BEKASI - IARSI News: Harga beras kembali menghadapi tekanan menjelang akhir 2026. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena pada saat yang sama pemerintah memiliki cadangan beras yang relatif besar. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan harga beras tidak dapat hanya dilihat dari jumlah stok nasional, tetapi juga dari kesinambungan produksi, pasokan gabah, biaya pengolahan dan kelancaran distribusi hingga ke konsumen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan pada September 2026 mencapai Rp15.185 per kilogram, naik 0,81 persen dibandingkan Agustus. Sementara harga beras medium mencapai Rp14.018 per kilogram, naik 0,87 persen secara bulanan. Kenaikan harga tersebut menunjukkan tekanan sudah terlihat sejak mata rantai penggilingan, sebelum beras bergerak ke tingkat perdagangan dan konsumen.
BPS juga mencatat beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga dalam Indeks Harga Perdagangan Besar pada September 2026. Pada periode yang sama, harga solar industri dan solar transportasi juga meningkat secara tahunan, sebuah kondisi yang penting diperhatikan karena biaya energi berkaitan langsung dengan kegiatan penggilingan, penyimpanan dan transportasi pangan.
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) melihat perkembangan tersebut sebagai sinyal bahwa persoalan perberasan nasional mulai memasuki wilayah yang lebih kompleks. Ancaman ke depan bukan semata-mata tidak adanya beras, melainkan terganggunya aliran beras dari sentra produksi menuju pusat konsumsi.
Ketua Umum IARSI Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT. menilai ketahanan pangan harus dilihat sebagai satu ekosistem yang mencakup produksi, pengadaan, penggilingan, pergudangan, transportasi, distribusi hingga konsumen.
Dalam perspektif rantai pasok, stok besar di gudang pemerintah memang menjadi bantalan penting. Namun, stok tersebut tidak otomatis menghilangkan tekanan harga apabila pasokan baru dari petani menurun, distribusi antardaerah terganggu atau biaya logistik meningkat.
Mengapa Harga Beras Makin Mahal?
Ada beberapa faktor yang membuat harga beras kembali mengalami tekanan.
Pertama, berakhirnya periode puncak panen raya.
Menurut BPS, salah satu penyebab kenaikan harga beras pada September 2026 adalah berkurangnya pasokan setelah berakhirnya masa puncak panen raya. Ketika volume gabah yang masuk ke penggilingan mulai berkurang, persaingan memperoleh bahan baku dapat meningkat dan harga di tingkat hulu ikut terdorong.
Siklus ini penting karena harga beras tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok yang sudah ada, tetapi juga oleh arus pasokan baru.
Apabila stok lama masih tersedia tetapi pasokan gabah baru melambat, pasar mulai memperhitungkan biaya dan risiko untuk memperoleh beras pada periode berikutnya. Ekspektasi tersebut dapat memengaruhi harga di tingkat penggilingan dan perdagangan.
Kedua, kondisi kemarau yang lebih kering dan risiko El Niño.
BPS menyebut kondisi kemarau yang lebih kering berkaitan dengan fenomena El Niño menjadi salah satu pemicu penurunan produksi dan terbatasnya pasokan gabah ke penggilingan. Kondisi kering juga dapat membatasi kegiatan tanam di sejumlah sentra produksi.
Faktor cuaca menjadi semakin penting karena tidak semua lahan sawah memiliki tingkat ketahanan yang sama terhadap kekeringan.
Ketika sawah bergantung pada hujan atau irigasi tidak mampu menyediakan air yang cukup, petani dapat menunda penanaman, mengurangi luas tanam atau menghadapi produktivitas yang lebih rendah.
Artinya, gangguan cuaca dapat menghasilkan efek berantai: air berkurang → luas atau produktivitas panen turun → pasokan gabah berkurang → penggilingan memperoleh bahan baku lebih mahal → harga beras meningkat.
Ketiga, produksi mulai mengalami tekanan.
BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada Agustus 2026 diperkirakan sekitar 3,15 juta ton, turun 2,90 persen dibandingkan Agustus 2025. Penurunan produksi tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan luas panen padi.
Angka tersebut belum berarti Indonesia mengalami kekurangan beras secara nasional. Namun, bagi rantai pasok, penurunan produksi pada periode tertentu tetap penting karena dapat menciptakan ketidakseimbangan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.
Keempat, harga gabah di tingkat petani ikut membentuk struktur harga.
