BEKASI - IARSI News: Indonesia mulai menghadapi risiko baru terhadap ketahanan rantai pasok pangan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan 2026/2027 datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut terjadi ketika fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat masih berlangsung dan berpotensi memperpanjang periode kekeringan.
BMKG pada 22 September 2026 menyebut sebanyak 529 Zona Musim (ZOM), atau sekitar 61,08% wilayah Indonesia, diperkirakan mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan rata-rata klimatologis. Sebagian besar wilayah diprediksi baru memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. BMKG juga mencatat 556 ZOM atau 61,91% luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau.
Ketua Umum Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI), Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., menilai perubahan pola musim tersebut perlu dibaca sebagai persoalan rantai pasok, bukan hanya persoalan meteorologi. Ketika air menjadi faktor pembatas produksi, dampaknya dapat bergerak dari lahan pertanian menuju gudang, transportasi, industri pengolahan hingga pasar konsumen.
“Perubahan musim harus diterjemahkan sebagai risiko rantai pasok. Yang perlu dipastikan bukan hanya apakah pangan tersedia hari ini, tetapi apakah produksi, penyimpanan, distribusi dan cadangan pangan cukup kuat menghadapi perubahan kondisi hingga 2027,” demikian perspektif IARSI dalam melihat risiko tersebut.
BMKG menyatakan kombinasi El Niño sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif dapat memperparah serta memperpanjang kekeringan di sebagian wilayah Indonesia. Data BMKG menunjukkan sejumlah lokasi bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, dengan periode terpanjang yang tercatat mencapai 131 hari di Bantul.
Bagi sektor pertanian, kondisi ini dapat memengaruhi kalender tanam dan jadwal panen. BMKG sendiri merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas dengan siklus lebih pendek, serta penguatan pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagai bagian dari langkah antisipasi sektor pangan.
Risiko tersebut juga mulai menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya menyentuh beras. Reuters melaporkan musim hujan yang lebih pendek dan terlambat berpotensi memengaruhi sejumlah komoditas penting seperti beras, tebu, kakao dan kelapa sawit. Sekitar 30% lahan sawah Indonesia disebut tidak memiliki irigasi sehingga lebih rentan terhadap kekeringan.
Dalam konteks rantai pasok, kondisi tersebut menciptakan beberapa titik yang perlu diantisipasi sekaligus. Penurunan produksi di tingkat petani dapat mengurangi volume yang masuk ke gudang. Perubahan jadwal panen dapat mengubah kebutuhan transportasi dan kapasitas penyimpanan. Industri pengolahan juga berpotensi menghadapi perubahan kontinuitas bahan baku, sementara distributor harus menyesuaikan pola pengadaan antarwilayah.
IARSI melihat bahwa ketahanan pangan 2027 karena itu tidak cukup hanya dihitung berdasarkan stok yang tersedia di gudang pemerintah. Ketahanan juga ditentukan oleh kemampuan memindahkan stok tersebut ke wilayah yang membutuhkan dengan biaya dan waktu yang terkendali.
Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan pemerintah memang memiliki bantalan stok yang relatif besar. Per 18 September 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sekitar 4,6 juta ton, sementara penyaluran CBP sepanjang 2026 hingga pertengahan September telah mencapai sekitar 2,3 juta ton. Bapanas menyebut stok tersebut menjadi salah satu penyangga untuk menghadapi tantangan produksi dan distribusi.
Namun, besarnya stok nasional tidak otomatis menghilangkan persoalan distribusi. Bapanas sebelumnya juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi beras ke wilayah yang mengalami tekanan harga maupun pasokan. Pada awal September, stok CBP bahkan tercatat sekitar 5,1 juta ton di gudang Bulog.
Di sinilah persoalan rantai pasok menjadi penting. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik produksi dan konsumsi yang tidak merata. Daerah surplus dan daerah defisit membutuhkan jaringan transportasi, pergudangan dan sistem informasi yang mampu bergerak cepat ketika terjadi perubahan produksi akibat cuaca.
IARSI menilai pemerintah perlu mulai melakukan pemetaan risiko pangan 2027 berbasis wilayah. Pemetaan tersebut setidaknya mencakup wilayah yang paling rentan kekeringan, komoditas yang berisiko mengalami penurunan produksi, kapasitas irigasi, ketersediaan gudang, jalur transportasi alternatif, serta posisi cadangan pangan di setiap wilayah.
Selain beras, perhatian perlu diberikan kepada komoditas yang menjadi bahan baku industri dan konsumsi masyarakat. Gangguan pada gula, minyak nabati, kakao, pakan ternak maupun komoditas hortikultura dapat menghasilkan efek berantai yang berbeda-beda terhadap industri dan harga konsumen.
Persoalan berikutnya adalah biaya logistik. Apabila produksi harus dipindahkan dari wilayah yang masih memiliki pasokan ke daerah yang mengalami kekurangan, kebutuhan angkutan dapat meningkat. Jika jalur distribusi tidak disiapkan sejak awal, kenaikan biaya transportasi dan pergudangan berpotensi ikut membebani harga akhir.
Karena itu, IARSI mendorong agar strategi menghadapi musim hujan yang terlambat tidak hanya berfokus pada sisi produksi. Pemerintah perlu mengintegrasikan BMKG, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, pelaku transportasi, operator gudang dan sektor industri dalam satu sistem mitigasi rantai pasok pangan.
Sistem tersebut dapat menggunakan informasi cuaca dan prakiraan musim sebagai dasar untuk menentukan lokasi cadangan, mengatur distribusi lebih awal, menyesuaikan kebutuhan transportasi dan mengantisipasi perubahan pola produksi. Dengan demikian, informasi meteorologi dapat diterjemahkan menjadi keputusan logistik sebelum gangguan terjadi.
Ancaman terhadap rantai pasok pangan 2027 dengan demikian tidak berarti Indonesia pasti mengalami krisis pangan. Pemerintah masih memiliki cadangan beras yang besar dan berbagai instrumen stabilisasi. Namun, data BMKG menunjukkan adanya perubahan kondisi iklim yang cukup luas sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum dampaknya masuk ke pasar.
Bagi IARSI, ukuran keberhasilan bukan hanya kemampuan pemerintah mempertahankan stok nasional, tetapi juga memastikan pangan tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan biaya distribusi yang tetap terjangkau.
Dengan musim hujan yang diperkirakan mundur di lebih dari 60% wilayah Indonesia, persiapan rantai pasok pangan 2027 pada dasarnya sudah dimulai. Tantangannya adalah memastikan perubahan cuaca tidak berubah menjadi gangguan produksi, kemudian berkembang menjadi gangguan distribusi, dan pada akhirnya membebani masyarakat melalui kenaikan harga pangan.
Karena itu, musim hujan yang datang terlambat bukan sekadar persoalan kapan hujan turun. Bagi rantai pasok nasional, persoalannya adalah seberapa siap Indonesia menghadapi perubahan produksi dan distribusi pangan pada 2027.
post: iarsi.org
