kuat dari tingkat desa hingga pusat.
IARSI berpandangan bahwa digitalisasi pembayaran juga dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai pergerakan ekonomi masyarakat. Data transaksi yang dikelola secara aman dan sesuai ketentuan dapat menjadi salah satu masukan dalam merancang kebijakan ekonomi, pembiayaan UMKM, distribusi bantuan dan penguatan rantai pasok.
Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan tata kelola. Penggunaan dana APBN untuk mendukung pembukaan rekening harus memiliki sasaran yang jelas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta perlindungan terhadap data dan rekening masyarakat. Program inklusi keuangan harus memberikan manfaat nyata tanpa menambah beban administratif maupun risiko bagi penerima.
Bagi IARSI, ukuran keberhasilan program bukan semata-mata berapa banyak rekening yang berhasil dibuka, tetapi berapa banyak rekening yang kemudian aktif digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.
“Kalau rekening baru hanya bertambah secara statistik, dampaknya terbatas. Tetapi jika rekening tersebut menghubungkan masyarakat dengan UMKM, koperasi, perdagangan, pembiayaan dan jaringan distribusi, maka kebijakan ini bisa menjadi bagian dari penguatan fondasi rantai pasok nasional,” tegas perspektif IARSI.
Kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menjadi jembatan antara inklusi keuangan dan inklusi ekonomi. Masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap rekening, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam ekosistem produksi, perdagangan dan distribusi yang selama ini menjadi penggerak perekonomian nasional.
Karena itu, IARSI mendorong agar pemerintah merancang program rekening masyarakat secara terintegrasi dengan agenda pemberdayaan UMKM, digitalisasi transaksi, penguatan koperasi, pembiayaan produktif dan pembangunan pusat-pusat distribusi di daerah. Dengan pendekatan tersebut, dana APBN yang digunakan tidak hanya menghasilkan rekening baru, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memperkuat rantai pasok dari tingkat masyarakat hingga nasional.
Post: iarsi.org