BPS mencatat indeks harga yang diterima petani padi pada September 2026 meningkat dan mencapai level tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Dari perspektif petani, kenaikan harga yang diterima merupakan perkembangan positif karena dapat meningkatkan pendapatan.
Namun, dari sisi rantai pasok, harga bahan baku yang lebih tinggi juga meningkatkan biaya bagi penggilingan dan pelaku usaha beras. Biaya tersebut pada akhirnya dapat diteruskan ke mata rantai berikutnya apabila tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi.
Dengan demikian, kenaikan harga beras tidak tepat dibaca hanya sebagai persoalan pedagang menaikkan harga. Ada dinamika harga yang dimulai dari tingkat produksi.
Kelima, biaya logistik ikut menentukan harga akhir.
Beras merupakan komoditas dengan volume besar dan margin yang relatif sensitif terhadap biaya transportasi. Beras dari sentra produksi harus dipindahkan menuju penggilingan, gudang, pusat distribusi, pasar grosir hingga pengecer.
Kenaikan biaya bahan bakar, biaya angkutan, bongkar muat, penyimpanan dan pengelolaan gudang dapat menambah biaya pada setiap perjalanan.
BPS mencatat sejumlah komoditas energi, termasuk solar transportasi, mengalami kenaikan harga secara tahunan pada September 2026. Dalam konteks rantai pasok, kondisi tersebut perlu diperhitungkan karena transportasi merupakan komponen penting dalam distribusi pangan antardaerah.
Keenam, distribusi tidak selalu bergerak secepat perubahan pasokan.
Inilah titik yang menurut IARSI perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Indonesia dapat memiliki stok nasional yang cukup, tetapi pada saat tertentu suatu daerah tetap dapat mengalami tekanan harga apabila pasokan menuju wilayah tersebut tidak bergerak secara efisien.
Persoalannya bukan hanya "berapa ton beras tersedia", tetapi di mana beras itu berada dan seberapa cepat dapat dipindahkan ke wilayah yang membutuhkan.
Stok Bulog Besar, Mengapa Harga Tetap Tertekan?
Pemerintah memiliki cadangan beras yang cukup besar. Data Bapanas menunjukkan stok beras pemerintah di Bulog telah mencapai sekitar 4,48 juta ton pada awal Oktober 2026, meningkat 14,8 persen dibandingkan sekitar 3,9 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut memberikan bantalan penting bagi pemerintah dalam menjalankan stabilisasi harga dan program bantuan pangan.
Namun, keberadaan cadangan tersebut tidak berarti seluruh kebutuhan pasar dapat langsung dipenuhi dari stok pemerintah.
Sebagian cadangan memiliki fungsi strategis untuk bantuan pangan, stabilisasi dan kebutuhan pemerintah lainnya. Pada saat yang sama, pasar komersial tetap membutuhkan aliran beras dari petani, penggilingan dan distributor.
Karena itu, terdapat perbedaan antara stok yang tersedia dan pasokan yang mengalir.
IARSI menilai perbedaan inilah yang sering luput dalam membaca persoalan harga pangan.
Stok adalah persediaan. Pasokan adalah aliran.
Ketahanan rantai pasok membutuhkan keduanya.
Ancaman 2027 Mulai Terlihat
Tekanan tersebut menjadi lebih serius ketika dikaitkan dengan prospek 2027.
Reuters melaporkan harga beras Indonesia berpotensi bertahan pada level tinggi hingga awal 2027 karena faktor cuaca dan persoalan logistik. Dalam skenario dampak El Niño yang kuat, produksi 2027 dapat mengalami penurunan hingga sekitar 10 persen. Sekitar 30 persen lahan sawah juga disebut belum memiliki irigasi yang memadai sehingga lebih rentan terhadap kondisi kering.
Artinya, risiko 2027 tidak hanya berasal dari harga beras hari ini, tetapi dari kemampuan menjaga produksi dan pasokan pada musim tanam berikutnya.
Jika kekeringan mengganggu masa tanam, dampaknya tidak langsung terlihat pada hari yang sama. Gangguan tersebut baru terasa beberapa bulan kemudian ketika panen yang seharusnya masuk ke pasar ternyata lebih rendah.
Inilah karakter risiko rantai pasok pangan: gangguan di hulu hari ini dapat menjadi tekanan harga di hilir beberapa bulan kemudian.
IARSI: Pemerintah Harus Mengawasi Seluruh Mata Rantai
IARSI menilai pemerintah perlu memperluas indikator ketahanan pangan. Jangan hanya melihat jumlah cadangan beras nasional, tetapi juga memantau secara bersamaan produksi, luas tanam, kondisi irigasi, stok penggilingan, kapasitas gudang, harga gabah, biaya transportasi dan harga konsumen.
Data tersebut harus terintegrasi sehingga pemerintah dapat mengetahui lebih awal wilayah yang berpotensi mengalami tekanan pasokan.
Misalnya, ketika suatu sentra produksi mulai mengalami kekeringan, pemerintah dapat segera menghitung dampaknya terhadap daerah yang selama ini bergantung pada pasokan dari wilayah tersebut.
Dengan begitu, distribusi alternatif dapat dipersiapkan sebelum terjadi kelangkaan lokal.
Menurut IARSI, sistem semacam itu jauh lebih penting menghadapi 2027 karena risiko cuaca dapat membuat pola produksi menjadi semakin sulit diprediksi.
Distribusi Harus Menjadi Garis Pertahanan
Indonesia juga membutuhkan jaringan distribusi pangan yang lebih fleksibel.
Jika satu sentra produksi mengalami gangguan, pasokan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada satu jalur. Pemerintah perlu memperkuat konektivitas antarsentra produksi, pusat penggilingan, gudang dan pasar konsumsi.
Dalam konteks ini, pelabuhan, jalan, pergudangan dan armada angkutan pangan menjadi bagian dari ketahanan pangan.
Beras tidak cukup hanya diproduksi. Beras harus dapat bergerak.
Semakin panjang jarak antara sentra produksi dan konsumen, semakin penting efisiensi rantai logistik. Gangguan pada satu simpul dapat meningkatkan biaya dan waktu pengiriman.
Karena itu, IARSI mendorong adanya pemetaan jalur distribusi beras nasional beserta jalur alternatifnya.
Jangan Sampai Stok Ada, tetapi Harga Tetap Tinggi
Persoalan paling penting yang perlu diantisipasi adalah paradoks ketika stok nasional terlihat aman, tetapi konsumen tetap menghadapi harga tinggi.
Kondisi tersebut dapat terjadi ketika stok terkonsentrasi di wilayah tertentu sementara daerah lain menghadapi kekurangan pasokan; ketika biaya pemindahan terlalu tinggi; atau ketika pasokan baru dari sentra produksi tidak cukup cepat menggantikan beras yang sudah terserap pasar.
Karena itu, ukuran ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak beras yang tersimpan, tetapi juga mencakup berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasok wilayah yang mengalami kekurangan.
IARSI melihat ukuran tersebut sebagai salah satu indikator penting ketahanan rantai pasok nasional.
Ketahanan Pangan 2027 Harus Dipersiapkan Sekarang
Tekanan harga beras pada akhir 2026 menjadi peringatan bahwa persiapan menghadapi 2027 tidak dapat dilakukan secara mendadak.
Pemerintah perlu memperkuat irigasi, menjaga produktivitas lahan, memastikan insentif produksi tetap berjalan, memperkuat penggilingan dan pergudangan, serta menyiapkan jaringan distribusi alternatif.
Pada saat yang sama, sistem pemantauan harus mampu membaca perubahan pasokan secara lebih cepat.
Jika produksi di satu wilayah turun 10 persen, pemerintah harus dapat mengetahui wilayah mana yang akan terdampak, berapa kebutuhan tambahannya dan dari mana pasokan pengganti dapat diperoleh.
Inilah yang menurut IARSI menjadi inti dari penguatan rantai pasok pangan.
Beras mungkin tersedia dalam jumlah besar secara nasional, tetapi itu belum otomatis menjamin harga stabil di setiap daerah.
Yang menentukan adalah kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan antara produksi, stok, distribusi dan konsumsi.
Dengan risiko cuaca yang mulai meningkat dan potensi tekanan produksi pada 2027, Indonesia perlu memastikan tidak ada mata rantai yang menjadi titik lemah.
Bagi IARSI, ancaman terbesar ke depan bukan hanya kekurangan stok, melainkan terganggunya aliran pasokan dari sawah hingga meja makan. Jika rantai pasok tidak diperkuat, beras dapat tetap tersedia di tingkat nasional tetapi menjadi mahal di tingkat masyarakat.
post: iarsi.otg
